Jakarta (MI) : Hubungan Indonesia dan Australia belum pulih
benar pasca kasus penyadapan yang dilakukan Australia. Kedua negara
sedang memulihkan hubungan. Menlu Marty Natalegawa menyatakan
Australialah yang paling berkontribusi memulihkan hubungan ini.
"Kita punya kepentingan agar hubungan Indonesia-Australia baik seperti sediakala, lebih cepat lebih baik. Tetapi tidak akan juga memaksakan sesuatu karena ini proses dan pihak Australilah yang paling berkontribusi untuk memulihkan kembali hubungan, karena Indonesia selalu menggarisbawahi kepentingan di dua negara," kata Menlu Marty.
Hal ini dikatakan Marty kepada wartawan usai menghadiri pelantikan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2014).
Mengenai Australia meminta kerjasama dengan Indonesia segera dipulihkan, Marty mengisyaratkan Indonesia belum akan menyetujui.
"Tiga itu yah? Kan sudah jelas ada 6 langkah, dan besok kita mendampingi Bapak Wapres untuk KTT Keamanan Nuklir di Belanda akan bertemu dengan pemerintah Australia, salah satunya membahas masalah ini," jelas dia.
Langkah yang harus ditempuh Australia, imbuhnya, sudah jelas melalui 6 road map yang disyaratkan Indonesia dan perlu disusun tata perilaku atau code of conduct antara kedua negara yang menghentikan tindakan penyadapan dan lain-lain.
"Saya kira masalah ditimbulkan oleh Australia adalah masalah penyadapan, pemulangan pengungsi, ini masalah-masalah yang perlu diselesaikan bersama. Ada upaya (dari Australia) saya kira, tetapi ini kan proses, bukan suatu yang sesegera. Yang penting ditumbuhkan adalah rasa saling percaya, kan kita yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan Australia, kita ingin menjalin hubungan baik dari Astralia," tegas Marty.
"Kita punya kepentingan agar hubungan Indonesia-Australia baik seperti sediakala, lebih cepat lebih baik. Tetapi tidak akan juga memaksakan sesuatu karena ini proses dan pihak Australilah yang paling berkontribusi untuk memulihkan kembali hubungan, karena Indonesia selalu menggarisbawahi kepentingan di dua negara," kata Menlu Marty.
Hal ini dikatakan Marty kepada wartawan usai menghadiri pelantikan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2014).
Mengenai Australia meminta kerjasama dengan Indonesia segera dipulihkan, Marty mengisyaratkan Indonesia belum akan menyetujui.
"Tiga itu yah? Kan sudah jelas ada 6 langkah, dan besok kita mendampingi Bapak Wapres untuk KTT Keamanan Nuklir di Belanda akan bertemu dengan pemerintah Australia, salah satunya membahas masalah ini," jelas dia.
Langkah yang harus ditempuh Australia, imbuhnya, sudah jelas melalui 6 road map yang disyaratkan Indonesia dan perlu disusun tata perilaku atau code of conduct antara kedua negara yang menghentikan tindakan penyadapan dan lain-lain.
"Saya kira masalah ditimbulkan oleh Australia adalah masalah penyadapan, pemulangan pengungsi, ini masalah-masalah yang perlu diselesaikan bersama. Ada upaya (dari Australia) saya kira, tetapi ini kan proses, bukan suatu yang sesegera. Yang penting ditumbuhkan adalah rasa saling percaya, kan kita yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan Australia, kita ingin menjalin hubungan baik dari Astralia," tegas Marty.
Sebelumnya, Menhan Purnomo Yusgiantoro juga mengatakan ada beberapa hal kerjasama dengan Australia yang ditangguhkan.
"Itu dalam kerangka hubungan kedua negara tetap itu dua hal kita pegang misalnya joint exercise bilateral juga tukar menukar informasi intelijen. Tiga itu masih ada cuma kita tangguhkan sementara ini. Akan ada pertemuan bilateral 2 plus 2 Menlu Australia, Menlu Indonesia sama-sama," tutur Menhan.
Pada bulan November 2013 lalu, Presiden SBY memberikan 6 respon atas surat PM Australia Tony Abbott:
1. Saya akan menugasi Menlu atau utusan khusus untuk mendiskusikan secara mendalam, serius, termasuk isu-isu yang sensitif, termasuk hubungan bilateral Indonesia-Australia pasca penyadapan. Bagi saya ini pra syarat dan stepping stone dan rumusan protokol kerja sama bilateral yang saya usulkan dan sudah disetujui oleh PM Australia.
2. Setelah terjadi mutual understanding dan mutual agreement kedua belah pihak, ditindaklanjuti pembahasan kode protokol dan etik kedua negara.
3. Saya akan memeriksa sendiri kode protokol dan etik itu pasca penyadapan yang lalu.
4. Setelah protokol dan kode etik itu disahkan, saya ingin pengesahannya dilakukan di hadapan kepala pemerintahan, saya sebagai Presiden dan PM Abbot sebagai Perdana Menteri.
5. Tugas kedua negara, membuktikan kedua kode etik itu untuk dijalankan. Oleh karena itu dilakukan obeservasi dan evaluasi. Saya kira wajar dan diperlukan.
6. Langkah terakhir yang diperlukan dan saya usulkan adalah, setelah kedua negara, utamanya Indonesia, memiliki kepercayaan atau trust dan kemudian protokol dan kode etik itu benar-benar dijalankan, maka saya berpandanganan kerja sama bilateral yang nyata-nyata membawa manfaat bersama bisa dilanjutkan, termasuk kerja sama militer dan kepolisian kedua negara.
"Itu dalam kerangka hubungan kedua negara tetap itu dua hal kita pegang misalnya joint exercise bilateral juga tukar menukar informasi intelijen. Tiga itu masih ada cuma kita tangguhkan sementara ini. Akan ada pertemuan bilateral 2 plus 2 Menlu Australia, Menlu Indonesia sama-sama," tutur Menhan.
Pada bulan November 2013 lalu, Presiden SBY memberikan 6 respon atas surat PM Australia Tony Abbott:
1. Saya akan menugasi Menlu atau utusan khusus untuk mendiskusikan secara mendalam, serius, termasuk isu-isu yang sensitif, termasuk hubungan bilateral Indonesia-Australia pasca penyadapan. Bagi saya ini pra syarat dan stepping stone dan rumusan protokol kerja sama bilateral yang saya usulkan dan sudah disetujui oleh PM Australia.
2. Setelah terjadi mutual understanding dan mutual agreement kedua belah pihak, ditindaklanjuti pembahasan kode protokol dan etik kedua negara.
3. Saya akan memeriksa sendiri kode protokol dan etik itu pasca penyadapan yang lalu.
4. Setelah protokol dan kode etik itu disahkan, saya ingin pengesahannya dilakukan di hadapan kepala pemerintahan, saya sebagai Presiden dan PM Abbot sebagai Perdana Menteri.
5. Tugas kedua negara, membuktikan kedua kode etik itu untuk dijalankan. Oleh karena itu dilakukan obeservasi dan evaluasi. Saya kira wajar dan diperlukan.
6. Langkah terakhir yang diperlukan dan saya usulkan adalah, setelah kedua negara, utamanya Indonesia, memiliki kepercayaan atau trust dan kemudian protokol dan kode etik itu benar-benar dijalankan, maka saya berpandanganan kerja sama bilateral yang nyata-nyata membawa manfaat bersama bisa dilanjutkan, termasuk kerja sama militer dan kepolisian kedua negara.
Sumber : Detik
No comments:
Post a Comment