Nay Pyi Taw (MI) : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
menggelar pertemuan bilateral dengan PM Vietnam Nguyen Tan Dung
disela-sela KTT ASEAN ke-24 di Myanmar. Presiden SBY menilai hubungan
Indonesia dan Vietnam saat ini berada dalam kondisi yang baik.
"Tapi, tentunya anda setuju bahwa kita harus terus meningkatkan (hubungan) dari waktu ke waktu untuk kebaikan kita semua," ujar Presiden SBY kepada PM Nguyen. Hal itu dikatakan di salah satu ruang pertemuan di Myanmar International Convention Center (MICC), Nay Pyi Taw, Myanmar, Minggu (11/5/2014).
Presiden SBY mengatakan Indonesia punya komitmen yang sama dengan Vietnam dalam upaya peningkatan perdamaian di kawasan. Utamanya di
kawasan laut timur dan laut cina selatan.
"Begitu juga dengan penanganannya yang harus damai. Apapun harus diselesaikan dengan damai secara politik dan menghindari penggunaan
kekuatan militer," imbuhnya
Sementara itu usai pertemuan, Menlu Marty Natalegawa menjelaskan bahwa Vietnam menyambut baik tawaran Presiden SBY tersebut. Marty akan
segera berkomunikasi dengan Menlu Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk membahas solusi baik bagi kedua negara.
"Menlu Indonesia diinstruksikan untuk segera mungkin menghubungi Menlu Tiongkok untuk menyampaikan keprihatinan dan harapan agar masalah ini bisa dikelola dengan baik dan tidak dibiarkan berkembang menjadi krisis yang lebih besar," kata Marty.
PM Nguyen, lanjut Marty, menjelaskan bahwa saat ini ada sekitar 83 kapal Tiongkok yang mengawasi kegiatan pengeboran gas dan minyak di Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) dan landasan kontinen Vietnam. Bahkan, menurut pihak Vietnam, sempat terjadi insiden dorong-mendorong dan penggunaan water cannon yang menyebabkan cidera di pihak Vietnam.
"Vietnam menyampaikan ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Mereka telah mencoba untuk menahan diri, berkomunikasi dengan pihak
Tiongkok," tutur Marty menirukan PM Nguyen.
Vietnam sudah menawarkan diri untuk ke Beijing membahas masalah ini dengan PM Tiongkok. Namun, pihak Tiongkok merasa waktunya belum tepat untuk mengadakan komunikasi seperti ini. Mendengar informasi tersebut, Presiden SBY menegaskan kembali pandangan Indonesia yang prihatin terhadap situasi yang sedang berkembang ini.
Ketegangan di Laut Cina Selatan sama sekali tidak bisa diselesaikan melalui penggunaan kekuatan dan kekerasan. "Justru sebaliknya memerlukan penyelesaian secara damai sesuai prinsip-prinsip dalam COC (Code of Conduct) dan 10 poin dari ASEAN," tutupnya.
"Tapi, tentunya anda setuju bahwa kita harus terus meningkatkan (hubungan) dari waktu ke waktu untuk kebaikan kita semua," ujar Presiden SBY kepada PM Nguyen. Hal itu dikatakan di salah satu ruang pertemuan di Myanmar International Convention Center (MICC), Nay Pyi Taw, Myanmar, Minggu (11/5/2014).
Presiden SBY mengatakan Indonesia punya komitmen yang sama dengan Vietnam dalam upaya peningkatan perdamaian di kawasan. Utamanya di
kawasan laut timur dan laut cina selatan.
"Begitu juga dengan penanganannya yang harus damai. Apapun harus diselesaikan dengan damai secara politik dan menghindari penggunaan
kekuatan militer," imbuhnya
Sementara itu usai pertemuan, Menlu Marty Natalegawa menjelaskan bahwa Vietnam menyambut baik tawaran Presiden SBY tersebut. Marty akan
segera berkomunikasi dengan Menlu Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk membahas solusi baik bagi kedua negara.
"Menlu Indonesia diinstruksikan untuk segera mungkin menghubungi Menlu Tiongkok untuk menyampaikan keprihatinan dan harapan agar masalah ini bisa dikelola dengan baik dan tidak dibiarkan berkembang menjadi krisis yang lebih besar," kata Marty.
PM Nguyen, lanjut Marty, menjelaskan bahwa saat ini ada sekitar 83 kapal Tiongkok yang mengawasi kegiatan pengeboran gas dan minyak di Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) dan landasan kontinen Vietnam. Bahkan, menurut pihak Vietnam, sempat terjadi insiden dorong-mendorong dan penggunaan water cannon yang menyebabkan cidera di pihak Vietnam.
"Vietnam menyampaikan ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Mereka telah mencoba untuk menahan diri, berkomunikasi dengan pihak
Tiongkok," tutur Marty menirukan PM Nguyen.
Vietnam sudah menawarkan diri untuk ke Beijing membahas masalah ini dengan PM Tiongkok. Namun, pihak Tiongkok merasa waktunya belum tepat untuk mengadakan komunikasi seperti ini. Mendengar informasi tersebut, Presiden SBY menegaskan kembali pandangan Indonesia yang prihatin terhadap situasi yang sedang berkembang ini.
Ketegangan di Laut Cina Selatan sama sekali tidak bisa diselesaikan melalui penggunaan kekuatan dan kekerasan. "Justru sebaliknya memerlukan penyelesaian secara damai sesuai prinsip-prinsip dalam COC (Code of Conduct) dan 10 poin dari ASEAN," tutupnya.
Sumber : Detik
Wilayah NKRI begitu luas hapir sama dg luas wilayah Uni Eropa, 2/3 wilayah lautan mendominasi dan perlu adanya strategi Kawasan Wilayah Pertahanan (KWP) berupa Kogabwilhan.
ReplyDeleteLestarinya NKRI hrs mendpt dukungan dr Masyarakat, Politisi, Akademisi, Wira usaha dan para pemegang pemerintahan yg berpegang pada falsafah bangsa Pancasila. NKRI tdk lepas dr perkembangan KWP yg selalu mengikuti perkembangan ASEAN maupun Dunia, Shg strategi KWP sangat diperlukan dg hadirnya Kogabwilhan sbg cikal bakal KWP dg pengembangan MEF(Minimum Essential Force) dr TNI utk melengkapi alutsistanya dlm memberikan isi dr Kogabwilhan utk menjadikan pertumbuhan ekonomi/pertahanan kawasan wilayah NKRI akan dpt memberikan gambaran utk bgmn NKRI bersosialisasi kewilayah kawasan ke abad 21. Kogabwilhan mrpk KWP Timur, Tengah dan Barat, antara Mef dg Kogabwilhan saling berhubungan mrpk pondasinya TNI yg akan datang dan juga akan memberikan pengaruh terhadap NKRI dlm bersosialisasi dg Kawasan Wilayah Pertahanan. Kita perlu melihat KWP Timur yg mana komposisi negara yg ada adalah Papua, Australia, PNG, Selandia Baru, Solomon, Fiji, Celedonia, Micronesia dg dibentuknya KWP Timur perlu adanya kementrian baru utk mengurusinya dan disini tdk hanya pertahanan saja akan ttp dg pertumbuhan ekonomi dikawasan timur akan dpt memberikan peluang baru yg sangat strategis. KWP Barat yang mana komposisi negara yg ada adalah Aceh, Malaysia, Thailand, Myarmar, Banglades, India, Srilangka dan Pakistas dg penembahan kementrian baru utk KWP Barat yang mana Aceh hrs membuka pelabuhan Internasional Sabang juga bandara Internasional sbg konektet negara2 yg menjadi KWP Barat. Bisa dikembangkan pariwisata maupun membuka kawasan industri(BUMN/BUMD), dg lintas sumatra hrs sdh selesai jalan tollnya kalau bisa dikembangkan kereta api dan Kogabwilhan sbg wadah pertahanan barat sdh dpt menjangkau negara2 KWP Barat. Sdgkan utk KWP Tengan ini mrpk inti dr pengembangan Timur maupun Barat, dimana Tengan dg intinya ASEAN utk melebarkan pertumbuhan ekonominya ke barat maupun ketimur sangat diharapkan karena ASEAN akan menerima UniEropa/AS/Rusia/Tingkok/Jepang/Korsel dan Korut. Disinilah Kogabwilhan akan memprakarsa KWP Timur.Tengah, Barat utk menyongsong abat ke 21 dan bgmn gambaran TNI akan dpt kita lihat betapa peliknya wilayah NKRI menjaga Kawasan Asia Pasifik. Salam..............