Kapal Induk Hanya untuk Negara Bermiliter Kuat

JKGR (MI) : Impian kapal induk TNI (baca: kemampuan projeksi jauh di luar wilayah sendiri) tidaklah terlalu jauh. Keinginan Indonesia kembali menjadi kekuatan regional berbanding perkembangan kekuatan di negara sekitar, membuat TNI sudah waktunya melirik rudal anti-kapal jarak jauh (lebih dari 300-400 km) land based atau platform kapal permukaan dan kapal selam. Agar sekedar bisa seimbang dalam kemampuan projeksi negara lain di kawasan, Indonesia butuh alutsista semacam strategic bomber, Kapal selam nuklir, Destroyer dan untuk kekuatan udara adalah kapal induk. Atau kekuatan regional cuma jargon semu.

Kapal Induk

 
Kepemilikan kapal induk merupakan keanggotaan klub elit negara yang mampu memproyeksikan kekuatan mereka ke seluruh dunia. Perwujudan supersized dari “gunboat diplomacy” dan sebanding dengan harganya yang saat ini sekitar 20 kapal induk aktif di seluruh dunia. US mengoperasikan 11 diantaranya. Dan tidak berhenti di sana. Akhir tahun lalu, US meluncurkan update terbaru contoh monster raksasa bertenaga nuklir dengan berat 100.000 ton, USS Gerald R Ford.

China : PLA mengerahkan kekuatan baru kapal induk akhir tahun lalu dengan mengerahkan kapal induk eks Ukraina-Liaoning dalam sengketa Laut Cina Selatan. Tapi ambisinya tidak berakhir di sana. China telah mulai produksi pertama untuk rencana empat kapal induk produk dalam negeri.

 

Kapal Induk China Liaoning yang bergerak ke Laut China Selatan (photo; PLA Navy)

India : Secara terbuka membanggakan akuisisi terbaru yang memasuki perairan nasional untuk pertama kalinya, INS Vikramaditya memberikan India kekuatan udara angkatan laut terkuat di wilayah setelah Amerika Serikat. Vikramaditya bergabung dengan kapal induk tua eks UK INS Viraat. Dan tidak berakhir di sana. India sedang membangun dengan desain sendiri –dua kapal induk seberat 40.000 ton bernama Vishal dan Vikrant. Yang pertama dijadwalkan akan selesai dalam waktu empat tahun.

INS Vikramaditya India

Jepang : konstitusi pasca-Perang Dunia II negara kepulauan ini dibatasi memiliki senjata ofensif. Akibatnya, sering menggunakan permainan kata-kata. The IJNS Izumo adalah contohnya. Daripada disebut kapal induk, kapal seberat 20.000 ton itu diperkenalkan sebagai “helicopter destroyer” – meskipun kapal itu dapat membawa jump-jets tempur. Izumo beroperasi tahun lalu. Kapal sejenis kedua diperkirakan akan segera dibuat. Kapal-kapal tersebut akan bergabung dengan dua serupa “helicopter destroyer” lainnya yang sudah operaional, kapal seberat 14.000 ton Hyuga dan Ise.

Izumo Class Helicopter Carrier

Rusia : Jangan lupa negara bekas Uni Soviet ini. Meskipun telah menjual seluruh kapal induk tua, tapi baru-baru ini membeli empat kapal induk helikopter dari Perancis. Dua diantaranya akan berbasis di Pasifik.

Korea Selatan : “The goodie” di semenanjung Korea ini setahun yang lalu sudah mempunyai flat-top yang bernama Dokdo, dan satu lagi sedang dibuat.

Korean Dokdo-class amphibious assault and the aircraft carrier USS George Washington transit the Sea of Japan.

Thailand : Meskipun tidak “baru”, dan hampir tidak lagi operasional, Chakri Naruebet tetap merupakan kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan udara. Kapal induk ini telah dimiliki Thailand sejak tahun 1997, tetapi negara itu tidak lagi memiliki Harrier jump-jets.

Chakri Naruebet

Australia : Untuk pertama kalinya sejak 1982 , Australia akan segera memiliki kemampuan untuk mengoperasikan pesawat fixed-wing di laut. Penekanannya ada pada kata “kemampuan”. Dua LHD baru HMAS Adelaide dan HMAS Canberra dijadwalkan akan masuk layanan dalam beberapa tahun ke depan. Keduanya dilengkapi dengan deck penerbangan dan bahkan ski-ramp . Tapi Australia belum punya pesawat tempur jet untuk mengisinya. Untuk sementara ini mereka akan membawa helikopter, termasuk helikopter serang.

Disain Adelaide Class, Australia

Dimana posisi Indonesia ?

Indonesia : Meskipun Indonesia tidak memiliki kapal yang didekasikan khusus sebagai pembawa pesawat atau helikopter, namun sudah menjajaki konsep melalui beberapa desain rancangan dalam negeri. Sampai saat ini belum ada keputusan yang dibuat untuk merealisasikan program tersebut.

Sumber : JKGR