Pejuang asal Sumut tak Pernah Berpikir Pisah dari NKRI

JAKARTA (MI) : Aktivis gerakan masyarakat sipil asal Mandailing Natal, Sumut, Ray Rangkuti,  tidak sepakat dengan gagasan Sumut Merdeka.

Bahkan, lanjut Ray, gagasan itu bertentangan dengan sejarah perjuangan tokoh-tokoh Sumut.

"Gagasan Sumut Merdeka itu ahistoris. Jong Sumatera dulu banyak tokohnya dari Sumut. Begitu juga, tokoh-tokoh militer asal Sumut justru terkenal terlibat membasmi gerakan separatis. Sebutlah TB Silalahi dan AH Nasution. Mereka semua jiwanya dari Sabang sampai Merauke," ujar Ray kepada JPNN, kemarin (26/11).

Ditegaskan Ray, tidak ada alasan bagi Sumut untuk merdeka, memisahkan diri dari NKRI.

"Kasihan para pejuang dan tokoh dari Sumut jika gagasan Sumut Merdeka digulirkan. Karena mereka tak pernah punya angan-angan memisahkan diri dari NKRI," pungkas Ray.

Seperti diberitakan, sejumlah akademisi yang sebagian dari Universitas Sumatera Utara (USU), terang-terangan telah menyusun gagasan Sumut Merdeka. Salah satunya Prof M Arif Nasution dari USU, yang menyebut gagasan ini tidak main-main.

Gagasan Sumut Merdeka didorong anggapan bahwa kebijakan pusat terkait dana perimbangan tidak adil. 

Aparat Bisa Langsung Tangkapi Penggagas Sumut Merdeka

Gagasan Sumut Merdeka yang digulirkan sejumlah akademisi mendapat reaksi keras dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri (Kesbangpol Kemendagri).

Salah seorang pejabat di Ditjen Kesbangpol Kemendagri, Bahtiar, mendorong aparat hukum untuk bertindak tegas karena gagasan Sumut Merdeka sudah masuk kategori gerakan separatis.

"Kalau itu benar, aparat tidak boleh ragu, aparat bisa langsung bertindak karena itu sudah termasuk gerakan separatis dan gerakan separatis tergolong tindak pidana," ujar Bahtiar, kepada JPNN kemarin (26/11).

Seperti diberitakan, sejumlah akademisi yang sebagian dari Universitas Sumatera Utara (USU), terang-terangan telah menyusun gagasan Sumut Merdeka. Salah satunya Prof M Arif Nasution dari USU, yang menyebut gagasan ini tidak main-main.

Gagasan Sumut Merdeka didorong anggapan bahwa kebijakan pusat terkait dana perimbangan tidak adil.

Bahtiar mengatakan, sebagai akademisi, mestinya memberikan masukan berdasar kajian ilmiah dan disampaikan secara resmi ke pemerintah. "Ini era demokrasi, siapa pun boleh berbicara, memberikan masukan, kritik, dan segala macam. Tapi kalau sudah mengingkari kesepakatan bahwa sistem kita NKRI harga mati, ya itu sudah separatis," tegas birokrat bergelar doktor itu.

Bahtiar curiga, para akademisi penggagas Sumut Merdeka itu didomplengi kepentingan asing. "Mereka itu binaan siapa? Jangan-jangan agen asing?" ujar Bahtiar dengan nada tinggi. Dia mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pengecekan kabar ini. 

Sumber : JPNN