Pemerintah Tak Cairkan Anggaran, Program TNI Terancam Berhenti

JAKARTA (MI) : Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menyesalkan sikap pemerintah yang tidak dapat memenuhi janjinya untuk menjalankan Keputusan Presiden tentang Rencana Strategi Pertahanan Indonesia 2004-2009. Sebab hal itu berpengaruh terhadap pengadaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutista) TNI.

Hasanuddin menjelaskan rapat tertutup antara Komisi I DPR dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Pertahanan, pada Senin (24/2/2014) kemarin.

Hasilnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan hanya dapat menyanggupi kucuran dana keperluan pertahanan sebesar Rp 23 triliun. Sedangkan dalam Keppres telah ditetapkan bahwa pos anggaran yang harus dipenuhi mencapai Rp 50 triliun.

"Rp 27 triliun tidak bisa dibayarkan dengan alasan berbagai perkembangan situasi keuangan tidak menentu. Negara tidak punya duit untuk program ini," kata Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/2/2014).

Adanya kekurangan tersebut membuat target Minimun Essential Force (MEF) tidak tercapai. Apalagi masih terdapat kekurangan pencairan anggaran sebesar RP 1,1 triliun dari dana sebesar Rp 23 triliun yang tidak dapat dicairkan di 2014 dan menimbulkan lima implikasi yang merugikan.

Lima implikasi tersebut antara lain tidak dapat dilanjutkannya kontrak pembelian helikopter Apache dari Amerika Serikat, kontrak pembelian radar cuaca dari Rusia untuk helikopter serbu milik TNI Angkatan Udara, kontrak pengadaan pesawat jet F-16 dari Amerika Serikat.

Kemudian anggaran pengamanan pemilu yang dilakukan TNI berkurang dari Rp 300 miliar menjadi Rp 100 miliar. Terakhitu, program alat berat Zeni untuk membantu pemerintah Papua dalam proyek pembuatan 14 jalan baru terancam berhenti.

Ia mengungkapkan di antara lima implikasi tersebut, yang paling merugikan Indonesia adalah saat kontrak pengadaan pesawat jet F-16 dan radar cuaca helikopter serbu dihentikan. Sebab, kontrak dan pembayaran telah berjalan tetapi pesawatnya belum diterima Indonesia.

"Bagaimana presiden tak dapat menjalankan Keppres? Kita minta Rp 1,1 triliun itu dicairkan, tapi Wamenkeu (Wakil Menteri Keuangan) sudah lempar handuk, enggak mampu," kata Politisi PDIP itu.

Sumber :  TRIBUNNEWS