Jumat, 12 Desember 2014

JK: Rakyat di Papua kena tembak melanggar HAM, kalau TNI tidak


Jakarta (MI) : Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah sedang berupaya menyelesaikan konflik di Papua. Caranya, dengan meningkatkan produktivitas warga Papua dan menekan laju kegiatan yang bersifat konsumtif.

JK menegaskan, pemerintah sudah mengalokasikan dana subsidi yang relatif besar untuk masyarakat Papua, dibanding untuk masyarakat daerah lain. Meski demikian, konflik di Papua tidak juga kunjung selesai.

"Kenapa masih ada masalah, karena kita tingkatkan produktivitasnya dan turunkan konsumsinya. Kalau dibandingkan di Jawa, di Jawa per orang Rp 2 juta, di sana Rp 10 juta, cukup besar," kata JK di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (11/12).

JK menilai, banyak anggapan yang salah terkait perlakuan pemerintah terhadap masyarakat Papua, seakan-akan pemerintah mengambil kekayaan Papua untuk hal yang lain.

"Seluruh pendapatan Papua, tambang, baja, itu kurang lebih Rp 18 triliun, sekarang menurun. Selain itu anggaran negara untuk Papua, itu Rp 35 triliun. Pemerintah mensubsidi itu Rp 17 triliun per tahun," papar JK.

JK mengaku, pemerintah sangat berhati-hati dalam memperlakukan masyarakat Papua. Apabila aparat bertindak tegas terhadap masyarakat Papua, maka aparat akan berhadapan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kenapa itu? Karena setempat-setempat, tidak ada pemimpinnya, karena itu TNI mengatasinya. Kalau ada rakyat kena tembakan selalu dianggap melangggar HAM, tapi kalau TNI/Polri (kena tembak) tidak melanggar HAM, itu melanggar HAM juga itu, sama-sama lah?" tutur JK.















Sumber  : Merdeka

7 komentar:

  1. Hati hati itu politik kambing hitam (bebek) HAM. cara melawan Netizen yang berfikiran terbuka harusnya dengan banyak menulis, hal yang sebenarya terjadi, jika dilihat ini adalah perang informasi yang digunakan sebagai propaganda, jika anda membaca berita yang ditulis pihak tak bertanggung-jawab, setelah membaca anda akan mengerti banyak sekali unsur propaganda di dalamnya dan sangat tidak masuk akal dalam kenyataanya

    BalasHapus
  2. pelaku kriminalitas di papua harusnya di tindak tegas. dimana mana negara menembk,atau membunuh seseorang aparat adalah kriminal.wajib di basmi. kenapa sich pemerintah diam aja. cri dan buru org2 itu.lhatla di amerika. inggris,korea.cina mereka memburu si pelaku.gak ada kenal mengenal ham. HAM itu cuma propoganda pihak negara tertentu menjathkan satu negara..

    BalasHapus
  3. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  4. Bener itu propagan dari negara lain yg ingin melemahkan negara kita

    BalasHapus
  5. Dipapua g akan aman bila masih ada opm yg bercokol disana, harus di habisi opm karena ada yg menyokong dari negara lain, jangan takut bila itu untuk kemajuan papua dan indonesia

    BalasHapus
  6. ham hamm di indonesia jogos asing dan penipu contoh di tim tim lepas dari nkri ham ham cegugukan di depan asing .

    BalasHapus
  7. Kadang perlu juga dipertanyakan keberadaan LSM-LSM HAM itu
    Kalau perlu diaudit dr mn sumber dana mereka dan dibuka ke publik biar tau klo LSM itu kredebilitas atau cuma pesanan negara tertentu yg anti pemerintah RI.
    Klo ada TNI/POLRI ditembak Orang Tak Kenal (OTK) mereka tutup mata tutup telinga pura-pura bego
    Tp klo org sipil dimarahi atau kena tembak sibuk sekali diblow up klo bisa 25 jam non stop.
    Sipil pun klo bawa senjata bukan sipil namanya...batu pun klo dilempar kena kepala pun bahaya...apa tak boleh TNI/POLRI membela diri kalo dilempari batu????

    BalasHapus