Restrukturasi Militer Indonesia untuk Hadapi Ancaman

JKGR (MI) : Capres dan cawapres Indonesia yang akan dipilih dalam pemilu tanggal 9 Juli kemungkinan akan memperkuat kebijakan Jakarta mengenai klaim wilayah Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.

Baik Joko Widodo, gubernur Jakarta yang sedang unggul, atau Prabowo Subianto, pengusaha sukses, politikus veteran dan letjen angkatan darat, akan menghadapi tekanan yang semakin mendesak dari Angkatan Bersenjata Indonesia [TNI]. Tekanan itu menyerukan agar bangsa Indonesia membuat garis batas yang jelas terhadap serangan Tiongkok yang ditakuti atas kedaulatan Indonesia di atas hamparan pulau-pulau kecil yang berpotensi kaya energi di kawasan tersebut.

“Ketegangan baru di Laut Tiongkok Selatan menyebabkan kegelisahan di antara sebagian kami di kawasan,” disampaikan Menteri Pertahanan Indonesia, Purnomo Yusgiantoro kepada para pemimpin dunia dalam Dialog Shangri-La di Singapura, tanggal 1 Juni. Acara ini diselenggarakan oleh International Institute of Strategic Studies [IISS] di London.

Purnomo berupaya untuk menghindari permusuhan dengan Tiongkok secara terang-terangan.

“Modernisasi militer Indonesia tidak didasarkan pada musuh negara tertentu,” katanya. “Modernisasi kami terutama merupakan program untuk menjaga – membuat – angkatan bersenjata kami lebih profesional dan lebih mampu untuk menanggulangi sejumlah ancaman keamanan non-tradisional.”

Namun demikian, “anggaran pertahanan kami telah tumbuh secara signifikan dan kami bermaksud untuk terus memodernisasi angkatan bersenjata kami untuk mencapai kemampuan yang diperlukan kekuatan penting kami pada tahun 2020-an” dinyatakan Purnomo.

Suatu konsensus telah muncul di antara para pimpinan politik dan militer di Jakarta, bahwa TNI harus secara drastis menata ulang angkatan bersenjatanya untuk menghadapi berbagai macam tantangan di abad ke-21, dari mereka yang harus ditanggulangi selama 67 tahun bangsa ini merdeka.

Bisa dikatakan, selama ini, TNI harus menanggulangi konflik internal lokal maupun regional yang berkisar dari separatisme sampai bentrokan besar antar etnis dan agama.

TNI ingin mampu menanggapi agresi eksternal

 
Namun, sekarang TNI merencanakan kekuatan konvensional yang lebih dahsyat, yang mampu menanggapi agresi eksternal secara cepat dan efektif.

“Tiongkok yang sedang mengintensifkan langkah untuk menegaskan klaim atas Laut Tiongkok Selatan telah memberikan dorongan segar bagi Indonesia untuk membangun militer yang mampu mengerahkan kekuatannya dengan lebih terfokus pada risiko eksternal,” dilaporkan Bloomberg News.

“Setelah bertahun-tahun berkonsentrasi pada ancaman separatis di seluruh nusantara yang rentangnya bagai sejauh New York sampai Alaska, Indonesia berencana mengerahkan helikopter serbu ke sejumlah pulaunya di ujung selatan Laut Tiongkok Selatan, dan meluaskan kekuatan angkatan lautnya,” tulis Bloomberg News. “Capres pemilu 9 Juli yang sedang unggul, Joko Widodo, bermaksud meningkatkan pembelanjaan departemen pertahanan hingga 1,5 persen sebagai bagian dari perekonomiannya, yang merupakan terbesar di Asia Tenggara.”

Sebelumnya, pembelanjaan departemen pertahanan Indonesia masih di bawah 1 persen PDB-nya.

Di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua masa pemilihan, Indonesia telah menyeimbangkan hubungan bidang keamanan serta perekonomiannya dengan Amerika Serikat dan hubungan baik serta peningkatan perdagangan dengan Tiongkok.

Pada tahun 2013, “hubungan dagang bilateral antara kedua negara [Indonesia dan Tiongkok] berjumlah hingga $52,45 miliar, dan nilai ini diperkirakan mencapai $80 miliar pada tahun 2015. Investasi langsung Tiongkok di Indonesia mencapai jumlah $292,1 miliar [tahun 2013], kenaikan yang dramatis dari $141 miliar [tahun 2012],” diberitakan Jakarta Globe tanggal 28 Mei.

Anggota ASEAN khawatir

 
Konflik teritorial yang terus meningkat antara Tiongkok dengan Jepang, Filipina dan Vietnam, mengkhawatirkan Indonesia. Filipina dan Vietnam merupakan beberapa dari 10 anggota kemitraannya di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara [ASEAN].

Tiongkok terus mengalami jalan buntu dengan Vietnam setelah mengirimkan peralatan pengeboran minyaknya Hai Yang Shi You 981 ke perairan wilayah yang diklaim oleh Hanoi. Filipina telah menghabiskan dua tahun terakhir menantang upaya Tiongkok untuk mengendalikan perairan Scarborough Reef.

TNI “sedang mengembangkan sekitar 40 persen kekuatan dasar minimum, atau MEF, sebelum tahun 2029, untuk menjaga wilayahnya, dengan menambahkan tank, kapal selam, helikopter dan jet pemburu ke gudang persenjataannya,” menurut pengamatan yang diberikan kepada mereka oleh Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin. “Berdasarkan MEF, pemerintah akan mengakuisisi 274 kapal angkatan laut, 10 skuadron pemburu dan 12 kapal selam diesel-listrik baru,” tulis Bloomberg News.

“Indonesia memilih untuk tidak ikut campur dalam perselisihan negara tetangganya dengan Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan, dan bukan merupakan penuntut resmi atas daerah yang dipersengketakan. Tetapi, dalam beberapa bulan belakangan ini, negeri ini berkata bahwa penafsiran Tiongkok atas peta 9 garis putus-putus-nya – yang menjadi dasar untuk klaim teritorialnya – kini menyusup ke dalam zona perekonomian eksklusif Indonesia,” tulis Bloomberg News.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa telah memimpin kekuatan moderat untuk menghindari konflik dengan Tiongkok, dan mengupayakan resolusi perundingan yang damai atas semua konflik teritorial di kawasan. Namun tetap saja, ia menyerukan pada bulan April, mendesak Tiongkok untuk menjelaskan peta yang sudah diterbitkannya, yang menyatukan tuntutan maksimalisnya di Laut Tiongkok Selatan.

Indonesia memperkuat hubungan dengan A.S.

 
Posisi Indonesia yang lebih kuat juga mencerminkan frustrasi yang terus meningkat di Jakarta atas kegagalan ASEAN sebagai suatu organisasi untuk bersikap lebih tegas dan koheren terhadap agresi Tiongkok yang terus meningkat di Laut Tiongkok Selatan. Seperti Filipina dan Vietnam, Indonesia telah menanggapi dengan memperkuat hubungannya dengan Amerika Serikat.

Ralph Winnie, kepala program Tiongkok di Eurasian Business Coalition, mengatakan kepada Asia Pacific Defense Forum [APDF] bahwa reaksi ini bertentangan dengan pertumbuhan perdagangan dan impor Tiongkok dari kawasan itu.

“Tiongkok telah memperoleh banyak sekali keuntungan dari hubungan perdagangan yang terus berkembang secara damai dan pesat dengan Indonesia serta investasinya di sana,” katanya kepada APDF. “Pengaruh Beijing telah meluas lebih besar daripada sebelumnya, tanpa menimbulkan risiko konflik yang signifikan dengan Indonesia, Amerika Serikat, atau bangsa lainnya di kawasan Asia Tenggara.”

“Tiongkok yang secara agresif memburu sumber daya energi di Laut Tiongkok Selatan, dan mendukung berbagai kebijakan yang populer di antara konstituen nasionalis di dalam negerinya, bertentangan dengan kebijakan tradisional tersebut,” kata Winnie.

“Tiongkok tentu saja ingin mempertahankan hubungan baiknya saat ini dengan Indonesia, dan meluaskan investasinya di sana, dan Jakarta menunjukkan tanda-tanda yang menginginkan agar proses ini berlanjut,” kata Winnie. “Tetapi, Tiongkok juga berkomitmen untuk menetapkan dirinya sebagai kekuatan dunia yang besar.”

TNI mendukung retorikanya dengan peningkatan pengerahan militer di kawasan, dilaporkan APDF sebelumnya.

IHS Jane melaporkan pada bulan Maret bahwa Indonesia tengah memodernisasi pangkalan udaranya di Ranai, Kepulauan Riau, yang merupakan perbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan, dan meluaskannya untuk mengoperasikan pesawat pemburu Sukhoi Su-27 dan Su-30 buatan Rusia.

Apa pun hasil dari pemilu 9 Juli, pemenangnya akan memikul tugas berat untuk meluaskan dan memodernisasi kekuatan TNI untuk membela kedaulatannya atas 17.000 pulau negara ini yang terbentang luas, setara dengan bentangan Amerika Serikat.

Apakah langkah yang seharusnya diambil Indonesia untuk menata kembali militernya? 

Sumber : JKGR