Pontianak (MI) : Penanganan kawasan perbatasan tidak cukup dengan pendekatan keamanan,
tetapi lebih efektif melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan
masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di perbatasan.
Demikian
disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, saat menjadi keynote
speaker di seminar nasional yang mengambil tema 'Pengelolaan Sumber Daya
Alam Dalam Perspektif Ketahanan Nasional', pada Dies Natalis Untan
Pontianak ke-55 di Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, Kamis
(8/5/2014).
Moeldoko menyatakan bahwa bangsa Indonesia dapat
eksis apabila dapat menjaga tiga stabilitas yaitu stabilitas keamanan,
politik dan ekonomi.
"Saat ini ketiga hal tersebut sudah terjaga
cukup baik, sehingga Indonesia diperkirakan masuk tujuh besar ekonomi
dunia pada tahun 2030," kata Jenderal Moeldoko.
Panglima TNI yang
meraih gelar Doktor di bidang Ilmu Administrasi, dengan judul disertasi
'Kebijakan dan Scenario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan di
Indonesia' (Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan), di Fisip
Universitas Indonesia, mengatakan bahwa ada tiga permasalahan dalam
perbatasan.
Pertama, adanya kesenjangan, disharmonisasi,
kevakuman, ketidakkonsistenan, serta ketidak tepatan perumusan kebijakan
yang mengakibatkan tidak optimalnya system keorganisasian dan program.
Kedua, ketiadaan efektivitas implementasi karena keragaman persepsi dan
hambatan sarana dan prasarana.
"Ketiga, adanya empat driving force
yaitu politik, pembangunan ekonomi, keamanan, serta kesejahteraan dan
apabila tidak dilakukan perubahan pengelolaan kawasan perbatasan,"
katanya.
Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya perbaikan,
penyempurnaan dan harmonisasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan
serta perlunya pengembangan grand design pengelolaan kawasan perbatasan.
Selain
itu dibutuhkan kesepahaman persepsi dan strategi dari para stakeholder
serta penyediaan prasarana, sarana dan sumber daya yang memadai serta
perlunya pengembangan scenario dengan variable-variabel yang lebih
lengkap sebagai dasar pembaharuan atau penyempurnaan kebijakan dan
implementasinya secara terus-menerus.
"Apabila masyarakat di perbatasan diberdayakan semaksimal mungkin, maka mereka akan lebih sejahtera", kata Jenderal Moeldoko.
Panglima
TNI juga menyampaikan bahwa, khusus di wilayah Kalimantan Barat
(Kalbar) perlu adanya satu batalyon, untuk memperkuat keamanan sehingga
akan berdampak pada perkembangan segala aspek di kawasan perbatasan
Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur.
"Hal
tersebut bertujuan untuk menciptakan militer yang tangguh dan rakyat
juga menjadi makmur, bukan hanya impian Panglima TNI sebagai
prajurit,tetapi impian seluruh masyarakat Indonesia. Karena dengan TNI
yang tangguh maka dapat memberikan kontribusi di sektor lain dalam
konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Sumber : TRIBUNNEWS
harusnya untuk lbh memperkuat pertahanan butuh doktrin militer dari jalur ekonomi, misalnya saja dalam memilih asal negara pengusaha/investor yg ada di RI.... fakta sudah jelas potensi musuh terdekat RI adl Spore, Maley, ausi, phili, dan PNG (ingat semuanya jajahan/bawahan inggris mskipun smua mengaku saudara kecuali bule kesasar)... dimasing pulau yg berbatasan dg masing2 negara tsb jangan diambil investor utama dari negera tsb atau induk semang/sekutunya tapi justru dari negara yg berseberangan sprti rusia,iran,korut. kenapa? krn scara tdk langsung melalui dubesnya negara asalnya akan memonitoring dan bahkan mungkin sekali memberi bantuan pada indo. jika sewaktu2 terjadi kres dg negara tetangga...gmn, mantebkan?? kalo skrg kan enggak....SDA habis dikeruk pas ada kisruh cuek bebek karena negara tetangga yg kisruh anak didiknya yg empunya perusahaan/investor...pertahanan sdg lemah yg rugi siapa coba?
ReplyDelete