Jakarta (MI) : Proyek pembangunan pesawat tempur canggih Indonesia-Korea Selatan, Korean Fighter eXperiment (KFX), sudah dihentikan secara sepihak oleh Korsel. Akibatnya, negara diduga dirugikan sekitar Rp1,6 triliun.
"Kami sudah mendapatkan informasi, dalam beberapa hari belakangan ini, Pemerintah Korea Selatan sudah membatalkan secara sepihak perjanjian pembuatan pesawat tempur KFX," kata Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Tubagus Hasanuddin, di Jakarta, Jumat (1/3).
Menurut politikus PDI Perjuangan ini, proyek KFX itu tak pernah secara jelas dilaporkan pemerintah ke DPR. Dewan hanya mendapat laporan dari pernyataan Kementerian Pertahanan yang dikutip media massa.
Secara resmi, Pemerintah juga tak pernah mengajukan anggaran untuk Proyek KFX itu ke DPR. Padahal, sudah ada sekitar 30 orang dari PT Dirgantara Indonesia yang ikut mendesain pesawat itu di Korea Selatan.
Karena itu, Komisi I DPR akan segera memanggil Panglima TNI dan Menteri Pertahanan untuk menjelaskan detil masalah terkait proyek KFX tersebut.
"Kerugian ini tanggung jawab Menteri Pertahanan," tandasnya.
Kerja sama Indonesia-Korea Selatan untuk membangun pesawat supercanggih, yang dianggap jauh lebih canggih dari pesawat tempur F-16, sudah bergulir sejak 2001.
Proyek itu dibiayai secara bersama oleh Indonesia dan Korea Selatan, dengan pihak Indonesia diwajibkan menyetor sekitar 20% dari total US$8 miliar yang dibutuhkan.
Proyek KFX RI- Korsel Dihentikan Karena Korea Utara
Proyek pembangunan pesawat tempur bersama antara Indonesia-Korea Selatan, Korean Fighter Experiment (KFX), yang dibatalkan ternyata memang sudah banyak diragukan sejak awal.
Menurut Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR, Tubagus Hasanuddin, ada berbagai keraguan yang muncul di kalangan pemerhati militer, hubungan internasional, dan industri senjata atas proyek itu.
"Pertama, karena kalau membuat pesawat supercanggih dengan Korsel, itu bisa memperburuk politik luar negeri Indonesia. Kaitannya dengan Korea Utara. Kalau dilanjutkan, seakan ada keberpihakan kita untuk membuat senjata penghancur Korut," jelas Hasanuddin di Jakarta, Jumat (1/3).
Kedua, teknologi KFX itu ujung-ujungnya adalah teknologi dari Amerika Serikat, yang menimbulkan keraguan bahwa keberlangsungan proyek akan sangat tergantung dengan kepentingan AS di regional Asia Pasifik.
"Ini pertanyaan, kenapa kita tak kerjasama dengan negara yang jauh dari kepentingan kawasan? Saat itu pernah disarankan kita kerjasama dengan Turki yang lokasi kawasannya jauh," tutur Politisi PDI Perjuangan itu.
Dia melanjutkan bahwa secara pribadi menilai harus ada langkah negara untuk berusaha mempertahankan keberlanjutan proyek itu. Dengan demikian, kerugian negara bisa dihindarkan.
"Saya kira pemerintahan selanjutnya harus meneruskan proyek ini. Jangan sampai kerugian ini pergi begitu saja," tandas Purnawirawan TNI bintang dua itu.
Sebelumnya, Hasanuddin menyatakan bahwa proyek KFX itu sudah dihentikan secara sepihak. Akibatnya, negara dirugikan sekitar Rp 1,6 triliun dari uang yang sudah disetorkan ke proyek itu.
"Kami sudah mendapatkan informasi, dalam beberapa hari belakangan ini, Pemerintah Korea Selatan sudah membatalkan secara sepihak perjanjian pembuatan pesawat tempur KFX," kata Hasanuddin.
Dia menjelaskan bahwa sebenarnya proyek KFX itu tak pernah secara jelas dilaporkan Pemerintah ke DPR. Selama ini, pihaknya hanya mendapat laporan dari pernyataan Kementerian Pertahanan yang dikutip media massa.
Secara resmi, Pemerintah tak pernah mengajukan anggaran untuk Proyek KFX ke DPR secara resmi dan terbuka.
"Dibikin untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan. Kemenhan mengeluarkan uang Rp 1,6 T. Selain itu sudah ada sekitar 30 orang dari PT.DI yang ikut mendisain pesawat itu di Korea Selatan," ujar Politisi PDI Perjuangan itu.
Kerjasama Indonesia-Korea Selatan untuk membangun pesawat supercanggih, yang dianggap jauh lebih canggih dari pesawat tempur F-16, sudah bergulir sejak 2001.
Proyek itu dibiayai secara bersama oleh Indonesia dan Korea Selatan, dengan pihak Indonesia diwajibkan menyetor sekitar 20 persen dari total US$ 8 miliar ( Rp 77,4 triliun) yang dibutuhkan.
Seorang Pejabat Kementerian Pertahanan Indonesia pernah menyatakan bahwa Pemerintah sudah menganggarkan Rp 1,35 triliun untuk keperluan proyek itu. Harapannya tahun ini akan ada lima prototipe pesawat tempur yang sudah selesai.
Menurut Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR, Tubagus Hasanuddin, ada berbagai keraguan yang muncul di kalangan pemerhati militer, hubungan internasional, dan industri senjata atas proyek itu.
"Pertama, karena kalau membuat pesawat supercanggih dengan Korsel, itu bisa memperburuk politik luar negeri Indonesia. Kaitannya dengan Korea Utara. Kalau dilanjutkan, seakan ada keberpihakan kita untuk membuat senjata penghancur Korut," jelas Hasanuddin di Jakarta, Jumat (1/3).
Kedua, teknologi KFX itu ujung-ujungnya adalah teknologi dari Amerika Serikat, yang menimbulkan keraguan bahwa keberlangsungan proyek akan sangat tergantung dengan kepentingan AS di regional Asia Pasifik.
"Ini pertanyaan, kenapa kita tak kerjasama dengan negara yang jauh dari kepentingan kawasan? Saat itu pernah disarankan kita kerjasama dengan Turki yang lokasi kawasannya jauh," tutur Politisi PDI Perjuangan itu.
Dia melanjutkan bahwa secara pribadi menilai harus ada langkah negara untuk berusaha mempertahankan keberlanjutan proyek itu. Dengan demikian, kerugian negara bisa dihindarkan.
"Saya kira pemerintahan selanjutnya harus meneruskan proyek ini. Jangan sampai kerugian ini pergi begitu saja," tandas Purnawirawan TNI bintang dua itu.
Sebelumnya, Hasanuddin menyatakan bahwa proyek KFX itu sudah dihentikan secara sepihak. Akibatnya, negara dirugikan sekitar Rp 1,6 triliun dari uang yang sudah disetorkan ke proyek itu.
"Kami sudah mendapatkan informasi, dalam beberapa hari belakangan ini, Pemerintah Korea Selatan sudah membatalkan secara sepihak perjanjian pembuatan pesawat tempur KFX," kata Hasanuddin.
Dia menjelaskan bahwa sebenarnya proyek KFX itu tak pernah secara jelas dilaporkan Pemerintah ke DPR. Selama ini, pihaknya hanya mendapat laporan dari pernyataan Kementerian Pertahanan yang dikutip media massa.
Secara resmi, Pemerintah tak pernah mengajukan anggaran untuk Proyek KFX ke DPR secara resmi dan terbuka.
"Dibikin untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan. Kemenhan mengeluarkan uang Rp 1,6 T. Selain itu sudah ada sekitar 30 orang dari PT.DI yang ikut mendisain pesawat itu di Korea Selatan," ujar Politisi PDI Perjuangan itu.
Kerjasama Indonesia-Korea Selatan untuk membangun pesawat supercanggih, yang dianggap jauh lebih canggih dari pesawat tempur F-16, sudah bergulir sejak 2001.
Proyek itu dibiayai secara bersama oleh Indonesia dan Korea Selatan, dengan pihak Indonesia diwajibkan menyetor sekitar 20 persen dari total US$ 8 miliar ( Rp 77,4 triliun) yang dibutuhkan.
Seorang Pejabat Kementerian Pertahanan Indonesia pernah menyatakan bahwa Pemerintah sudah menganggarkan Rp 1,35 triliun untuk keperluan proyek itu. Harapannya tahun ini akan ada lima prototipe pesawat tempur yang sudah selesai.
Sumber : Metrotvnews,.beritasatu
Itu sama saja dengan sekolah design pesawat buat 30 orang dengan biaya 1.6 trilliun ... Mahal banget.
ReplyDeleteDana segede itu lebih bagus buat beli sukhoi 35 plus local asembly di PT DI plus licensi rudal jarak menengah air to air nya.
Perlu diinvestigasi nih ... Kalo perlu T50 nya di alihkan ke rusia juga ....
Itu adalah kesalahan strategi dlm kerjasama dg negara lain, kena tipu lagi kita tdk bisa ngelak dan ini merupakan kenyataan pil pahit utk menguasai ilmu pesawat tempur. Jadi tdk semudah itu menguasai ilmu tsb jepang saja samapai berdarah2 utk mendapatkannya, kita hrs banting setir utk kerjasama dg pecahan negara2 rusia yg berpengalaman ttg pesawat terbang tempur dan ekonomi kita hrs dialihkan ke negara yg kita ajak kerjasama. Jangan kita dibodohi oleh korea diberi alih teknologi senjata otomatis, sdh ketinggalan jaman/telet berfikir dan rebutlah teknologi roket itu baru tdk telat berfikir.Contoh, Korut. Salam bapak2.....berfantasi hii....hii.....
ReplyDeletenggak usah bingung,semuanya mahal dan sia2 lebih baik ke cina,iran atau pecahan uni soviet, murah,cepat,dan mau alih teknologinya. sisa anggaran bisa dipakai untuk keperluan lain. percaya sama mafia senjata yg selalu bersekongko dg birokrat,DPR,Parpol. mereka selalu mark up anggaran belanja alutsista,yg merugikan keuangan negara dan rakyat.
ReplyDeletekaciann bangsaku ini...miris bener, tapi tenang aja, segitu masih kecil, kita msih kaya, banyak segala-galanya, mo apa emas, minyak, batubara, kayu, semua ada...sing penting wani piro..?
ReplyDelete