Jumat, 20 Juni 2014

Indonesia Terus Bangun Politik Luar Negeri Segala Arah bagi Keamanan Nasional

Sebagai tamu utama, Presiden SBY memberikan pidato kunci pada upacara pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 Pacific Island Development Forum (PIDF), Kamis (19/6) pukul 08.30 waktu setempat atau 03.30 WIB, di Denarau Island Convention Center, Sheraton Fiji. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dengan PIDF.(foto: laily/presidenri.go.id)

Fiji (MI) : Pemerintah Indonesia terus membangun all directions foreign policy atau kebijakan luar negeri ke segala arah, salah satunya untuk menjaga keamanan nasional.
“Kerja sama internasional harus dilihat dalam perspektif dan konteks yang utuh, bukan hanya yang memberikan manfaat secara ekonomi, tapi juga dari aspek geopolitik misalnya,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan persnya di Hotel Westin, Nadi, Republik Kepulauan Fiji, Kamis (19/6) siang waktu setempat.
“Untuk keamanan nasional yang penting bagi negara kita, maka jika tetangga-tetangga Indonesia di utara, barat, selatan, dan di timur itu baik, memiliki hubungan kerja sama dan kemitraan yang baik, maka dalam konteks keamanan nasional dalam arti luas akan memberi manfaat yang besar,” SBY menjelaskan.
Dengan selesainya konflik komunal yang dulu terjadi di mana-mana sejak krisis 1998, maka kini isu Papua yang kerap dipersoalkan di tingkat internasional. “Meskipun dengan diplomasi kita yang super aktif, saya sendiri, menlu dan menteri lain juga melakukan hal yang sama, maka negara-negara dunia boleh dikata menghormati kedaulatan kita dan mengakui wilayah Indonesia termasuk Papua,” terang Kepala Negara.
“Sungguhpun demikian, masih ada elemen-elemen di luar negeri seperti di Australia, di Selandia Baru, Eropa, Papua Nugini, Afrika yang juga masih memberikan paling tidak simpati, dan sebagian kecil memberi dukungan pada Gerakan Papua Merdeka. Bicara persoalan politik yang berkaitan dengan Papua maka wilayah Pasifik Selatan, Pasifik Barat Daya, bagian Timur kita itu oleh elemen Gerakan Papua Merdeka dijadikan semacam wilayah agar mereka bisa berusaha mendapatkan dukungan,” ujar SBY.
Gerakan Papua Merdeka sering membawa masalahnya di forum Pacific Island, atau Melanesian Spearhead Group (MSG), untuk mendapatkan dukungan. “Ada satu dua tiga negara yang secara tidak langsung, terutama elemen di dalam negeri di tiga negara itu bersimpati. Pada umumnya mereka tidak paham benar tentang kebijakan Indonesia di era demokrasi ini, terutama sepuluh tahun ketika saya memimpin negara yang begitu berbeda dengan pendekatan dan kebijakan di waktu yang lalu. Nah, setelah kami jelaskan secara utuh satu per satu, bukan hanya di wilayah timur ini tapi juga ke semua wilayah negara, mereka paham dan bahkan mendukung bahwa Papua adalah wilayah sah Indonesia,” Presiden SBY menambahkan.
Indonesia juga terus membangun kemitraan strategis dengan Australia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Selandia Baru karena keempat negara kunci itu secara eksplisit mendukung penuh kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. “Bahkan dengan Australia kita memiliki Lombok Treaty. Atas dasar itulah kami dan pemerintahan yang saya pimpin betul-betul menjalin kerja sama yang baik dengan empat negara kunci itu,” ujar Presiden SBY.
“MSG dalam perkembangannya juga makin dekat dengan kita, bahkan kita undang kemarin para menteri luar negeri MSG untuk berkunjung ke Indonesia, ke Papua dan tempat-tempat yang lain, sehingga deklarasinya positif. Inilah yang terus saya lakukan dan sekaligus melengkapi all directions foreign policy, dengan demikian karena mereka paham betul policy kita. Kita ingin Papua makin maju, kita taburkan keadilan, keamanan dan kesejahteraan di Papua sehingga tidak ada cerita yang dihembus-hembuskan, Indonesia melanggar HAM di Papua, represif, Indonesia tidak sungguh-sungguh membangun Papua dan sebagainya,” SBY menegaskan.
Kehadiran Indonesia pada Pacific Island Development Forum ini sekaligus digunakan untuk menjalin hubungan satu-persatu dengan keseluruhan negara di kawasan itu sehingga tidak ada kesalahpahaman. 
Sumber : Presiden RI

Tidak ada komentar:

Posting Komentar