Ini Langkah Pemerintah Cegah Klaim Wilayah Perbatasan oleh Malaysia

JAKARTA (MI) : Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menyadari wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia kerap diklaim oleh negara tetangga. Untuk itu, kata dia, harus ada sikap yang jelas dari Indonesia untuk mengurus wilayah perbatasan.

"Tidak mungkin diklaim juga kalau kita memperjelas status wilayah kita. Selama ini mungkin sering diklaim karena tidak ada yang mengurus (wilayah perbatasan)," kata Ferry dalam konferensi pers usai bertemu dengan delegasi Malaysia, di kantornya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/12/2014).

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Pengarah Penilaian dan Pengkhidmatan Harta Kementerian Keuangan Malaysia, Abdul Hamid bin Abu Bakar.

Ferry mengatakan, pihaknya akan segera mengurus sertifikasi di setiap pulau atau pun wilayah perbatasan. Dengan begitu, akan jelas mana wilayah yang milik Indonesia dan mana wilayah milik Malaysia.

"Akan ada status hukum mana wilayah kita dan mana wilayah mereka," ujarnya.

Setelah sertifikasi selesai, dia meyakini tidak akan lagi terjadi klaim dari Malaysia. Nantinya, wilayah yang sudah disertifikasi itu akan diserahkan kepada pihak terkait seperti Kementerian Pertahanan.

Kasus terakhir wilayah Indonesia yang diklaim Malaysia adalah perairan tanjung datuk Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Malaysia sempat membangun tiang mercusuar wilayah itu.

Pemerintah Akan Bangun Fasilitas di Perbatasan Agar WNI Tak "Kabur" ke Malaysia

 

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, pemerintah akan mengupayakan pembangunan berbagai fasilitas umum, seperti sekolah, pasar, dan rumah sakit di daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. 

"Kita sediakan fasilitas supaya mereka tidak kabur ke negara tetangga," kata Ferry dalam konferensi pers seusai bertemu dengan delegasi Malaysia di kantornya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/12/2014).

Pertemuan dihadiri oleh Ketua Pengarah Penilaian dan Pengkhidmatan Harta Kementerian Keuangan Malaysia Abdul Hamid bin Abu Bakar.

Ferry memaklumi banyaknya warga negara Indonesia di wilayah perbatasan yang selama ini lebih memilih menggunakan berbagai fasilitas yang ada di Malaysia. Pasalnya, wilayah perbatasan Indonesia tidak mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah.

"Saat mereka datang ke Malaysia, kita enggak bisa menyalahkan mereka. Mereka enggak ada tempat belanja, tempat sekolah," ujar Ferry.

Setelah nantinya berbagai fasilitas dibangun, lanjut Ferry, maka warga yang tinggal di perbatasan tinggal memilih apakah akan tetap menggunakan fasilitas di Malaysia atau beralih ke Indonesia. Ferry meyakini, nantinya warga akan lebih memilih fasilitas yang ada di negaranya sendiri.

"Untuk saat ini, mau ke Malaysia juga tidak ada masalah. Memang tidak ada larangannya," ujar dia.

Sumber : KOMPAS