Jakarta (MI) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
mengharapkan agar di masa yang akan datang, ada perdamaian menyeluruh di
kawasan Timur Tengah. Harapan itu disampaikan oleh SBY dalam pidato
pada acara pembukaan Konferensi Kerjasama Negara-Negara Asia Timur untuk
Pembangunan Palestina (CEAPAD) ke-2 pada Sabtu 1 Maret 2014 di Gedung
Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat.
Perdamaian di sana, kata SBY, tidak akan bisa terwujud tanpa kerja
keras dari semua pihak. Sebab, tindak kekerasan dan kerusuhan masih
sering terjadi di kawasan Timur Tengah.
Selain soal perdamaian itu, point kedua yang disampaikan oleh SBY
adalah bahwa pemerintah Indonesia sangat berharap agar sistem demokrasi
diterapkan di sana.
"Kami bisa saling berbagi pengalaman, karena RI dan negara-negara
lain menggelar Forum Bali Demokrasi (BDF) yang isinya mendiskusikan
dasar-dasar demokrasi," kata SBY.
Beberapa negara di kawasan Timur Tengah, lanjut SBY, sudah mulai
berpartisipasi dalam BDF sejak tahun 2008. Bahkan pada 2013, sebanyak 60
perwakilan Palestina, kata SBY, turut hadir dalam BDF yang digelar di
Nusa Dua.
"Ketiga, RI ingin melihat kawasan Timteng menjadi kawasan yang
bebas nuklir dan senjata pemusnah lainnya. Namun, hingga saat ini belum
ada perjanjian bebas nuklir," ujarnya.
Oleh sebab itu, kata SBY, negara-negara lain perlu mendorong perjanjian semacam itu di kawasan Timur Tengah.
"Keempat, RI ingin melihat Timteng menjadi kawasan yang sejahtera
sehingga dapat berkontribusi terhadap perekonomian global. Dan kelima,
RI ingin melihat kawasan Timteng bersatu dan saling menolong,"
lanjutnya.
SBY menyadari kelima harapan dan pandangan yang dia paparkan
tersebut, tidak mudah untuk direalisasikan. Namun, SBY merujuk ke
kawasan Asia Tenggara yang bisa mewujudkan itu semua dengan rasa saling
percaya.
Dalam forum itu, SBY memuji Palestina karena kendati saat itu
mereka belum merdeka, namun mereka sudah ikut bergabung dalam Konferensi
Asia Afrika (KAA) yang digelar di Bandung tahun 1955 silam. Enam dekade
setelah KAA berlalu, ujar SBY, Palestina masih terus berjuang untuk
meraih kemerdekaan penuh agar sejajar dengan negara lainnya,
Upaya itu membuahkan hasil ketika PBB memberikan peningkatan status
bagi Palestina dari non member observer entity menjadi non member
observer state tanggal 29 November 2012 lalu.
"RI pun akan tetap secara konsisten membantu kemerdekaan Palestina, tidak hanya secara politik tetapi juga ekonomi," kata dia.
Hal itu diwujudkan dengan pemberian dana bantuan keuangan yang
awalnya US$20 ribu atau Rp232 juta kemudian meningkat menjadi US$100
ribu atau Rp1,1 miliar. Dana tersebut telah diberikan RI sejak tahun
1949 hingga 2012 kemarin.
Melalui kerangka Kemitraan Strategis Asia Afrika (NAASP), RI pun
telah memberikan bantuan berupa pembangunan kapasitas terhadap 1.257
warga Palestina selama periode lima tahun, sejak tahun 2008-2013. Dalam
CEAPAD ke-2 dihadiri oleh 27 delegasi dari 22 negara dan lima organisasi
internasional sebagai mitra pembangunan.
Sumber : VIVAnews
No comments:
Post a Comment