Kamis, 04 Desember 2014

Presiden akan beri arahan pimpinan militer daerah

Presiden akan beri arahan pimpinan militer daerah


Jakarta (MI) : Presiden Joko Widodo dijadwalkan bertemu dan memberikan pengarahan kepada pimpinan militer daerah masing-masing mulai dari Panglima Komando Daerah Militer hingga Komandan Distrik Militer.
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Kamis, mengatakan Kepala Negara akan melangsungkan pertemuan itu di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah pada Jumat (5/12).

"Besok, ada acara pengarahan Pangdam, Danrem dan Dandim di Pangkalan Bun Kalimantan. Meneruskan kegiatan presiden sebelumnya di Istana Bogor yang memberikan arahan Pangkotama. Besok secara khusus pengarahannya ke Pangdam, Danrem dan Dandim," kata Seskab.

Andi mengatakan Presiden telah menerima paparan lengkap mengenai masalah dan kondisi di lapangan saat pertemuan dengan para Panglima Komando Utama (Pangkotama) di Istana Bogor termasuk dari para Pangdam yang hadir.

"Jadi besok Presiden akan bicara yang lebih spesifik. Berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan masalah kesejahteraan prajurit. Terutama komitmen presiden untuk perbaikan pembangunan baru rumah-rumah atau asrama TNI," katanya.

Andi menambahkan, "Presiden juga (akan) meminta TNI untuk melakukan tugas-tugas perbantuan, yang membantu program prioritas presiden. Prioritas presiden itu kan ada di maritim, infrastruktur, energi dan pangan."

Ia mencontohkan, selain membantu pengamanan wilayah laut dari pencurian ikan, TNI juga diharapkan membantu program pemerintah membersihkan waduk atau irigasi, membantu pihak kepolisian dalam menjaga suplai pangan di daerah perbatasan sehingga mencegah penyelundupan dan juga hal lainnya.

Sebelumnya pada Selasa (2/12) Presiden juga memberikan pengarahan pada para pimpinan kepolisian wilayah di Akademi Kepolisian Semarang.















Sumber :  ANTARA

1 komentar:

  1. Malaysia menggunakan strategi layangan ulur tarik, artinya bgmn utk menambah teritorialnya sblm ada keputusan batas wilayah di sepakati bersama dan pengembang kelapa sawit malaay memanfaatkan "Simpak Beliung" uang tali alih membeli surat2 tanah adat suku dayak diwilayah perbatasan yg sangat merugikan suku daya maupun pemerintah. Strategi ini sangat menguntungkan bagi penyewa sewa beli tanah dg harga murah Rp.250.000 per ha dg waktu yg relatif lama (25 s/d 30 th), penyewa dpt buruh murah dg iming2 tanaman kelapa sawit plasma dg biaya Rp 80 Juta penduduk tdk dpt membayar maka sbg gantinya dijadikan buruh dan tanah dlm kekuasaan sipenyewa dpt dirubahlah batas wilayah dll.

    BalasHapus