MALINAU (MI) :
Pelaksanaan patroli patok batas Indonesia-Malaysia di Pos Pengamanan
Perbatasan (Pospamtas) di Desa Metun, Kecamatan Kayan Hilir, Malinau,
Kalimantan Utara, terkendala biaya. Hal itu diungkapkan Praka TNI Tepu,
anggota Pospamtas di desa tersebut, Minggu (7/12/2014), kepada Kompas.com.
Tepu mengatakan, jarak antara posnya dengan 33 patok batas yang menjadi tanggung jawabnya, sekitar 30 kilometer jika ditarik garis lurus.
"Kalau waktu tempuhnya lumayan lama. Dua hari dua malam. Satu hari pakai ketinting. Satu hari lagi pakai jalur darat, jalan kaki," ujar Tepu.
"Jarak yang jauh itu menyebabkan kami sulit menggelar patroli. Kami tidak punya uang untuk patroli ke sana," lanjut dia.
Tepu mencontohkan, untuk sekali patroli dibutuhkan biaya minimal Rp 10 juta. Alokasi dana paling besar adalah untuk menyewa motorist serta ketintingnya. Pada bulan November 2014 lalu, Pospamtas sempat menggelar patroli patok batas. Namun, di tengah perjalanan, ketinting mereka terbalik di sungai akibat cuaca buruk. Personel pun terpaksa kembali ke Pospamtas.
"Itu saja kami bisa patroli karena patungan dengan Polhut. Jadi biayanya ringan," ujar dia.
Seharusnya, kata Tepu, patroli patok batas dilaksanakan setiap satu bulan satu kali. Akan tetapi, sulit dilaksanakan karena keterbatasan dana.
"Akhirnya kami tunggu perintah atasan. Kalau disuruh patroli, ya kami usahakan patroli. Tapi kalau enggak ya sudah, enggak" ujar dia.
Menurut Tepu, keterbatasan dana untuk melakukan patroli sudah sama-sama diketahui. Tepu dan personel lain pun hanya menjalanlan tugas mengecek patok batas.
"Tugas kami hanya cek patok. Kita kan tidak bisa melaporkan langsung ke Panglima TNI atau presiden," ujar dia.
Tepu mengatakan, jarak antara posnya dengan 33 patok batas yang menjadi tanggung jawabnya, sekitar 30 kilometer jika ditarik garis lurus.
"Kalau waktu tempuhnya lumayan lama. Dua hari dua malam. Satu hari pakai ketinting. Satu hari lagi pakai jalur darat, jalan kaki," ujar Tepu.
"Jarak yang jauh itu menyebabkan kami sulit menggelar patroli. Kami tidak punya uang untuk patroli ke sana," lanjut dia.
Tepu mencontohkan, untuk sekali patroli dibutuhkan biaya minimal Rp 10 juta. Alokasi dana paling besar adalah untuk menyewa motorist serta ketintingnya. Pada bulan November 2014 lalu, Pospamtas sempat menggelar patroli patok batas. Namun, di tengah perjalanan, ketinting mereka terbalik di sungai akibat cuaca buruk. Personel pun terpaksa kembali ke Pospamtas.
"Itu saja kami bisa patroli karena patungan dengan Polhut. Jadi biayanya ringan," ujar dia.
Seharusnya, kata Tepu, patroli patok batas dilaksanakan setiap satu bulan satu kali. Akan tetapi, sulit dilaksanakan karena keterbatasan dana.
"Akhirnya kami tunggu perintah atasan. Kalau disuruh patroli, ya kami usahakan patroli. Tapi kalau enggak ya sudah, enggak" ujar dia.
Menurut Tepu, keterbatasan dana untuk melakukan patroli sudah sama-sama diketahui. Tepu dan personel lain pun hanya menjalanlan tugas mengecek patok batas.
"Tugas kami hanya cek patok. Kita kan tidak bisa melaporkan langsung ke Panglima TNI atau presiden," ujar dia.
Sumber : KOMPAS
No comments:
Post a Comment