Indonesia Targetkan 10 Besar Pengirim Pasukan Perdamaian Dunia

BOGOR (MI) : Indonesia meneguhkan komitmennya untuk turut serta mewujudkan dunia dengan rampungnya Indonesia Peace and Security Center (IPSC) dan siap segera digunakan. Di kawasan ini Indonesia mempersiapkan pasukannya untuk misi perdamaian dunia. Indonesia berambisi masuk dalam 10 besar negara pengirim pasukan perdamaian PBB.

IPSC atau Kawasan Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia ini dibangun di area seluas 261 hektar di Bukit Merah Putih, Sentul, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Di kawasan tersebut dibangun tujuh fasilitas, yaitu Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, Pusat Pasukan Siaga TNI, Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme dan Deradikalisasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, Pusat Pengembangan Diplomasi Kebahasaan, Universitas Pertahanan, dan Pusat Olahraga Militer.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pembangunan kawasan ini berlandaskan pada UUD 1945 yang mengamanahkan Indonesia untuk ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Dengan demikian Indonesia dituntut untuk meningkatkan kontribusinya dalam menjaga keamanan dunia. Perkembangan dan realitas dunia saat ini pun menunjukkan adanya ancaman keamanan internasional. 

"Kita memahami tantangan, misi dan pengalaman yang kita miliki sendiri, dalam menyelenggarakan military selain perang. Atas dasar itulah kita punya ketetapan hati untuk menghadirkan institusi ini. Kita punya pengalaman panjang, berharga dan penglihatan ke depan, bagaimana bangsa ini dapat memberi kontribusinya yang makin efektif, nyata dalam perdamian dunia," kata Yudhoyono saat meresmikan IPSC di Sentul, Senin (7/4/2014).

Yudhoyono mengatakan, saat ini Indonesia berada di urutan 17 negara yang mengirimkan pasukan perdamaian dunia. Dalam waktu satu atau dua tahun, Indonesia harus bisa menembus urutan 10 besar. Saat ini pasukan perdamaian Indonesia berjumlah 2.000 orang. Jika bisa menambah 2.000 pasukan lagi maka ambisi masuk ke 10 besar bisa tercapai.

Yudhoyono menjelaskan, kawasan ini memang sengaja dibangun terpadu tujuh fasilitas tersebut. Sehingga Indonesia bisa mempersiapkan kapasitas pasukannya dengan lebih menyeluruh. Pusat pengembangan bahasa misalnya, dibangun di kawasan itu untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing TNI. "Banyak perwira Indonesia baik TNI atau Polri, jumlahnya puluhan, harus kembali ke Indonesia karena tidak lulus Bahasa Inggris dan kemudi. Mereka harus kembali ke tanah air. Itulah mengapa kita dirikan pusat bahasa karena dengan siapapun kita ditugaskan negara bisa lulus ujian," katanya.

Penguasaan bahasa, kata Yudhoyono, akan memperkuat upaya diplomasi. Tidak hanya penguasaan Bahasa Inggris, tetapi juga bahasa asing lainnya.

Kawasan ini akan menjau pusat pelatihan tentara yang akan dikirim ke berbagai misi internasional. Hal ini menjadi jawaban atas berbagai kesulitan Indonesia saat mengirim pasukan ke luar negeri. Sehingga Indonesia tidak lagi kewalahan mempersiapkan pasukannya yang akan dikirim ke luar negeri.

Kawasan ini juga menjadi pusat pelatihan bagi TNI dan Polri dalam menanggulangi bencana dan terorisme di bawah naungan BNPB dan BNPT.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, kawasan ini dibangun dengan konsep 7 in 1 sejak 2010. Pada mulanya hanya 2 in 1 yang berupa PMPP dan Pusat Olahraga Militer dengan anggaran Rp 883,28 miliar. Pada 2011 rencana itu bertambah menjadi 4 in 1 dengan menambahkan Pusat Pelatihan Penanggulangan Terorisme senilai Rp 160,8 miliar dan Pusat Pelatihan Penanggulangan Bencana senilai Rp 126,28 miliar.

Tahun 2012 bertambah tiga fasilitas lagi, yaitu Pusat Pasukan Siaga TNI senilai Rp 141,66 miliar, kampus Universitas Pertahanan senilai Rp 243,07 miliar, dan Pusat Pengembangan Bahasa senilai Rp 88,37 miliar. Sebagai penunjang, dibangun pula fasilitas jalan utama dan jembatan senilai Rp 75 miliar.

Purnomo mengatakan, kawasan ini telah mengantongi semua izin yang diperlukan. Antara lain rekomendasi penggunaan lahan untuk kawasan strategis nasional dari Menteri PU selaku Ketua Pelaksana Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional pada 26 Juli 2012, pengesahan master plan oleh Bupati Bogor pada 8 Juli 2013, dokumen Amdal oleh Bupati Bogor pada 26 September 2013, dan IMB dari Bupati Bogor pada 30 Januari 2014.

"Pembangunan IPSC ini mengikuti rekomendasi pakar struktur tanah dengan zero accident selama pembangunan 2012-2014," tutur Purnomo.

Sumber : Pikiran-rakyat