Jakarta (MI) : Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) belum melakukan kajian terkait indikasi dan potensi korupsi dalam
pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista). Pasalnya, pengadaan
alutsista selama ini dinilai tertutup.
"Belum ada jadwal, tapi itu penting juga. Sudah kami diskusikan," kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas di Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (28/8/2014).
Indikasi soal dugaan korupsi dalam pengadaan alutsista kerap muncul. Salah satunya, saat pembelian Pesawat Sukhoi dan Tank Leopard. Tak pelak, DPR dan pemerintah selalu beradu argumen soal transparansi pembelian alat-alat tersebut.
Masalah pengadaan Sukhoi disinggung Busyro sebagai salah satu contoh. "Isu pembelian alat Sukhoi, isu itu kan bagaimana pemerintah itu harus dihargai, dilacak, kalau memang enggak ada (masalah) ya declare, clean and clear, tapi kalau ada ya diusut," sebut dia.
Lantaran itu, pencegahan korupsi di sektor pertahanan menjadi penting. Sebab, TNI selaku pengguna alutsista akan tergerus dalam mempertahankan kedaulatan jika terjadi demoralisasi di internal.
"Karena itu, transparansi untuk pengadaan alutsista dan yang lain-lain itu menjadi kewajiban elit TNI dan pemerintah sekarang ini," tegas dia.
"Belum ada jadwal, tapi itu penting juga. Sudah kami diskusikan," kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas di Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (28/8/2014).
Indikasi soal dugaan korupsi dalam pengadaan alutsista kerap muncul. Salah satunya, saat pembelian Pesawat Sukhoi dan Tank Leopard. Tak pelak, DPR dan pemerintah selalu beradu argumen soal transparansi pembelian alat-alat tersebut.
Masalah pengadaan Sukhoi disinggung Busyro sebagai salah satu contoh. "Isu pembelian alat Sukhoi, isu itu kan bagaimana pemerintah itu harus dihargai, dilacak, kalau memang enggak ada (masalah) ya declare, clean and clear, tapi kalau ada ya diusut," sebut dia.
Lantaran itu, pencegahan korupsi di sektor pertahanan menjadi penting. Sebab, TNI selaku pengguna alutsista akan tergerus dalam mempertahankan kedaulatan jika terjadi demoralisasi di internal.
"Karena itu, transparansi untuk pengadaan alutsista dan yang lain-lain itu menjadi kewajiban elit TNI dan pemerintah sekarang ini," tegas dia.
Sumber : Metrotvnews
bagai mana kalo kita beli su 30mk2 dgn avionic su 35, dan menjadi rahasia negara, guna mengimbangi kemampuan tempur negara tetangga, agar negara tetangga menganggap rendah pespur kita, dan kita bisa menang melawan nya,, itu merupakan strategi TNI, seperti halnya kapal selam,,, klo di umbar ke umum keberadaan nya negara tetangga bisa mengukur kemampuan dan kekuatan indonesia,, dgn begitu, mereka bisa membuat anti dot, segala macam alutsista kita, dan dgn mudah mereka menginvasi indonesia,,,
ReplyDelete