Jakarta (MI) : Memasuki
awal Rencana Strategis Tahap II dari program pembangunan kekuatan
pertahanan (Bangkuathan) banyak pejabat yang telah berganti, termasuk
Menteri Pertahanan. Meskidemikan kebijakan dan cita-cita dari Renstra II
(2015-2019) dan Renstra III (2020-2024) harus terus berjalan untuk
mencapai target tujuan yang telah diciptakan bersama-sama.
Demikian dikemukakan Menteri Pertahanan
RI, Purnomo Yusgiantoro dalam pembekalannya kepada peserta Rapat
Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2014, Rabu (8/1) di Aula Gatot Subroto, Mabes
TNI, Cilangkap. Rapim tahun 2014 berlangsung selama empat hari mulai
tanggal 8, 9, 10 dan 13 Januari 2014, dibuka secara resmi oleh Panglima
TNI Jenderal TNI Moeldoko.
Lebih lanjut Menhan mengatakan Tahun
2014 merupakan tahun kerjakeras bagi Kemhan dan TNI karena disamping
kebijakan rutin yang setiap tahun selalu dilaksanakan, masih terdapat
hal-hal khusus yang memang perlu dipersiapkan untuk masuk kedalam
renstra ke II dari pembangunan kekuatan pertahanan.
Sehubungan dengan persiapan awal Renstra
II yang meliputi alutsista, sumber daya manusia, sarana prasarana dan
kelembagaan tersebut, Menhan menyebutkan terdapat beberapa produk
strategis pertahanan yang perlu dipersiapkan. Diantaranya yaitu Strategic Defence Review yang telah dilakukan sejak Tahun 2012 lalu, konsep kebijakan penanganan konflik sosial, pedoman strahan nir militer, Grand Desigen Cyber Defence,
postur pertahanan militer, pengintegrasian komponen Pertahanan negara,
serta pemberdayaan wilayah pertahanan dan pengamanan objek vital
nasional (revisi Perpres no.63 tahun 2004).
Pada kesempatan Rapim TNI itu Menhan
juga menyampaikan arah kebijakan pertahanan negara tahun 2014 mencakup
komitmen terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika,
merealisasikan target pembangunan sarana pertahanan, postur pertahanan
militer dan mengarahkan pembinaan sumber daya nasional, mewujudkan
pertahanan nir militer, serta memantapkan pembinaana kemampuan bela
negara.
Sementara itu terkait sasaran dan
rencana aksi kebijakan pertahanan negara Tahun 2014, Menhan menjelaskan
salah satu diantaranya terselesaikannya produk-produk strategis
pertahanan negara salah satunya RUU Keamanan Nasional dan Revisi Kepres
no. 63 Tahun 2004 tentang pengamanan objek Vital Nasional. Hal ini
penting untuk diselesaikan karena 250 ada objek vital nasional dan perlu
dijabarkan lebih rinci lagi.
Selain itu juga adanya pencapaian target
pembentukan Kelembagaan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan
(Kogabwilhan) dan kelembagaan Cyber Army sebagai tim yang kokoh yang dipergunakan untuk menangkal serangan Cyber dari pihak atau negara lain. Pada tahun 2014 ini juga adanya penyelesaian dari pembangunan Indonesia Peace Security Center
( IPSC ) di sentul dan terbangunnya sarana di wilayah perbatasan dan
pulau-pulau kecil terluar, yakni 14 Pos Pengamanan Pertabatasan.
Indonesia juga bercita-cita untuk menjadi masuk kedalam 10 besar dunia
untuk Peace Keeping Operation yang diusahakan dengan penambahan personel
hingga berjumlah 3500 prajurit.
Untuk bidang Industri Pertahanan peran
Komite Kebijakan Industri Pertahanan KKIP dapat melanjutkan membantu
pertumbuhan industri pertahanan yang saat ini masa pertumbuhannya dalam 5
tahun PT. Pindad (67%), PT. Dirgantara Indonesia (70%) dan PT. PAL
(48%). Selain itu tetap terlaksanakanya Litbang dan Transfer of Technology
serta Program Nasional, seperti meneruskan proyek pembangunan pesawat
tempur KFX/IFX dengan pihak pemerintah Korea Selatan dengan program
nasional. Diharapkan pada tahun 2020 Indonesia bisa memiliki pesawat
tempur diatas generasi 4.
Terakhir yang menhadi sasaran dari pertahanan negara adalah tindak lanjut pelaksanaan MoU Kemhan dengan Kementerian Perumahan Rakyat dalam hal proyek pembangunan Rumah Susun dan Rumah Tapak bagi personel TNI dan PNS.
Rapim TNI tahun 2014 ini diikuti 229
pejabat Mabes TNI dan angkatan, termasuk Kepala Staf TNI Angkatan Darat
Jenderal TNI Budiman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI
Marsetio, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI IB Putu Dunia
Rapim TNI merupakan sarana komunikasi,
bertukar informasi antar para pimpinan agar dicapai satu kesatuan,
tindakan serta evaluasi program kerja dan kinerja organisasi TNI. Rapim
ini juga diarahkan untuk membangun kesatuan persepsi para pimpinan TNI.
Sehingga pelaksanaan tugas TNI 2014 dapat berjalan sesuai arah kebijakan
pimpinan dan dapat mencapai hasil yang optimal.
Hasil evaluasi Rapim TNI 2103 yang
menonjol adalah belum lengkapnya alutsista (alat utama sistem senjata)
pengganti dari sebagian alutsista lama, dan penggelaran TNI yang masih
bertumpu di Pulau Jawa, serta keterbatasan dukungan anggaran yang belum
mencukupi dalam mewujudkan kekuatan pokok minimum (MEF) TNI.
Tujuan Rapim TNI untuk mengavaluasi
pelaksanaan tugas TNI dibidang pembinaan kekuatan, mengidentifikasi
permasalahan dan kendala yang dihadapi baik dari aspek fungsi-fungsi
maupun mekanisme antara unsure perencanaan dan unsur pelaksana operasi,
menajamkan prosedur dan mekanisme hubungan kerja antara Mabes TNI dan
angkatan atau Komando Utama (Kotama), menemukan simpul-simpul dan
kendala serta solusi dalam pelaksanaan tugas TNI dimasa yang akan
datang.
Pada kesempatan Rapim TNI Tahun 2014 ini
juga digelar static show alat peralatan pertahanan (Alpalhan) oleh 38
institusi yang memproduksi alutsista dalam negeri antara dari PTDI, PT
PAL, PT Pindad, PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari, PT LEN, LAPAN,
Dislitbang TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.
Sumber : DMC Kemhan
No comments:
Post a Comment