Menhan RI Mohon Australia Bijaksana Tangani Pencari Suaka

 

Jakarta (MI) : Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meminta kepada pemerintah Australia agar bersikap lebih bijaksana dalam menangani masalah para pencari suaka. Purnomo berharap Australia tidak lagi mendorong kapal para pencari suaka ke perairan Indonesia.

"Sikap resmi kita sudah jelas. Kita minta Australia lebih bijaksana dalam menangani masalah ini karena di antara dua negara belum dibuka lagi kerjasama patroli dan latihan bersama. Kita mohon untuk bisa dilakukan Australia secara bijaksana," kata Purnomo di Istana Negara, Jakarta, Senin 5 Mei 2014.

Menurut Purnomo dengan terus didorongnya kapal suaka oleh tentara Australia, kedaulatan Indonesia bisa terganggu. Untuk itu, Purnomo meminta kepada Australia untuk bersikap lebih bijaksana soal masalah pencari suaka ini demi membaiknya hubungan kedua negara.

"Kita merasa bahwa ini harus bisa dilakukan dengan tepat dan kami mohon supaya pemerintahan Tony Abbott untuk memahami betul posisi kita bahwa mereka jangan sampai mendorong (kapal pencari suaka) lagi ke tempat kita," ujar Purnomo.

Sebagaimana diketahui hubungan Indonesia-Australia memanas setelah munculnya isu penyadapan yang dilakukan Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia. Indonesia pun membalas dengan memutuskan sejumlah kerjasama dengan Australia dan menarik Duta Besar Indonesia di Canberra. Kasus didorongnya pencari suaka ke perairan Indonesia bisa semakin memperkeruh hubungan kedua negara.

Meski begitu, Purnomo mengaku tidak tahu apakah batalnya kedatangan Perdana Menteri Tony Abbott ke acara Forum Kemitraan Pemerintah Terbuka (OGP) yang berlangsung tanggal 6-7 Mei 2014 di Bali karena adanya masalah ini. "Kalau itu (batalnya kedtangan Tonny Abbot) saya tidak bisa jawab," ucapnya.

Sudah Janji

Sebelumnya, seperti dilansir harian Sydney Morning Herald,  Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan Panglima militer Australia sudah berjanji tidak akan pernah mendorong kembali perahu pencari suaka ke Indonesia. Peringatan Panglima TNI itu disampaikan usai menjadi pembicara di Hotel Four Season, 16 April 2014 lalu.

"Kalau mereka melakukan lagi, maka saya akan memprotes lebih keras," tegas Moeldoko.

Panglima militer Australia yang dirujuk oleh Moeldoko adalah David Hurley. Moeldoko mengaku saat bertemu sekali dengan panglima militer Negeri Kanguru itu, dia menguliahinya panjang lebar. "Saya tegaskan kami tidak ingin hal itu," kata dia.

Namun, Moeldoko mengakui untuk mengantisipasi hal tersebut tidak terjadi lagi, maka dibutuhkan pengawasan perairan yang lebih ketat. 

Menlu Marty: PM Australia Langgar HAM Pencari Suaka

 

Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa tak mempersoalkan ketidakhadiran Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, pada Konferensi Open Government Partnership (OGP) Asia Pacific yang digelar di Nusa Dua, Bali, Selasa 6 Mei 2014. Menurut Marty, pemerintah sudah melayangkan undangan kepada yang bersangkutan. 

“Yang penting kita sudah undang,” katanya di sela pertemuan OGP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).

Marty memastikan, ketidakhadiran Tony Abbott pada acara yang digelar 6-7 Mei 2014 itu tak mengganggu jalannya konferensi. “Saya kira bukan sesuatu yang membuat kita menjadi bermasalah, karena konferensi berjalan dengan baik,” tegas dia.

Ia pun menegaskan, tak ada konflik yang tengah melanda Indonesia dan Australia. Hanya saja, ada masalah yang mesti dikelola bersama. 

“Tidak ada konflik tapi ada masalah harus dikelola,” imbuhnya.

Seperti sudah disampaikan sebelumnya, Marty mengatakan, ada enam langkah yang telah ditetapkan oleh Presiden SBY dan harus dijalankan secara bersama-sma dengan Menteri Luar Negeri. Hal yang paling mendapat perhatian adalah persoalan pencari suaka.

“Dan, masalah itu dibuktikan dengan pemulangan. Ada pemulangan paksa. Itu membuktikan bahwa kebijakan Abbott tidak berhasil. Kebijakan unilateral memaksa pencari suaka, mengancam dan melanggar hak asasi mereka. Dan, kebijakan ini tidak membawa hasil,” jelasnya.

Sumber :  VIVAnews