JAKARTA (MI) : Indonesia bakal memiliki fasilitas canggih dan satelit khusus untuk pertahanan siber. Hal itu, untuk menangkal segala bentuk penyadapan intelijen negara- negara asing.
Komisi I DPR RI menyetujui rencana tersebut dan memasukkannya dalam enam poin yang harus dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta kabinetnya dalam merespons penyadapan intelijen Australia.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menuturkan, keenam poin yang disepakati bersama pada Kamis (28/11/2013) itu salah satunya menyebutkan, legislator mengapresiasi pihak eksekutif yang tegas merespons skandal intelijen tersebut.
"Poin pertama kesepakatan itu menyebutkan, memberikan apresiasi kepada Presiden SBY yang merespons secara keras Australia. Respons keras itu, ditunjukkan dengan pemberhentian sementara sejumlah kerja sama," tutur Mahfudz Siddiq, Kamis.
Poin kedua, kata dia, Komisi I meminta Presiden SBY menjaga konsistensi menjalankan enam roadmap atau langkah pemulihan hubungan dengan negeri kangguru tersebut.
Ketiga, sambung politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, pihaknya mendesak pemerintah untuk mempercepat penggunaan sandi di kantor-kantor kedutaan maupun saat berada di luar negeri sebagai bentuk pengamanan komunikasi.
"Selanjutnya, poin keempat, kami menegaskan perlu penataan infrastuktur informasi dan komunikasi yang benar-benar aman, karena muncul dugaan operator Indonesia digunakan untuk menyadap, perihal penguasaan operator melibatkan perusahaan asing," terangnya.
Sementara poin kelima, terusnya, Komisi I dan pemerintah sepakat Indonesia bakal mengembangkan cyber defence atau pertahanan siber dan juga segera miliki satelit khusus untuk keamanan intel luar negeri.
"Keenam, Komisi I akan ambil langkah lanjutan untuk memastikan APBN 2014 bisa membiayai program satelit dan langsung dijalankan," tandasnya.
Soal Penyadapan, Menhan: Kita Kebobolan Karena Pakai Satelit Asing
Jakarta - Rencana pengadaan satelit dalam negeri didorong oleh Komisi I DPR. Kementerian Pertahanan dan Badan Intelijen Negara (BIN) mendukung rencana ini agar Indonesia tak bisa disadap lagi.
"Selama ini kita kebobolan karena satelit yang ada selama ini adalah satelit sewaan. Satelit sewaan itu bukan milik kita, tapi orang luar. Begitu mudahnya kita disadap," kata Menhan Purnomo Yusgiantoro di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2013).
Purnomo menjelaskan, satelit milik dalam negeri penting sekali diadakan karena ini menyangkut keamanan komunikasi Indonesia. Namun satelit semacam ini hanya diperuntukkan bagi kebutuhan spesifik.
"Perlu ada satelit khusus yang kita punya untuk kebutuhan strategis. Pertahanan, intelijen, dan kepolisian. Ini perlu," tegasnya.
Namun Purnomo menegaskan pengadaan satelit merupakan ranah Kementerian Komunikasi dan Informasi yang saat ini dipimpin Tifatul Sembiring. Kepala BIN Marciano Norman juga mendukung adanya satelit yang dimiliki dalam negeri.
"Selama kita masih tergantung peralatan dari luar negeri, kemungkinan penyadapan akan besar. Tetapi kemandirian dalam menata komunikasi dengan alat-alat dalam negeri akan memberikan keamanan yang lebih," tutur Marciano.
Sebelumnya, rencana adanya satelit khusus dalam negeri disepakati dalam kesimpulan rapat Komisi I DPR dengan Kementarian dan Lembaga terkait. Soal satelit ini ada di poin kelima.
"Komisi I dan pemerintah sepakat Indonesia untuk kembangkan sistem pertahanan dunia maya. SDM kita mumpuni. Untuk mendukung itu, kita harus memiliki satelit khusus untuk sistem pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri. Kasus ini mendorong signifikansi untuk membuat satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, inteligen dan luar negeri," kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq.
"Selama ini kita kebobolan karena satelit yang ada selama ini adalah satelit sewaan. Satelit sewaan itu bukan milik kita, tapi orang luar. Begitu mudahnya kita disadap," kata Menhan Purnomo Yusgiantoro di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2013).
Purnomo menjelaskan, satelit milik dalam negeri penting sekali diadakan karena ini menyangkut keamanan komunikasi Indonesia. Namun satelit semacam ini hanya diperuntukkan bagi kebutuhan spesifik.
"Perlu ada satelit khusus yang kita punya untuk kebutuhan strategis. Pertahanan, intelijen, dan kepolisian. Ini perlu," tegasnya.
Namun Purnomo menegaskan pengadaan satelit merupakan ranah Kementerian Komunikasi dan Informasi yang saat ini dipimpin Tifatul Sembiring. Kepala BIN Marciano Norman juga mendukung adanya satelit yang dimiliki dalam negeri.
"Selama kita masih tergantung peralatan dari luar negeri, kemungkinan penyadapan akan besar. Tetapi kemandirian dalam menata komunikasi dengan alat-alat dalam negeri akan memberikan keamanan yang lebih," tutur Marciano.
Sebelumnya, rencana adanya satelit khusus dalam negeri disepakati dalam kesimpulan rapat Komisi I DPR dengan Kementarian dan Lembaga terkait. Soal satelit ini ada di poin kelima.
"Komisi I dan pemerintah sepakat Indonesia untuk kembangkan sistem pertahanan dunia maya. SDM kita mumpuni. Untuk mendukung itu, kita harus memiliki satelit khusus untuk sistem pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri. Kasus ini mendorong signifikansi untuk membuat satelit khusus untuk kepentingan sektor pertahanan, keamanan, inteligen dan luar negeri," kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq.
Sumber : TRIBUNNEWS , Detik
No comments:
Post a Comment