SURABAYA (MI) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta
industri pertahanan dan strategis menjadi tuan rumah di dalam negeri dan
berkontribusi nyata untuk pembangunan kekuatan pertahanan, terutama
terkait alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan peralatan
militer.
"Insya Allah anggaran pertahanan akan makin besar karena anggaran pendapatan dan belanja negara juga makin besar, setelah kita alokasikan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tentu ada porsi yang lebih besar untuk dialokasikan bagi pembangunan kekuatan pertahanan dan alutsista kita," kata Presiden saat membuka sidang pertama Komite Kebijakan Industri Pertahanan di Surabaya, Rabu.
Untuk mendukung indutri pertahanan nasional, Presiden juga mewajibkan jajaran TNI dan Polri guna menggunakan alutsista buatan dalam negeri.
"Kebijakan saya sejak tahun 2005, kalau alutsista, perlengkapan dan peralatan militer itu bisa kita bikin sendiri, wajib hukumnya jajaran TNI dan Polri membeli produk dalam negeri," katanya.
Jika alutsista tersebut belum dapat dibuat di dalam negeri, kata Presiden, maka dapat dilakukan produksi bersama ataupun transfer teknologi."Itu yang kita pilih. Kalau memang betul-betul belum sampai di situ, 'and we have to purchase it' dari negara manapun. Think about transfer of technology," katanya.
Hal itu, menurut Presiden, akan mendorong terciptanya industri pertahanan yang kompetitif dan dapat memenuhi kebutuhan nasional atau bahkan negara lain.
"Industri strategis dan industri pertahanan kita, makin ke depan harus makin kompetitif, makin berkualitas dan tidak boleh kalah dengan industri dari negara lain," ujarnya seraya menyampaikan apresiasi atas penjualan sejumlah alutsista produksi PT PAL dan Pindad dan PT Dirgantara Indonesia kepada negara sahabat.
Pada kesempatan itu Presiden juga menekankan keperluan untuk selalu melakukan moderenisasi kekuatan pertahanan dan mendorong industri pertahanan.
"Sumber konflik barangkali dulu di Eropa ketika perang dingin berkecamuk, tetapi sekarang wilayah Asia Timur juga menjadi 'flash point' yang setiap saat bisa muncul perang terbuka. Kepentingan kita bukan hanya kepentingan menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah tapi juga kepentingan ekonomi untuk memastikan Indonesia akan tumbuh menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil dan makmur," katanya.
Perang, kata Presiden, adalah jalan terakhir yang ditempuh untuk menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan NKRI. Namun, lanjut Presiden, peperangan itu mahal sehingga lebih baik dicegah dan mencari solusi politik dan diplomatik sekalipun sebagai negara, Indonesia harus tetap siap berperang.
Sementara itu dalam kurun waktu 2010-2013, KKIP telah merumuskan berbagai kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang industri pertahanan. KKIP juga telah menetapkan beberapa program nasional, menerbitkan cetak biru riset Alpalhankam serta merumuskan cetak biru produk Alpalhankam.
Menurut Kementerian Pertahanan, terkait strategi mewujudkan kemandirian pertahanan, telah disusun master plan pembangunan industri pertahanan tahun 2010-2029 yang mencakup dua target utama, yaitu alutsista dan industri pertahanan.
Target alutsista yang akan dicapai adalah alutsista yang memiliki mobilitas tinggi dan daya pukul, sedangkan target industri pertahanan yang akan dicapai adalah terwujudnya kemampuan memenuhi permintaan pasar dalam negeri, kemampuan bersaing di pasar internasional serta kemampuan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Untuk pengembangan produk alutsista masa depan, KKIP telah mencanangkan program produk-produk masa depan baru yang meliputi pesawat tempur (IF-X), pesawat angkut, kapal selam, kapal perang atas air, roket, peluru kendali, pesawat terbang tanpa awak, radar, sistem manajemen pertempuran, alat komunikasi, amunisi kaliber besar, bom udara, torpedo, propelan, kendaraan tempur dan kendaraan taktis.
Turut mendampingi Presiden Yudhoyono antara lain Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Kepala Staf AD Jenderal TNI Budiman, Kepala Staf AL Laksamana TNI Dr. Marsetio dan Kepala Staf AU Marsekal TNI IB Putu Dunia serta Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
"Insya Allah anggaran pertahanan akan makin besar karena anggaran pendapatan dan belanja negara juga makin besar, setelah kita alokasikan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tentu ada porsi yang lebih besar untuk dialokasikan bagi pembangunan kekuatan pertahanan dan alutsista kita," kata Presiden saat membuka sidang pertama Komite Kebijakan Industri Pertahanan di Surabaya, Rabu.
Untuk mendukung indutri pertahanan nasional, Presiden juga mewajibkan jajaran TNI dan Polri guna menggunakan alutsista buatan dalam negeri.
"Kebijakan saya sejak tahun 2005, kalau alutsista, perlengkapan dan peralatan militer itu bisa kita bikin sendiri, wajib hukumnya jajaran TNI dan Polri membeli produk dalam negeri," katanya.
Jika alutsista tersebut belum dapat dibuat di dalam negeri, kata Presiden, maka dapat dilakukan produksi bersama ataupun transfer teknologi."Itu yang kita pilih. Kalau memang betul-betul belum sampai di situ, 'and we have to purchase it' dari negara manapun. Think about transfer of technology," katanya.
Hal itu, menurut Presiden, akan mendorong terciptanya industri pertahanan yang kompetitif dan dapat memenuhi kebutuhan nasional atau bahkan negara lain.
"Industri strategis dan industri pertahanan kita, makin ke depan harus makin kompetitif, makin berkualitas dan tidak boleh kalah dengan industri dari negara lain," ujarnya seraya menyampaikan apresiasi atas penjualan sejumlah alutsista produksi PT PAL dan Pindad dan PT Dirgantara Indonesia kepada negara sahabat.
Pada kesempatan itu Presiden juga menekankan keperluan untuk selalu melakukan moderenisasi kekuatan pertahanan dan mendorong industri pertahanan.
"Sumber konflik barangkali dulu di Eropa ketika perang dingin berkecamuk, tetapi sekarang wilayah Asia Timur juga menjadi 'flash point' yang setiap saat bisa muncul perang terbuka. Kepentingan kita bukan hanya kepentingan menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah tapi juga kepentingan ekonomi untuk memastikan Indonesia akan tumbuh menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil dan makmur," katanya.
Perang, kata Presiden, adalah jalan terakhir yang ditempuh untuk menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan NKRI. Namun, lanjut Presiden, peperangan itu mahal sehingga lebih baik dicegah dan mencari solusi politik dan diplomatik sekalipun sebagai negara, Indonesia harus tetap siap berperang.
Sementara itu dalam kurun waktu 2010-2013, KKIP telah merumuskan berbagai kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang industri pertahanan. KKIP juga telah menetapkan beberapa program nasional, menerbitkan cetak biru riset Alpalhankam serta merumuskan cetak biru produk Alpalhankam.
Menurut Kementerian Pertahanan, terkait strategi mewujudkan kemandirian pertahanan, telah disusun master plan pembangunan industri pertahanan tahun 2010-2029 yang mencakup dua target utama, yaitu alutsista dan industri pertahanan.
Target alutsista yang akan dicapai adalah alutsista yang memiliki mobilitas tinggi dan daya pukul, sedangkan target industri pertahanan yang akan dicapai adalah terwujudnya kemampuan memenuhi permintaan pasar dalam negeri, kemampuan bersaing di pasar internasional serta kemampuan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Untuk pengembangan produk alutsista masa depan, KKIP telah mencanangkan program produk-produk masa depan baru yang meliputi pesawat tempur (IF-X), pesawat angkut, kapal selam, kapal perang atas air, roket, peluru kendali, pesawat terbang tanpa awak, radar, sistem manajemen pertempuran, alat komunikasi, amunisi kaliber besar, bom udara, torpedo, propelan, kendaraan tempur dan kendaraan taktis.
Turut mendampingi Presiden Yudhoyono antara lain Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Kepala Staf AD Jenderal TNI Budiman, Kepala Staf AL Laksamana TNI Dr. Marsetio dan Kepala Staf AU Marsekal TNI IB Putu Dunia serta Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Sumber : REPUBLIKA
No comments:
Post a Comment