Danlanal Denpasar Inspeksi Situasi Perairan Pelabuhan Benoa

Nusa Dua (MI) : Menjelang digelarnya Open Government Partnership (OGP) Asia-Pacific Regional Conference yang akan dihadiri Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, di BNDCC Nusa Dua Bali, pada H - 2 Komandan Lanal Denpasar Kolonel Laut (S) Julius Widjojono selesai menghadiri apel gelar pasukan pengamanan VVIP kegiatan Open Government Partnership Tingkat Regional Asia Pasifik 2014 di lapangan Lagoon Nusa Dua yang dipimpin Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Wisnu Bawa Tenaya, langsung melaksanakan pengecekan situasi keamanan perairan Pelabuhan Benoa jalur Tol Bali Mandara yang melintasi pantai sampai dengan tempat lokasi dilaksanakannya pertemuan dengan menggunakan 2 (dua) unit Rubber Boat dan 2 unit Jetski, Minggu (4/5/2014).

Dalam pengecekan situasi Komandan Lanal Denpasar yang didampingi oleh Pasops Lanal Denpasar Mayor Laut (P) Budi Priyo Wicaksono memberikan arahan langsung kepada anggota Lanal Denpasar yang terlibat dalam pelaksanaan Pam VVIP acara Open Governmen Patnership (OGP), bahwa setiap personel untuk bertanggung jawab dan waspada terhadap bidang area sektornya, tindakan tegas dan profesional perlu dikedepankan, dengan tidak meninggalkan faktor keamanan. Reaksi cepat terhadap setiap objek yang membahayakan patut dilakukan guna terus mempertahankan citra Bali sebagai objek wisata dunia. Dimana titik titik rawan yang akan ditempatkan pasukan pengamanan kepada seluruh pengawak Pam Laut yang berada di Pelabuhan Benoa, Perairan Jalan Tol Bali Mandara dan di perairan ujung landasan pacu Bandara Ngurah Rai Bali.

“Open Government Partnership (OGP) Asia-Pacific Regional Conference” akan digelar pada 6-7 Mei 2014 di Nusa Dua, Bali. Pada tahun ini, Indonesia, salah satu dari delapan negara perintis OGP, memperoleh kehormatan sebagai lead chair OGP dengan Meksiko sebagai support co-chair-nya. Kedelapan negara itu adalah Brazil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat. Konferensi akan dihadiri beberapa kepala negara/pemerintahan anggota OGP se-Asia Pasifik beserta para menteri/pejabat pemerintahan, dan elemen organisasi multilateral, CSO, swasta, akademisi, kaum muda, serta pers/media.

OGP (Open Government Partnership), suatu kemitraan yang dibentuk pada September 2011, bertujuan untuk mendukung kemajuan keterbukaan pemerintah sesuai aspirasi dan komitmen nyata sebagaimana dicanangkan oleh setiap negara anggota. Keanggotaannya sukarela, murni kesadaran, dan tidak tersekat batas-batas negara atau politik. Stakeholder nonpemerintah pun mendukungnya. Itulah barangkali mengapa dulu, ketika tak sampai setahun usianya, OGP telah menuai dukungan 58 negara. Kini anggotanya sudah mencapai 64 negara.

Keanggotaan Indonesia dalam OGP merupakan ikhtiar untuk mewujudkan tiga pilar dalam pelaksanaan sistem pemerintah negara demokrasi, yakni transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Penetapan Indonesia sebagai bagian dari OGP itu tertuang dalam Keppres 13/2014 yang diteken Presiden Yudhoyono pada 26 Maret 2014. Inilah yang mendasari Indonesia untuk menggelar “OGP Asia-Pasific Regional Conference” di Nusa Dua Bali, 6-7 Mei 2014. Konferensi yang mengangkat tema besar “Unlocking Innovative Openness: Impetus to Greater Citizen Engagement” tersebut akan merumuskan agenda strategis dan operasional OGP untuk 2014, membangkitkan mutu partisipasi negara-negara dan CSO dalam gerakan OGP, serta menarik lebih banyak negara di Asia Pasifik bergabung ke OGP. 

Sumber : TNI AL