Tim Kepresidenan ke Perbatasan RI-RDTL

ATAMBUA (MI) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat concern persoalan perbatasan di Indonesia. Pasalnya, perbatasan merupakan beranda depan NKRI sehingga wajib ditata secara baik.

Untuk itu, tim Kepresidenan dalam hal ini Dewan Pertimbangan Presiden hadir khusus untuk menjaring masukan dari stakeholder di perbatasan RI-RDTL untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Presiden.

Juru bicara Tim Dewan Pertimbangan Presiden, Drs. Kamarullah Halim, menyampaikan hal ini kepada wartawan usai tatap muka dengan para stakeholder di Belu, Kamis (3/4/2014).
Kamarullah mengungkapkan, kehadiran mereka di perbatasan RI-RDTL sejalan dengan komitmen Presiden SBY dalam hal pengelolaan perbatasan. 

Ada beberapa aspek yang menjadi fokus perhatian sebagai masukan tim diantaranya, penataan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan  ekonomi baik yang terprogram di tingkat kabupaten/propinsi maupun dari pemerintah pusat.

Semua aspek ini, jelas Kamarullah, akan diidentifikasi kemudian dibuatkan kajian sebelum direkomendasikan ke presiden.

"Kita hadir untuk mendengar masukan dalam hal penataan kawasan perbatasan. Presiden sangat  konsen soal perbatasan karena jadi  beranda terdepan. Aspek keamanan dan prosperity menjadi skala prioritas. Kita perlu tahu bagaimana penataan Infrastruktur, ekonomi, kesehatan, air bersih, listrik, supaya lebih baik dari negara tetangga," tutur Kamarullah.

Dia berharap, kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dikomunikasikan secara baik oleh instansi terkait. Dan dari hasil dialog bersama, pihaknya telah mencatat beberapa hal ini kemudian disampaikan ke presiden. Selanjutnya, presiden akan menyampaikan kepada departemen atau kementrian  terkait agar permasalahan yang ada di perbatasan dapat tertangani secara baik.

Asisten II Sekda Belu, Drs. Marsel Mau Meta, mengatakan, konsep penataan perbatasan sesungguhnya telah diletakan oleh Pemda Belu selama masa tugas Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez. Kepada tim Kepresiden dirinya berharap ada pembentukan semacam tim pelaksana kajian tata kelola penyelenggaraan pemerintahan wilayah perbatasan. Ini dimaksudkan menjawabi harapan pemerintah pusat agar kesejahteraan warga perbatasan semakin lebih baik. 

Sumber :  POS KUPANG