TNI AD Lakukan Transformasi Organisasi Menghadapi Rencana Strategis II 2015-2019

Jakarta (MI) :  TNI Angkatan Darat (AD) akan lebih memfokuskan diri untuk melakukan transformasi organisasi pada 2014 guna menghadapi rencana strategis II periode 2015-2019.

“Transformasi ini akan disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang mungkin dihadapi Indonesia pada lima hingga sepuluh tahun ke depan. Hal ini dilakukan agar TNI AD semakin profesional dan mampu menjawab tuntutan dan perkembangan zaman,” kata Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Budiman usai membuka Rapat Pimpinan (Rapim) 2014 TNI AD, di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Rabu [15/01]. 

Ia mengatakan, perkembangan sosial kemasyarakatan membuat TNI AD harus segera mentransformasi diri karena perlu ada perencanaan dalam suatu transformasi untuk membentuk prajurit modern, efisien, efektif, tapi tak meninggalkan militansinya sebagai prajurit.

Ia menjelaskan tranformasi lebih pada upaya mendesain konsep keorganisasian TNI AD hingga 20 tahun ke depan. Rencana itu akan dibuat lebih mendetail pada setiap lima tahunnya. “Perencanaan dibagi sesuai fungsi utama TNI AD, meliputi pertempuran, teritorial dan pembinaan kekuatan/dukungan,” tuturnya.

Pertambahan alutsista membuat TNI AD harus segera mendesain ulang organisasi. Jika dulu TNI AD hanya memiliki meriam 105 mm yang jarak ledaknya hanya 12 kilometer, saat ini sudah memiliki meriam 155 mm dengan daya jangkau 42 kilometer.

TNI AD juga sudah memiliki Multilauncher Rocket System (MLRS) dengan daya jangkau hingga 100 kilometer. “Kita juga punya tank (Leopard) yang kapabilitasnya luar biasa,” ujarnya.

Ada pula penangkis serangan udara yang kemungkinan perkenaannya mencapai 96 persen. Semua itu bisa didapat walaupun anggaran belanja pertahanan Indonesia masih kurang dari satu persen GDP. “Bahkan, kita sudah bisa membuat beberapa alutsista sendiri,” ucapnya.

Untuk teritorial, transformasi difokuskan pada kebutuhan masyarakat, oleh karena itu TNI AD mencoba mengikuti perkembangan situasi kemasyarakatan. Saat ini, aparat Babinsa atau prajurit daerah militer hanya terasa di daerah. Di perkotaan, masyarakat hanya mengenal tentara pada saat membantu pengamanan.  “Ke depan, kerja prajurit di tingkat bawah juga dikenal seluruh lapisan masyarakat,” tuturnya.

Di sektor dukungan, TNI AD akan berusaha agar aparat intelijennya punya kemampuan lengkap, dengan menyiapkan latihan, manajemen logistik, manajemen anggaran, dan pembinaan karir yang lebih jelas dan berjenjang.

Untuk persiapan pertempuran, TNI AD akan menugaskan panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Komandan Komando Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) akan difokuskan pada pengamanan teritorial. Pada tingkat itu, Budiman berusaha memilih orang-orang yang berpotensi agar ke depan mereka bisa menggantikan para pemimpin yang lama sehingga regenerasi kepemimpinan berjalan baik.

Budiman menambahkan, seiring waktu dan semakin lengkapnya kedatangan alutsista modern, maka alutsista kemungkinan besar akan dikirimkan ke daerah-daerah yang memang membutuhkan peralatan yang memadai.

Saat ini TNI AD belum bisa mendistribusikan alutsista karena jumlahnya masih sedikit. Sepertihalnya Leopard saat ini hanya ditempatkan di Kostrad karena baru terdapat dua batalyon plus satu kompi. 

“Penempatan di Kostrad untuk bisa memudahkan pendistribsian ke daerah yang memang membutuhkan. Tapi, setelah kita memiliki cukup banyak alutsista, baru kita tempatkan di daerah-daerah,” katanya seraya mengatakan MLRS juga saat ini masih ditempatkan di Kostrad. 

Nantinya, penempatan alutsista modern akan memperhatikan infrastruktur daerah. Untuk daerah yang infrastruktur jalannya bagus, TNI AD akan menempatkan alutsista dengan roda ban agar mobilitasnya tinggi. Sebaliknya, untuk daerah yang infrastrukturnya minim akan ditempatkan alutsista dengan roda rantai seperti tank. Begitu juga untuk kendaraan infanteri.

Selain membicarakan mengenai tranformasi, Rapim TNI AD diharapkan bisa mengetahui sejauh mana kebijakan atasan bisa sampai ke bawah, sehingga berbagai kebijakan pimpinan, termasuk program kerja dan anggaran dapat mewujudkan sasaran yang diharapkan, khususnya untuk mencapai penilaian wajar tanpa pengecualian oleh BPK.

Selain itu, TNI AD juga konsisten dengan upaya pemerintah melanjutkan kebijakan reformasi birokrasi yang berbasis peningkatan kinerja. Salah satunya adalah pemutakhiran doktrin dan buku petunjuk dan pembenahan piranti lunak agar lebih efektif dan efisien, termasuk untuk peningkatan profesionalisme prajurit dan PNS TNI AD. 

Sumber :  Beritasore