Friday, September 27, 2013

Soal 'manusia perahu', RI dituding usik kedaulatan Australia

Soal 'manusia perahu', RI dituding usik kedaulatan Australia

Darwin (MI) : Polemik kebijakan Austrlia untuk menempatkan polisinya di Indonesia untuk menghentikan laju para pencari suaka atau dikenal sebagai “manusia perahu” terus bergulir. Mantan Menteri luar Negeri Australia, Alexander Downer, menuding balik Indonesia-lah yang mengusik kedaulatan Australia.

Komentar Downer, sebagai respons atas peringatan Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, kepada Menlu Australia, Julie Bishhop, bahwa penempatan polisi Australia di Indonesia untuk menghalau laju “manusia perahu” tidak bisa diterima. Alasannya, hal itu bisa mengusik kedaulatan Indonesia.

Downer menganggap peringatan dari Marty itu janggal. Dia justru minta Indonesia menghentikan “retorika saleh”-nya. ”Mari kita lihat untuk kepentingan Natalegawa ini; kapal berbendera Indonesia dengan awak Indonesia yang melanggar hukum kita, karena membawa orang ke dalam wilayah perairan kita,” kata Downer, kepada ABC, kemarin (26/9/2013).

Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, pada Jumat (27/9/2013), menjelaskan, masalah “manusia perahu” membuat “iritasi” hubungan Australia dengan Indonesia.  Abbott yang membuat kebijakan penepatan polisi di wilayah Indonesia untuk menghalau laju ”manusia perahu” mengklaim tidak membahayakan hubungan Australia dengan Indonesia.

”Hal terakhir yang diinginkan orang, adalah memiliki hubungan Australia dengan Indonesia (yang baik),  saya yakin akan bisa melewati tahap ‘iritasi’ hubungan ini,” imbuh dia. Abbott, pada akhir bulan ini dijadwalkan berkunjung ke Indonesia. Dia sudah berjanji  untuk tidak membuat kebijakan yang mengusik kedaulatan Indonesia.

”Jika Australia melakukan sesuatu yang bodoh, jelas bisa (dalam bahaya), tetapi pemerintah  tidak akan melakukan hal-hal bodoh ,” ucap Abbott. ”Kami akan melakukan hal-hal yang kuat dan masuk akal yang membangun hubungan baik yang sudah kita miliki dengan Indonesia.”

Sementara itu, pemimpin oposisi dari Partai Buruh,  Chris Bowen, berpendapat, kebijakan penempatan polisi yang dikenal sebagai “Operasi Borders Sovereign” Abbott sebagai ”penghinaan". Bowen berpendapat yang berpihak pada Indonesia. ”Ini bukan ‘iritan’ kepada Pemerintah Indonesia , ini adalah masalah yang jelas  dan prinsipil untuk mereka (Indoenesia).”





Sumber :  Sindonews

2 comments:

  1. Sepertinya australia harus belajar lagi bagaimana berhubungan dan berdiplomasi dgn negara lain. Penempatan polisi australia yang notabene nya adalah aparat atau wakil pemerintah australia di indonesia jelas melanggar kedaulatan indonesia. Beda dgn penduduk indonesia yg membawa perahu bendera indonesia, mereka bukan suruhan pemerintah indonesia atau aparat resmi indonesia. Mereka atas kehendak sendiri krn dibeli upah yg layak shg mau mengantar para pengungsi yg memang butuh bantuan kemanusiaan krn negaranya lg berkecamuk perang. Jadi alasan downer sgt tdk masuk akal dan terlalu dipaksakan sekali shg membuat kita membacanya jg kelihatan alasan yg tolol. Kalau australia sdh lulus kuliah diplomasi dgn luar negeri, pasti mereka akan duduk bareng dgn indonesia dan bersama2 utk mengatasi manusia perahu ini.

    ReplyDelete
  2. Pendapat downer spt tdk berkaca pd diri sendiri. Apa bedanya australia yg tdk mencegah kapal yg memuat para teroris ke papua. Apa bedanya australia yg memberikan suaka kpd para teroris di papua. Para pengungsi yg mau ke australia jg ingin meminta suaka krn negaranya sdg ada kerusuhan dan perang, mereka butuh tindakan perikemanusiaan orang kulit putih australia. Apabedanya warga negara australia kulit putih skg yg dulunya jg merupakan pengungsi dari inggris dan negara eropa lainnya. Mana ada orang kulit putih berasal dari daratan asia melanesia, mereka jauh terdampar di australia utk mencari penghidupan yg layak atau utk menghindar kejaran pihak berwajib di eropa.

    ReplyDelete