Jakarta (MI) : Wacana yang digulirkan Calon Presiden Joko Widodo saat debat capres
beberapa waktu lalu mengenai pentingnya Indonesia membeli pesawat tanpa
awak atau drone untuk melindungi kekayaan alam nusantara masih
dipertanyakan.
Pengamat Militer, Muhadjir Effendi mengatakan, fungsi drone sebagai alat pertahanan sebenarnya lebih tepat digunakan untuk operasi militer terutama serangan darat, bukan wilayah perairan. Sehingga menurut dia, drone yang dimaksud Joko Widodo kurang tepat untuk menjaga wilayah laut RI.
Untuk operasi di laut, Muhadjir menyarankan, sebaiknya pemerintah perlu mengadakan beberapa kapal pengangkut dan landing pesawat yang dilengkapi pesawat intai tempur yang memiliki kemampuan short take off dan vertical landing (STOVL).
"Seperti pesawat Sea Harrier buatan Inggris dan juga helikopter," kata Muhadjir di Jakarta, Kamis 26 Juni 2014.
Secara umum, fungsi drone adalah untuk menyerang, bukan untuk menangkap para pelanggar hukum. Drone akan lebih efektif untuk memantau perbatasan daratan. Sementara untuk wilayah laut, RI butuh pengamanan wilayah dan penegakan hukum.
"Tidak perlu alat pembunuh seperti drone. Tapi mengintai, menyergap dan mengeksekusi. Ditangkap dan diadili," ungkapnya.
Butuh Leopard
Adapun pendapat Joko Widodo yang menganggap tank Leopard tidak cocok untuk wilayah RI, Muhadjir menilai, pernyataan itu tidak sepenuhnya benar. Bagi dia, keputusan RI melengkapi Alutsista TNI dengan membeli tank Leopard sudah tepat.
"Karena negara sebesar Indonesia agak aneh kalau selama ini tidak memiliki kekuatan Tank Tempur Utama atau Main Battle Tank (MBT). Jadi MBT itu bukan untuk arak-arakan keliling kota," ujar Muhadjir.
Leopard lanjut Muhadjir, sangat tepat ditempatkan di perbatasan darat seperti perbatasan dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini.
Pengamat Militer, Muhadjir Effendi mengatakan, fungsi drone sebagai alat pertahanan sebenarnya lebih tepat digunakan untuk operasi militer terutama serangan darat, bukan wilayah perairan. Sehingga menurut dia, drone yang dimaksud Joko Widodo kurang tepat untuk menjaga wilayah laut RI.
Untuk operasi di laut, Muhadjir menyarankan, sebaiknya pemerintah perlu mengadakan beberapa kapal pengangkut dan landing pesawat yang dilengkapi pesawat intai tempur yang memiliki kemampuan short take off dan vertical landing (STOVL).
"Seperti pesawat Sea Harrier buatan Inggris dan juga helikopter," kata Muhadjir di Jakarta, Kamis 26 Juni 2014.
Secara umum, fungsi drone adalah untuk menyerang, bukan untuk menangkap para pelanggar hukum. Drone akan lebih efektif untuk memantau perbatasan daratan. Sementara untuk wilayah laut, RI butuh pengamanan wilayah dan penegakan hukum.
"Tidak perlu alat pembunuh seperti drone. Tapi mengintai, menyergap dan mengeksekusi. Ditangkap dan diadili," ungkapnya.
Butuh Leopard
Adapun pendapat Joko Widodo yang menganggap tank Leopard tidak cocok untuk wilayah RI, Muhadjir menilai, pernyataan itu tidak sepenuhnya benar. Bagi dia, keputusan RI melengkapi Alutsista TNI dengan membeli tank Leopard sudah tepat.
"Karena negara sebesar Indonesia agak aneh kalau selama ini tidak memiliki kekuatan Tank Tempur Utama atau Main Battle Tank (MBT). Jadi MBT itu bukan untuk arak-arakan keliling kota," ujar Muhadjir.
Leopard lanjut Muhadjir, sangat tepat ditempatkan di perbatasan darat seperti perbatasan dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini.
"Ketika harus melewati
sungai, itu ada satuan khusus yang membangun jembatan agar tidak roboh
dan juga membuat jalan khusus yang bisa dilewati MBT Leopard. Jadi bukan
asal menabrak gunung dan hutan," terangnya.
Meski mengkritisi wacana yang digulirkan Joko Widodo, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu mengaku bukan pendukung salah satu pasangan calon. "Sebagai pengamat, posisi saya harus tetap netral," tegas Muhadjir.
Sementara itu Juru bicara tim pemenangan Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya mengatakan ada pemahaman berbeda terkait debat kandidat capres beberapa hari lalu. Ia menjelaskan, pertanyaan yang diajukan Prabowo Subianto pada Joko Widodo tentang penjualan aset Indosat, bukan mengarah pada sisi ekonomi, tapi pada pertahanan nasional dimana untuk mengawasi dibutuhkan drone.
"Kan waktu itu Pak Prabowo menanyakan awalnya untuk mengawasi wilayah, berapa ribu drone kita pakai. Kedua drone itu nggak ajaib-ajaib banget, di Iran drone-nya Amerika itu sudah ditembak-tembak pada rontok jatuh semua, sama rudal Iran," katanya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan ini mengatakan Indonesia tidak terlalu membutuhkan drone, tetapi lebih membutuhkan satelit. Dimana satelit yang dimiliki Indosat yang justru dijual ke asing.
Meski mengkritisi wacana yang digulirkan Joko Widodo, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu mengaku bukan pendukung salah satu pasangan calon. "Sebagai pengamat, posisi saya harus tetap netral," tegas Muhadjir.
Sementara itu Juru bicara tim pemenangan Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya mengatakan ada pemahaman berbeda terkait debat kandidat capres beberapa hari lalu. Ia menjelaskan, pertanyaan yang diajukan Prabowo Subianto pada Joko Widodo tentang penjualan aset Indosat, bukan mengarah pada sisi ekonomi, tapi pada pertahanan nasional dimana untuk mengawasi dibutuhkan drone.
"Kan waktu itu Pak Prabowo menanyakan awalnya untuk mengawasi wilayah, berapa ribu drone kita pakai. Kedua drone itu nggak ajaib-ajaib banget, di Iran drone-nya Amerika itu sudah ditembak-tembak pada rontok jatuh semua, sama rudal Iran," katanya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan ini mengatakan Indonesia tidak terlalu membutuhkan drone, tetapi lebih membutuhkan satelit. Dimana satelit yang dimiliki Indosat yang justru dijual ke asing.
Sumber : VIVAnews
No comments:
Post a Comment