Kuta (MI) : Konflik tapal batas antara Indonesia, Timor
Leste, dan Australia masih menjadi ancaman serius bagi keamanan
regional. Pasalnya, sampai saat ini permasalahan perbatasan di antara
ketiga negara itu belum mampu diselesaikan secara tuntas.
Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut RI (Kalakhar Bakorkamla) Laksamana Muda Desi Albert Mamahit disela 5th Maritime Security Desktop Exercise 2014 (MSDE), Selasa (17/6/2014).
Menurut Laksda Mamahit, permasalahan tapal batas dengan negara tetangga lainnya seperti Malaysia, Filipina hingga kini juga masih banyak yang belum mampu dipecahkan.
"Konflik tapal batas cukup pelik seperti menyangkut batas daratan, antar pulau hingga di perairan. Kita harus memahami masing-masing batas teritorial negara. Masalah maritim suatu negara tidak bisa lepas dari negara di sekitarnya. Diperlukan saling pengertian dan kerja sama antar negara. Saling mengerti dan menanganinya sebaik mungkin," jelasnya.
Mamahit mengaku masalah lainnya yang juga masih mengancam keamanan regional adalah kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba, human traficking serta illegal fishing. Untuk itu, ia meminta semua pihak agar memahami hukum internasional dan aspek hukum internasional masing-masing negara.
"Tantangan saat ini ke depan semakin komplek dan semakin berkembang. Permalasahan masing-masing negara dan penanganan antar negara juga berbeda-beda. Interpretasi hukum, petugas harus memahami peraturan yang berlaku baik peraturan internasional, peraturan negara kita sendiri maupun peraturan negara lain," tuturnya.
Untuk menangani semua hal itu, Indonesia bersama 17 negara termasuk Australia sebagai salah satu negara yang masih memiliki persoalan tapal batas dengan Indonesia secara rutin melakukan pertemuan dan membahasnya secara bersama-sama.
"Kerja sama antarnegara tetangga yang terus dipromosikan Indonesia, sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang muncul. Dalam pertemuan itu kita diskusikan sehingga penanganannya sama. Dengan adanya koordinasi ini tidak ada lagi masalah dengan negara lain," ucapnya.
Lebih jauh Mamahit mengungkapkan jika pertemuan koordinasi dengan beberapa negara untuk kelima kalinya ini sebagai upaya pengamanan sumberdaya kelautan, melanjutkan sinergitas untuk memperkuat sistem keamanan maritim.
"Pertemuan ini menjadi penting dan strategis dalam memperkuat pertahanan bersama dalam menjaga situasi maritim saat ini. Semua negara bisa saling berbagi pengalaman dalam menangani persoalan kemaritiman. Mengingat setiap negara memiliki hukum masing-masing, maka harus saling memahami dalam melakukan penegakan hukum," tegasnya.
Sementara itu, delegasi Australia yang juga CEO Australian Custom Border Protection System (ACOBS), Roman Quaedvlieg juga mengakui masalah kemaritiman antarnegara kini sangat komplek sehingga diperlukan kerjasama dan koordinasi antara negara.
"Masalah tapal batas dengan Indonesia dan Timor Leste masih terus diupayakan penyelesaiannya agar tidak menggangu hubungan dan kerjasama antar negara," tandasnya.
Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut RI (Kalakhar Bakorkamla) Laksamana Muda Desi Albert Mamahit disela 5th Maritime Security Desktop Exercise 2014 (MSDE), Selasa (17/6/2014).
Menurut Laksda Mamahit, permasalahan tapal batas dengan negara tetangga lainnya seperti Malaysia, Filipina hingga kini juga masih banyak yang belum mampu dipecahkan.
"Konflik tapal batas cukup pelik seperti menyangkut batas daratan, antar pulau hingga di perairan. Kita harus memahami masing-masing batas teritorial negara. Masalah maritim suatu negara tidak bisa lepas dari negara di sekitarnya. Diperlukan saling pengertian dan kerja sama antar negara. Saling mengerti dan menanganinya sebaik mungkin," jelasnya.
Mamahit mengaku masalah lainnya yang juga masih mengancam keamanan regional adalah kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba, human traficking serta illegal fishing. Untuk itu, ia meminta semua pihak agar memahami hukum internasional dan aspek hukum internasional masing-masing negara.
"Tantangan saat ini ke depan semakin komplek dan semakin berkembang. Permalasahan masing-masing negara dan penanganan antar negara juga berbeda-beda. Interpretasi hukum, petugas harus memahami peraturan yang berlaku baik peraturan internasional, peraturan negara kita sendiri maupun peraturan negara lain," tuturnya.
Untuk menangani semua hal itu, Indonesia bersama 17 negara termasuk Australia sebagai salah satu negara yang masih memiliki persoalan tapal batas dengan Indonesia secara rutin melakukan pertemuan dan membahasnya secara bersama-sama.
"Kerja sama antarnegara tetangga yang terus dipromosikan Indonesia, sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang muncul. Dalam pertemuan itu kita diskusikan sehingga penanganannya sama. Dengan adanya koordinasi ini tidak ada lagi masalah dengan negara lain," ucapnya.
Lebih jauh Mamahit mengungkapkan jika pertemuan koordinasi dengan beberapa negara untuk kelima kalinya ini sebagai upaya pengamanan sumberdaya kelautan, melanjutkan sinergitas untuk memperkuat sistem keamanan maritim.
"Pertemuan ini menjadi penting dan strategis dalam memperkuat pertahanan bersama dalam menjaga situasi maritim saat ini. Semua negara bisa saling berbagi pengalaman dalam menangani persoalan kemaritiman. Mengingat setiap negara memiliki hukum masing-masing, maka harus saling memahami dalam melakukan penegakan hukum," tegasnya.
Sementara itu, delegasi Australia yang juga CEO Australian Custom Border Protection System (ACOBS), Roman Quaedvlieg juga mengakui masalah kemaritiman antarnegara kini sangat komplek sehingga diperlukan kerjasama dan koordinasi antara negara.
"Masalah tapal batas dengan Indonesia dan Timor Leste masih terus diupayakan penyelesaiannya agar tidak menggangu hubungan dan kerjasama antar negara," tandasnya.
No comments:
Post a Comment