ASEAN bisa ciptakan atmoster kondusif Laut China Selatan

Jakarta (MI) : "ASEAN dengan 10 anggotanya sebetulnya bisa menciptakan atmosfer kondusif di Laut China Selatan, namun harus diminta negara-negara yang bertikai," kata ahli hukum laut internasional, Prof Dr Hasjim Djalal, di Jakarta, Selasa. 

Dia menjadi pembicara sesi dua simposium internasional keamanan maritim digelar TNI AL, bersama Panglima Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China, Rear Admiral Wei Xueyi, dan Panglima Angkatan Laut Iran, Rear Admiral Habibollah Sayyari, dengan moderator Dr Connie Bakrie. 

Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Marsetio, menjadi tuan rumah pada simposium memperingati HUT ke-68 TNI AL itu diikuti delegasi angkatan laut 32 negara dari Asia-Pasifik, Eropa, Afrika, Amerika Serikat, dan Australia, dengan 14 kepala staf angkatan laut menjadi pembicara. 

Menurut Djalal, ASEAN tidak menjadi pihak yang mengklaim seluruh ataupun sebagian wilayah Laut China Selatan; melainkan empat negara anggotanya, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. 

Dari luar ASEAN, adalah China yang secara agresif mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan sebagai teritorial laut kedaulatannya. China juga punya konflik serupa dengan Jepang di Kepulauan Senkaku, di Laut China Timur. 

Dalam simposium internasional kemaritiman itu, kelima pihak yang bertikai di Laut China Selatan duduk bersama dan dapat saling mengemukakan pendapatnya tentang dinamika kawasan dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat di dunia itu. 

Pihak yang meminta "kehadiran" ASEAN terkait konflik klaim perairan Laut China Selatan itu, kata Djalal, bisa sesama negara anggota ASEAN yang bertikai tentang itu ataupun China. 

"Salah satu upaya ASEAN untuk mendukung kondusivitas di Laut China Selatan ini adalah dengan mendorong memberlakukan tata perilaku yang disepakati bersama," katanya. 

Dari sisi Indonesia, kata dia, sebetulnya telah lama menyatakan secara resmi alasan China mengklaim perairan Laut China Selatan itu sebagai wilayah kedaulatan mereka. "Alasannya apa? Jika itu sejarah, sejarah yang bagaimana? Nota diplomatik resmi kita tidak pernah dijawab resmi kecuali secara lisan," kata salah satu juru runding senior Indonesia tentang hukum laut internasional itu. 

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, yang membuka simposium itu menyatakan, "Simposium ini bisa menjadi pijakan pertemuan bilateral di antara peserta. Mereka bisa duduk bersama sambil ngopi istilahnya begitu. Inilah soft power TNI AL di panggung dunia." 

Sumber : ANTARA