Kamis, 04 Desember 2014

Komnas HAM Minta Jokowi Segera Bangun Istana Presiden di Papua




Jakarta (MI) : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk membangun Istana Kepresidenan di wilayah Papua. Permintaan itu menyusul maraknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Komisioner Komnas HAM Nur Kholis mengatakan, perlunya dibangun Istana Kepresidenan di wilayah Timur Indonesia itu dimaksudkan agar pemerintah bisa memantau dan meminimalisir pelanggaran HAM yang selama ini luput dari perhatian pemerintah.

"Hal ini juga sebagai langkah untuk menagih janji 100 hari Presiden Jokowi untuk menuntaskan pelanggaran HAM yang kerap terjadi di Papua," ujar Nur di Mabes Polri, Kamis 4 Desember 2014.

Nur Kholis mengatakan, dalam rencana 100 hari pemerintahan Jokowi, harus melakukan sesuatu dalam mendorong proses damai Papua. Karena ini adalah bagian dari agenda dan komitmen pemerintahan.

"Presiden harus segera mewujudkan. Karena dengan dibangunnya pusat pemerintahan di Papua, maka pemerintah lebih melek terhadap pelanggaran HAM," ujarnya.

Komnas HAM lanjutnya, menilai pemerintah selama ini kurang peka terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. Padahal, pelanggaran HAM di Papua sudah sangat sering terjadi.
Menurut dia, kekerasan yang terjadi di Papua kunci utamanya ada pada penegakan hukum. "Kita berharap seluruh pimpinan di sana, tidak berhenti lakukan upaya perdamaian dengan komponen di Papua. Kami setuju kalau Papua damai, kalau ada kekerasan, kalau ada pidana umum proses penegakan hukum, tapi ini dialog perdamaian nggak dilakukan," ujarnya

Seperti diketahui, pada 28 September lalu, Jokowi telah bertemu dengan Koordinator Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Papua, Hironimus Hilapuk di Rumah Transisi.
Saat itu, Jokowi berencana akan membangun sebuah Istana Presiden di wilayah Danau Sentani, Papua. "Kita berharap dengan dibangunnya Istana Presiden di Papua, maka pembangunan dan komunikasi warga bisa lebih dekat dengan pemerintah," ujar Hironimus Hilapuk

Selanjutnya, Hironimus menambahkan, dengan terciptanya komunikasi antara warga Papua dan pemerintah agar pembangunan di daerah tersebut bisa lebih tepat sasaran.

"Ada tiga lokasi di tiga kampung untuk tempat pembangunan Istana Presiden di Papua. Karena kita ingin, Istana Presiden ini nantinya diharapkan bisa membawa dampak positif  bagi kehidupan warga Papua," ungkapnya.











Sumber :  VIVAnews

5 komentar:

  1. komnas ham tolol. kenapa gak sekalian di seleruh indonesia. kalimantan blm ada.sulawesi blm ada. sumatra blm ada.. kasus ham di papua krn ulah monyet2 papua sendiri.. mau merdeka.tolol dipengaruhi bngsa luar. yg mesti dibngun infrasruktr, membngun sekolah2.listrik., lhat la negara PNG maju gak. lhat suku aborgini berkuasa gk di ausi..

    BalasHapus
  2. Kan ham bilang untuk Proses Damai Papua. Bisa jadi artinya komnas ham dgn kelicikanya akan leluasa mendukung Opm dgn gerakanya dgn alasan ham.Rakyat sdh hafal apa yg ada difikiran komnas ham.

    BalasHapus
  3. PEGIAT2 HAM ITU JELAS MUSUH NEGARA, SEUMPAMA AKU PENGUASA TAK BANTAI SEMUA ITU PEGIT HAM. ORANG SEPERTI MUNIR PANTAS MATI KALAU BISA SE ANAK ISTRINYA

    BalasHapus
  4. Apa korelasinya ???

    Kasus =
    Maraknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

    Solusi komnas ham =
    Mendirikan istana presiden di papua.

    Menurut saya pribadi ini mencurigakan. Jangan² buat calon presiden OPM !!!

    BalasHapus
  5. bangun istana ham ga usah tangging , di ofganistan dan irak pelestina sekalian supaya ham antec asing babu asing ga buta tuli

    BalasHapus