Rabu, 31 Desember 2014

Pos Perbatasan Beranda Rumah Kita


Kupang (MI) : banyaknya pos di wilayah perbatasan yang roboh merupakan pukulan bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). 

Ironi robohnya pos perbatasan telah disaksikan  langsung Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, saat meninjau perbatasan  kedua negara ini.  Menhan melakukan kunjungan kerja ke wilayah perbatasan RI- Timor Leste, yakni ke Pulau Batek, Pos Lintas Batas Yonif 514 Raider Kostrad Mota'ain dan Brigif 21/Komodo di Naibonat.

Pos yang roboh  terdapat  di tiga titik,  yakni perbatasan dengan Oekusi, Bijaesunan dan Haumeniana. Pos pemantau perbatasan di Pulau Batek juga membutuhkan perhatian. Realita ini perlu disikapi segera oleh pemerintah agar tidak terjadi penyerobotan wilayah oleh negara tetangga. Bukan hanya posnya, rehabilitasi juga perlu dilakukan terhadap  pengamanan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung. 

Kita percaya Presiden RI, Joko Widodo, telah memantau langsung kondisi riil di perbatasan, baik pos-posnya maupun kondisi kehidupan masyarakatnya. Joko  Widodo berjanji akan memberikan perhatian lebih sehingga kedaulatan RI tidak terganggu oleh negara lain. Bukan hanya itu, presiden juga berjanji akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan sehingga  tidak mudah terpengaruh  dengan kehidupan sosial warga negara sebelah yang mungkin lebih baik, seperti perbatasan antara RI dengan Malaysia. 

Kita juga berharap Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur betul- betul bekerja ekstra keras sehingga persoalan perbatasan seperti pos pengamanan yang rusak segera dikoordinasikan untuk diperbaiki. Badan Pengelola Perbatasan tidak sekadar menempatkan pejabat eselon pada gedung kantor yang megah. Instansi ini harus memiliki tanggung jawab lebih dalam pembangunan, terutama sarana dan prasarana perbatasan, peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan jumlah personel TNI yang menjaga perbatasan.  

Kita percaya di tangan Presiden Joko Widodo yang sudah blusukan di NTT hingga perbatasan akan memberikan perhatian lebih terhadap masalah perbatasan, termasuk  memperbaiki dan membangun pos perbatasan yang kokoh sehingga simbol kebesaran  NKRI. Itulah beranda rumah kita.

Mendagri Sampaikan Hormat dan Bangga pada Prajurit Perbatasan

 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo menekankan pentingnya keikhlasan prajurit TNI dalam menjaga perbatasan negara, terutama di daerah terpencil, dan pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraannya.

"Butuh keikhlasan, negara dan pemerintah bertanggungjawab pada peningkatan profesionalisme prajurit, termasuk memperhatikan kesejahteraannya," kata Mendagri Tjahyo Kumolo, di Jayapura, Senin, setelah pada Ahad (28/12) meninjau salah satu pos TNI di perbatasan RI-PNG di Skouw-Wutung, bersama Menkumham Yasona Laoly.

Atas nama pemerintah, kata Mendagri, pihaknya menyampaikan rasa hormat dan rasa bangga kepada prajurit TNI yang bertugas di perbatasan negara.
"Anda (prajurit) adalah penjaga perbatasan bagian dari rakyat, prajurit TNI yang tetap berpegang teguh pada Sapta Marga dan Pancasila, keiklasan menjaga perbatasan didaerah terpencil ini sangat dibutuhkan," katanya.

Menurutnya, peningkatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI terus ditingkatkan, bahkan Kasad juga telah merencanakan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI.
"Seluruh prajurit TNI itu harus punya rumah tinggal, apakah itu asrama, atau rumah, yang bisa didiami oleh keluarga. Selain itu, prajurit TNI dan keluarganya kalau berobat harus gratis, dan ada kartu pintar buat anak-anak yang bersekolah," katanya.

"Berikut uang lauk pauk secara bertahap akan ditingkatkan, sehingga penghasilan dari prajurit TNI akan terus ditingkatkan secara bertahap. Sehingga bagi prajurit TNI yang ditugaskan didaerah terpencil, setidaknya sudah tidak memikirkan kalau ada keuarga yang sakit, kalau ada keluarga yang perlu uang sekolah untuk anak-anak termasuk kehidupans sehari-hari," lanjutnya.
TNI sebagai garda terdepan, kata Mendagri, tidak boleh melupakan sumpah prajurit, sapta marga dan pancasila.

"Itu harus menjadi pegangan prajurit TNI. Jadi mari kita kerjasama gotong royong dan seluruh pemerintah daerah hingga tingkat kecamatam, desa atau kampung dan seluruh komponen lain bersatu menjaga kedualatan bangsa dan negara," katanya.
"Terima kasih atas seluruh dedikasi mempertahankan tumpah darah, persatuan Indonesia," tambahnya.
Sumber : TRIBUNNEWS , REPUBLIKA

1 komentar:

  1. Kedaulatan bagi rakyat adlh tanah air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya tetapi kedaulatan itu sudah berpihak pada asing yang didukung pemerintah sehingga rakyat diabaikan kalau macam-macam akan berhadapan dengan Satpam dan Polri serta TNI diturunkan demi kepentingan asing bukan kepentingan rakyatnya, contoh yang tidak berihak rakyat spt yang terjadi di dunia pertambangan, perkebunan dll yang jadi penjajah adalah pemerintah dan asing yang berlomba-lomba mencari kEkayaan dan keuntungan semata tanpa ada rasa keadilan, keamanan dan dampak akibat yang dilakukan terhadap lingkungan terutama rakyat menengah kebawah, sungguh banyak biadab pemimpin dinegeri ini yang membuat UU demi kepuasan dan kekuasaan duniawi.

    BalasHapus