Kupang (MI) : banyaknya pos di wilayah perbatasan yang roboh
merupakan pukulan bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun
pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan
Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).
Ironi robohnya pos perbatasan telah disaksikan langsung Menteri
Pertahanan (Menhan) RI, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, saat
meninjau perbatasan kedua negara ini. Menhan melakukan kunjungan kerja
ke wilayah perbatasan RI- Timor Leste, yakni ke Pulau Batek, Pos Lintas
Batas Yonif 514 Raider Kostrad Mota'ain dan Brigif 21/Komodo di
Naibonat.
Pos yang roboh terdapat di tiga titik, yakni
perbatasan dengan Oekusi, Bijaesunan dan Haumeniana. Pos pemantau
perbatasan di Pulau Batek juga membutuhkan perhatian. Realita ini perlu
disikapi segera oleh pemerintah agar tidak terjadi penyerobotan wilayah
oleh negara tetangga. Bukan hanya posnya, rehabilitasi juga perlu
dilakukan terhadap pengamanan yang dilengkapi dengan sarana dan
prasarana pendukung.
Kita percaya Presiden RI, Joko Widodo, telah
memantau langsung kondisi riil di perbatasan, baik pos-posnya maupun
kondisi kehidupan masyarakatnya. Joko Widodo berjanji akan memberikan
perhatian lebih sehingga kedaulatan RI tidak terganggu oleh negara lain.
Bukan hanya itu, presiden juga berjanji akan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di wilayah perbatasan sehingga tidak mudah terpengaruh
dengan kehidupan sosial warga negara sebelah yang mungkin lebih baik,
seperti perbatasan antara RI dengan Malaysia.
Kita juga berharap
Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur betul- betul
bekerja ekstra keras sehingga persoalan perbatasan seperti pos
pengamanan yang rusak segera dikoordinasikan untuk diperbaiki. Badan
Pengelola Perbatasan tidak sekadar menempatkan pejabat eselon pada
gedung kantor yang megah. Instansi ini harus memiliki tanggung jawab
lebih dalam pembangunan, terutama sarana dan prasarana perbatasan,
peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan jumlah personel TNI
yang menjaga perbatasan.
Kita percaya di tangan Presiden Joko
Widodo yang sudah blusukan di NTT hingga perbatasan akan memberikan
perhatian lebih terhadap masalah perbatasan, termasuk memperbaiki dan
membangun pos perbatasan yang kokoh sehingga simbol kebesaran NKRI.
Itulah beranda rumah kita.
Mendagri Sampaikan Hormat dan Bangga pada Prajurit Perbatasan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo
Kumolo menekankan pentingnya keikhlasan prajurit TNI dalam menjaga
perbatasan negara, terutama di daerah terpencil, dan pemerintah akan
terus memperhatikan kesejahteraannya.
"Butuh keikhlasan, negara dan pemerintah bertanggungjawab pada peningkatan profesionalisme prajurit, termasuk memperhatikan kesejahteraannya," kata Mendagri Tjahyo Kumolo, di Jayapura, Senin, setelah pada Ahad (28/12) meninjau salah satu pos TNI di perbatasan RI-PNG di Skouw-Wutung, bersama Menkumham Yasona Laoly.
Atas nama pemerintah, kata Mendagri, pihaknya menyampaikan rasa hormat dan rasa bangga kepada prajurit TNI yang bertugas di perbatasan negara.
"Anda (prajurit) adalah penjaga perbatasan bagian dari rakyat, prajurit TNI yang tetap berpegang teguh pada Sapta Marga dan Pancasila, keiklasan menjaga perbatasan didaerah terpencil ini sangat dibutuhkan," katanya.
Menurutnya, peningkatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI terus ditingkatkan, bahkan Kasad juga telah merencanakan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI.
"Seluruh prajurit TNI itu harus punya rumah tinggal, apakah itu asrama, atau rumah, yang bisa didiami oleh keluarga. Selain itu, prajurit TNI dan keluarganya kalau berobat harus gratis, dan ada kartu pintar buat anak-anak yang bersekolah," katanya.
"Berikut uang lauk pauk secara bertahap akan ditingkatkan, sehingga penghasilan dari prajurit TNI akan terus ditingkatkan secara bertahap. Sehingga bagi prajurit TNI yang ditugaskan didaerah terpencil, setidaknya sudah tidak memikirkan kalau ada keuarga yang sakit, kalau ada keluarga yang perlu uang sekolah untuk anak-anak termasuk kehidupans sehari-hari," lanjutnya.
TNI sebagai garda terdepan, kata Mendagri, tidak boleh melupakan sumpah prajurit, sapta marga dan pancasila.
"Itu harus menjadi pegangan prajurit TNI. Jadi mari kita kerjasama gotong royong dan seluruh pemerintah daerah hingga tingkat kecamatam, desa atau kampung dan seluruh komponen lain bersatu menjaga kedualatan bangsa dan negara," katanya.
"Terima kasih atas seluruh dedikasi mempertahankan tumpah darah, persatuan Indonesia," tambahnya.
"Butuh keikhlasan, negara dan pemerintah bertanggungjawab pada peningkatan profesionalisme prajurit, termasuk memperhatikan kesejahteraannya," kata Mendagri Tjahyo Kumolo, di Jayapura, Senin, setelah pada Ahad (28/12) meninjau salah satu pos TNI di perbatasan RI-PNG di Skouw-Wutung, bersama Menkumham Yasona Laoly.
Atas nama pemerintah, kata Mendagri, pihaknya menyampaikan rasa hormat dan rasa bangga kepada prajurit TNI yang bertugas di perbatasan negara.
"Anda (prajurit) adalah penjaga perbatasan bagian dari rakyat, prajurit TNI yang tetap berpegang teguh pada Sapta Marga dan Pancasila, keiklasan menjaga perbatasan didaerah terpencil ini sangat dibutuhkan," katanya.
Menurutnya, peningkatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI terus ditingkatkan, bahkan Kasad juga telah merencanakan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI.
"Seluruh prajurit TNI itu harus punya rumah tinggal, apakah itu asrama, atau rumah, yang bisa didiami oleh keluarga. Selain itu, prajurit TNI dan keluarganya kalau berobat harus gratis, dan ada kartu pintar buat anak-anak yang bersekolah," katanya.
"Berikut uang lauk pauk secara bertahap akan ditingkatkan, sehingga penghasilan dari prajurit TNI akan terus ditingkatkan secara bertahap. Sehingga bagi prajurit TNI yang ditugaskan didaerah terpencil, setidaknya sudah tidak memikirkan kalau ada keuarga yang sakit, kalau ada keluarga yang perlu uang sekolah untuk anak-anak termasuk kehidupans sehari-hari," lanjutnya.
TNI sebagai garda terdepan, kata Mendagri, tidak boleh melupakan sumpah prajurit, sapta marga dan pancasila.
"Itu harus menjadi pegangan prajurit TNI. Jadi mari kita kerjasama gotong royong dan seluruh pemerintah daerah hingga tingkat kecamatam, desa atau kampung dan seluruh komponen lain bersatu menjaga kedualatan bangsa dan negara," katanya.
"Terima kasih atas seluruh dedikasi mempertahankan tumpah darah, persatuan Indonesia," tambahnya.
Sumber : TRIBUNNEWS , REPUBLIKA
Kedaulatan bagi rakyat adlh tanah air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya tetapi kedaulatan itu sudah berpihak pada asing yang didukung pemerintah sehingga rakyat diabaikan kalau macam-macam akan berhadapan dengan Satpam dan Polri serta TNI diturunkan demi kepentingan asing bukan kepentingan rakyatnya, contoh yang tidak berihak rakyat spt yang terjadi di dunia pertambangan, perkebunan dll yang jadi penjajah adalah pemerintah dan asing yang berlomba-lomba mencari kEkayaan dan keuntungan semata tanpa ada rasa keadilan, keamanan dan dampak akibat yang dilakukan terhadap lingkungan terutama rakyat menengah kebawah, sungguh banyak biadab pemimpin dinegeri ini yang membuat UU demi kepuasan dan kekuasaan duniawi.
ReplyDelete