Jakarta (MI) : PT Dirgantara Indonesia (PTDI) minta kepada pihak terkait agar bisa
menyederhanakan proses kontrak dan pendanaan jual beli alat utama sistem
pertahanan (Alutsista) disederhanakan, mengingat saat ini terlalu
panjang dan memakan waktu sangat lama sehingga menyulitkan perkembangan
industri pertahanan.
"Selama ini proses kontrak dan pengadaan terlalu panjang bisa memakan waktu hingga tiga tahun. Paling cepat yang pernah kita alami prosesnya 1,5 tahun," kata Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero) Budi Santoso saat berbicara dalam dialog "Kemana Arah Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia", di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, alur proses kegiatan kontrak jual beli perlengkapan Kementerian Pertahanan/TNI dengan PT DI melalui fasilitas kredit ekspor setidaknya melalui 12 kegiatan, mulai dari kajian kebutuhan Alutsista sampai dengan negosiasi interdep.
Dalam proses itu ada kegiatan kajian kebutuhan Alutsista, usulan kebutuhan anggaran, alokasi anggaran Kemhan/TNI,penawaran produk, penemuan kriteria spesifikasi teknis, pembentukan tim pengadaan, proses pelelangan, tender, negosiasi, usulan pemenang, usulan Mabes TNI, proses Tim Evaluasi Pengadaan (TEP), hingga negosiasi interdep.
Sementara untuk proses pendanaan kontrak jual beli, katanya, lebih panjang lagi dengan melalui 24 kegiatan, mulai dari penandatanganan kontrak jual beli hingga melakukan pembayaran untuk bisa melakukan kontrak efektif.
Dia mengatakan, karena proses kontrak pengadaan Alutsista yang panjang, maka harga yang ditenderkan biasanya sudah merupakan harga untuk tiga tahun kedepan.
"Kalau kita menawarkan dengan harga sekarang sementara kontrak efektif baru disahkan tiga tahun kedepan, maka akan terjadi kerugian," katanya.
Budi mengatakan pelaksanaan kontrak termasuk pencapaian target pengiriman barang sangat ditentukan oleh kepastian waktu "pencabutan tanda bintang" oleh DPR dan ditandatanganinya "loan agreement" oleh Kementerian keuangan.
Dikatakan industri Alutsista nasional sebenarnya tidak terlalu kalah dengan industri asing, karena Indonesia sudah memiliki banyak tenaga ahli handal dibidang persenjataan.
"Selama ini proses kontrak dan pengadaan terlalu panjang bisa memakan waktu hingga tiga tahun. Paling cepat yang pernah kita alami prosesnya 1,5 tahun," kata Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero) Budi Santoso saat berbicara dalam dialog "Kemana Arah Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia", di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, alur proses kegiatan kontrak jual beli perlengkapan Kementerian Pertahanan/TNI dengan PT DI melalui fasilitas kredit ekspor setidaknya melalui 12 kegiatan, mulai dari kajian kebutuhan Alutsista sampai dengan negosiasi interdep.
Dalam proses itu ada kegiatan kajian kebutuhan Alutsista, usulan kebutuhan anggaran, alokasi anggaran Kemhan/TNI,penawaran produk, penemuan kriteria spesifikasi teknis, pembentukan tim pengadaan, proses pelelangan, tender, negosiasi, usulan pemenang, usulan Mabes TNI, proses Tim Evaluasi Pengadaan (TEP), hingga negosiasi interdep.
Sementara untuk proses pendanaan kontrak jual beli, katanya, lebih panjang lagi dengan melalui 24 kegiatan, mulai dari penandatanganan kontrak jual beli hingga melakukan pembayaran untuk bisa melakukan kontrak efektif.
Dia mengatakan, karena proses kontrak pengadaan Alutsista yang panjang, maka harga yang ditenderkan biasanya sudah merupakan harga untuk tiga tahun kedepan.
"Kalau kita menawarkan dengan harga sekarang sementara kontrak efektif baru disahkan tiga tahun kedepan, maka akan terjadi kerugian," katanya.
Budi mengatakan pelaksanaan kontrak termasuk pencapaian target pengiriman barang sangat ditentukan oleh kepastian waktu "pencabutan tanda bintang" oleh DPR dan ditandatanganinya "loan agreement" oleh Kementerian keuangan.
Dikatakan industri Alutsista nasional sebenarnya tidak terlalu kalah dengan industri asing, karena Indonesia sudah memiliki banyak tenaga ahli handal dibidang persenjataan.
Sumber : Ciputranews
No comments:
Post a Comment