Jakarta (MI) : Pemimpin Indonesia yang baik harus
mempertimbangkan faktor geografis dalam membuat kebijakan pertahanan
nasional. Demi membangun ketahanan nasional yang berkesinambungan,
pemimpin tersebut harus mampu meningkatkan keamanan laut.
"Paling penting adalah membangun dengan pendekatan geopolitik. Pemimpin berikutnya itu harus mempunyai visi negara kepulauan," ujar pengamat militer, Abdul Rivai Ras di Metro TV, Kedoya, Jakarta Barat, Jumat (20/6/2014).
Dua pertiga luas Indonesia berada di dominasi wilayah laut. Maka jelas pemimpin Indonesia berikutnya harus memiliki visi, misi dan program yang jelas untuk menciptakan ketahanan nasional dari sektor laut.
"Pemerintah perlu memformulasikan pertahanan laut. Prioritas, pertumbuhan ekonomi terfokus kepada laut. Baik itu masalah akses, ataupun sumber daya potensial yang besar dari laut. Kalau kita mau membangun sesuai dengan kawasan, kita perlu meningkatkan kapasitas kelautan," ucap Rivai
Ia mengatakan bahwa sebenarnya UU Pertahanan no 3 tahun 2002 pertahanan negara disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis kelautan Indonesia. Namun dalam prakteknya peningkatan keamanan laut belum seimbang dibandingkan dengan keamanan darat.
Pemerintah sebelumnya belum menerapkan keamanan nasional secara geopolitik dengan maksimal. "Itu dapat dilihat dari jumlah alutsista (alat sistem pertahanan -red) laut kita yang hanya punya sekian kapal, tapil wilayah dijaga luas sekali," ucap Rivai.
"Paling penting adalah membangun dengan pendekatan geopolitik. Pemimpin berikutnya itu harus mempunyai visi negara kepulauan," ujar pengamat militer, Abdul Rivai Ras di Metro TV, Kedoya, Jakarta Barat, Jumat (20/6/2014).
Dua pertiga luas Indonesia berada di dominasi wilayah laut. Maka jelas pemimpin Indonesia berikutnya harus memiliki visi, misi dan program yang jelas untuk menciptakan ketahanan nasional dari sektor laut.
"Pemerintah perlu memformulasikan pertahanan laut. Prioritas, pertumbuhan ekonomi terfokus kepada laut. Baik itu masalah akses, ataupun sumber daya potensial yang besar dari laut. Kalau kita mau membangun sesuai dengan kawasan, kita perlu meningkatkan kapasitas kelautan," ucap Rivai
Ia mengatakan bahwa sebenarnya UU Pertahanan no 3 tahun 2002 pertahanan negara disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis kelautan Indonesia. Namun dalam prakteknya peningkatan keamanan laut belum seimbang dibandingkan dengan keamanan darat.
Pemerintah sebelumnya belum menerapkan keamanan nasional secara geopolitik dengan maksimal. "Itu dapat dilihat dari jumlah alutsista (alat sistem pertahanan -red) laut kita yang hanya punya sekian kapal, tapil wilayah dijaga luas sekali," ucap Rivai.
Sumber : Metrotvnews
No comments:
Post a Comment