Sabtu, 13 Desember 2014

Ini Langkah Pemerintah Cegah Klaim Wilayah Perbatasan oleh Malaysia


JAKARTA (MI) : Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menyadari wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia kerap diklaim oleh negara tetangga. Untuk itu, kata dia, harus ada sikap yang jelas dari Indonesia untuk mengurus wilayah perbatasan.

"Tidak mungkin diklaim juga kalau kita memperjelas status wilayah kita. Selama ini mungkin sering diklaim karena tidak ada yang mengurus (wilayah perbatasan)," kata Ferry dalam konferensi pers usai bertemu dengan delegasi Malaysia, di kantornya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/12/2014).
Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Pengarah Penilaian dan Pengkhidmatan Harta Kementerian Keuangan Malaysia, Abdul Hamid bin Abu Bakar.

Ferry mengatakan, pihaknya akan segera mengurus sertifikasi di setiap pulau atau pun wilayah perbatasan. Dengan begitu, akan jelas mana wilayah yang milik Indonesia dan mana wilayah milik Malaysia.
"Akan ada status hukum mana wilayah kita dan mana wilayah mereka," ujarnya.

Setelah sertifikasi selesai, dia meyakini tidak akan lagi terjadi klaim dari Malaysia. Nantinya, wilayah yang sudah disertifikasi itu akan diserahkan kepada pihak terkait seperti Kementerian Pertahanan.
Kasus terakhir wilayah Indonesia yang diklaim Malaysia adalah perairan tanjung datuk Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Malaysia sempat membangun tiang mercusuar wilayah itu.


Pemerintah Akan Bangun Fasilitas di Perbatasan Agar WNI Tak "Kabur" ke Malaysia

 

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, pemerintah akan mengupayakan pembangunan berbagai fasilitas umum, seperti sekolah, pasar, dan rumah sakit di daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. 

"Kita sediakan fasilitas supaya mereka tidak kabur ke negara tetangga," kata Ferry dalam konferensi pers seusai bertemu dengan delegasi Malaysia di kantornya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/12/2014).

Pertemuan dihadiri oleh Ketua Pengarah Penilaian dan Pengkhidmatan Harta Kementerian Keuangan Malaysia Abdul Hamid bin Abu Bakar.
Ferry memaklumi banyaknya warga negara Indonesia di wilayah perbatasan yang selama ini lebih memilih menggunakan berbagai fasilitas yang ada di Malaysia. Pasalnya, wilayah perbatasan Indonesia tidak mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah.
"Saat mereka datang ke Malaysia, kita enggak bisa menyalahkan mereka. Mereka enggak ada tempat belanja, tempat sekolah," ujar Ferry.

Setelah nantinya berbagai fasilitas dibangun, lanjut Ferry, maka warga yang tinggal di perbatasan tinggal memilih apakah akan tetap menggunakan fasilitas di Malaysia atau beralih ke Indonesia. Ferry meyakini, nantinya warga akan lebih memilih fasilitas yang ada di negaranya sendiri.
"Untuk saat ini, mau ke Malaysia juga tidak ada masalah. Memang tidak ada larangannya," ujar dia.









Sumber : KOMPAS

2 komentar:

  1. biarkan aja kalau warga perbtasan mau kabur,emang enak jadi warga malaysia..cuma pihak tertentu aja yg menyangjung2 malaysia.. buktinya da bnyk org malaysia jadi pelarian krn mau ditangkap.bersuara dikit ditangkap gak ada pembelaan. bru2 ini 2 wrga malaysia dicopot kewarganegaraanya.. kalau enak dimalaysia gak munkin puluhan ribu warganya krj dipabrik2 singapura. jadi tukan sapu disingapura.. utusan malaysia pernah memaparkan ada 30 rbu rakyt malaysia bkrja di singapura..

    BalasHapus
  2. Sebenarnya gampang saja kalau mengatasi perbatasan, cukup diberi hak nya sebagai warga negara, bukan hanya Jakarta saja, bangun fasilitas sarana prasarana yg layak, serta mencukupi dengan kesejahteraan agar tidak ada kecemburuan sosial. Setelah itu bangun pangkalan militer disetiap perbatasan... Jd intinnya bersikaplah adil... negara bukan hal Jakarta saja (*saya orang Jakarta tapi saya mau Indonesia ini adalah sabang sampai merauke). duduk sama rendah berdisi sama tinggi, Bhineka Tunggal Ika.

    BalasHapus