Jakarta (MI) : Hubungan Indonesia dengan Australia sempat
renggang pasca kisruh penyadapan yang dilakukan Australia terhadap
beberapa pejabat tanah air, salah satunya Presiden SBY. Tapi pejabat
pertahanan Australia dipastikan diundang dan hadir dalam forum dialog
tentang pertahanan (JIDD) yang digelar di Jakarta. Apakah ini indikasi
hubungan kedua negara sudah membaik?
"Saya sarankan hati-hati menafsirkannya," kata Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Luar Negeri Sumadi Brotodiningrat kepada wartawan dalam jumpa pers di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Senin (17/3).
Jakarta International Defence Dialog (JIDD) adalah forum dialog tahunan di bidang pertahanan. Acara yang masuk tahun ke empat ini dihelat di Jakarta Convention Center (JCC) pada 19-20 Maret 2014. Dari total 51 negara se Asia Pasifik yang diundang, baru 47 yang memastikan akan hadir salah satunya Australia.
Menurut Sumadi, Indonesia dan Australia memang masih bermasalah dalam segi bilateral. Apalagi normalisasi hubungan yang dimintakan pemerintah belum dipenuhi negara kanguru itu. Tetapi, ia menegaskan, dari segi multirateral kerjasama itu tidak terganggu.
"Multilateral kita sering ketemu," kata dia seraya menyebutkan delegasi Indonesia tetap diundang ketika Australia menjadi tuan rumah G20. Itu sebabnya, lanjut Sumadi, Australia juga tetap diundang dalam pertemuan multilateral JIDD. "JIDD ini kan bukan bilateral, nah Menhan Australia datang dalam konteks ini, jangan tafsirkan yang tidak-tidak, nanti malah salah tafsir," ungkapnya.
Ketua Komite JIDD Marsekal Madya (purnawirawan) Eris Heriyanto mengatakan delegasi dari negara kanguru ini yang akan hadir antara lain Menteri Pertahanan dan juga Panglima Angkatan Bersenjata.
"Tanggal 18 (besok) tim Australia hadir, akan ada pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan kita, tapi belum tau kapan, sedang dijadwalkan," kata dia.
Namun ia tak menyebutkan agenda pertemuan yang akan dibahas keduanya. Tak hanya Menteri Pertahanan Australia beberapa menteri pertahanan negara lain juga akan adakan pertemuan bilateral seperti Papua Nugini dan Belanda.
"Saya sarankan hati-hati menafsirkannya," kata Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Luar Negeri Sumadi Brotodiningrat kepada wartawan dalam jumpa pers di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Senin (17/3).
Jakarta International Defence Dialog (JIDD) adalah forum dialog tahunan di bidang pertahanan. Acara yang masuk tahun ke empat ini dihelat di Jakarta Convention Center (JCC) pada 19-20 Maret 2014. Dari total 51 negara se Asia Pasifik yang diundang, baru 47 yang memastikan akan hadir salah satunya Australia.
Menurut Sumadi, Indonesia dan Australia memang masih bermasalah dalam segi bilateral. Apalagi normalisasi hubungan yang dimintakan pemerintah belum dipenuhi negara kanguru itu. Tetapi, ia menegaskan, dari segi multirateral kerjasama itu tidak terganggu.
"Multilateral kita sering ketemu," kata dia seraya menyebutkan delegasi Indonesia tetap diundang ketika Australia menjadi tuan rumah G20. Itu sebabnya, lanjut Sumadi, Australia juga tetap diundang dalam pertemuan multilateral JIDD. "JIDD ini kan bukan bilateral, nah Menhan Australia datang dalam konteks ini, jangan tafsirkan yang tidak-tidak, nanti malah salah tafsir," ungkapnya.
Ketua Komite JIDD Marsekal Madya (purnawirawan) Eris Heriyanto mengatakan delegasi dari negara kanguru ini yang akan hadir antara lain Menteri Pertahanan dan juga Panglima Angkatan Bersenjata.
"Tanggal 18 (besok) tim Australia hadir, akan ada pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan kita, tapi belum tau kapan, sedang dijadwalkan," kata dia.
Namun ia tak menyebutkan agenda pertemuan yang akan dibahas keduanya. Tak hanya Menteri Pertahanan Australia beberapa menteri pertahanan negara lain juga akan adakan pertemuan bilateral seperti Papua Nugini dan Belanda.
Sumber : Detik
Masy perbatasan kalimantan dan malaysia mengharapkan pemerintah pusat agar berhati-hati menormalisasikan hub militer anatar RI - Australia, kerjasama dibidang Inteljen maupun militer karena apa, jangan sampai terjadi dua kali kasus penyadapan aparat Pemerintah RI. satu hal paling penting pemerintah pusat jangan lupa dg serambi NKRI agar memberikan subsidi sehingga barang - barang produksi dalam negeri murah untuk masy. perbatasan dibanding barang2 dari negeri Jiran Malaysia.
ReplyDelete