MAGELANG (MI) : Sekitar 35.000 personel prajurit TNI AD akan dikerahkan guna
mengamankan pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Mereka akan
diperbantukan (BKO) ke kepolisian yang bertugas menjaga kemanan sebelum
dan sesudah pelaksanaan Pilpres pada Juli mendatang.
“TNI AD akan membantu kepolisian dalam menjaga keamanan selama Pilpres. Kita akan siapkan aparat teritorial, mulai dari Babinsa, Koramil, Korem, Kodim, hingga Kodam,” ujar KSAD TNI Jenderal Budiman, di sela-sela kunjungan kerja di Akademi Militer (Akmil) Kota Magelang, Jumat (9/5/2014).
Budiman mengatakan, semua prajurit akan disebar di berbagai wilayah di Indonesia. Mereka dituntut untuk terus mengawal penyelenggaran pesta demokrasi serta melakukan pengawasan terhadap titik rawan yang dapat mengacaukan pelaksanaan pilpres.
“Semua wilayah menjadi prioritas pengamanan karena semua berpotensi terjadi kekacauan dengan tingkat kerawanan masing-masing. Di Papua misalnya rawan dengan gerakan pengacau keamanan dan sebagainya,” kata Budiman.
Menurutnya, pengamanan telah dilakukan sejak pelaksanaan pemilihan anggota legislatif (Pileg) April 2014 lalu. Selanjutnya, pengamanan akan dilakukan menjelang Pilpres sampai pemungutan suara dan ketika kondisi sudah benar-benar kondusif. Tindakan ini sebagai tanggung jawab prajurit demi keutuhan dan kedaulatan bangsa Indonesia.
“Yang pasti, kita sebagai prajurit TNI AD harus netral. Kita akan bantu kepolisian dengan seoptimal mungkin dan semampu kita bekerja demi menjaga pemilu yang luber dan jurdil,” tutup Budiman.
“TNI AD akan membantu kepolisian dalam menjaga keamanan selama Pilpres. Kita akan siapkan aparat teritorial, mulai dari Babinsa, Koramil, Korem, Kodim, hingga Kodam,” ujar KSAD TNI Jenderal Budiman, di sela-sela kunjungan kerja di Akademi Militer (Akmil) Kota Magelang, Jumat (9/5/2014).
Budiman mengatakan, semua prajurit akan disebar di berbagai wilayah di Indonesia. Mereka dituntut untuk terus mengawal penyelenggaran pesta demokrasi serta melakukan pengawasan terhadap titik rawan yang dapat mengacaukan pelaksanaan pilpres.
“Semua wilayah menjadi prioritas pengamanan karena semua berpotensi terjadi kekacauan dengan tingkat kerawanan masing-masing. Di Papua misalnya rawan dengan gerakan pengacau keamanan dan sebagainya,” kata Budiman.
Menurutnya, pengamanan telah dilakukan sejak pelaksanaan pemilihan anggota legislatif (Pileg) April 2014 lalu. Selanjutnya, pengamanan akan dilakukan menjelang Pilpres sampai pemungutan suara dan ketika kondisi sudah benar-benar kondusif. Tindakan ini sebagai tanggung jawab prajurit demi keutuhan dan kedaulatan bangsa Indonesia.
“Yang pasti, kita sebagai prajurit TNI AD harus netral. Kita akan bantu kepolisian dengan seoptimal mungkin dan semampu kita bekerja demi menjaga pemilu yang luber dan jurdil,” tutup Budiman.
No comments:
Post a Comment