Minggu, 21 September 2014

Konsul Kehormatan RI di Palestina Disetujui Presiden Mahmud Abbas


Ramallah (MI) : Proposal Pemerintah Indonesia agar adanya konsul kehormatan RI di Palestina disetujui Presiden Mahmud Abbas. Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan proposal itu tinggal menunggu pengesahan.

"Saya menjelaskan mengenai proposal Indonesia untuk membuka konsul kehormatan di Palestina, sejak April sudah sampai di Presiden Mahmud Abbas dan tak ragu-ragu untuk menyetujuinya karena dikuatkan dengan kunjungan MPR sebeluum ini," ujar salah seorang perwakilan Kemenlu Palestina dalam pertemuan delegasi DPR RI dengan Dewan Legislatif Palestina (Palestinian Legislative Council) di Ramallah, Palestina, Sabtu (20/9/2014).

Menurutnya, Palestina mendukung siapapun yang ditunjuk menjadi konsul kehormatan RI. Otoritas Palestina bahkan juga memberikan izin jika akan dibangun kantor konsul di Ramallah.

Anggota PLC Abdullah Abdullah menambahkan, parlemen Palestina akan mendorong agar Presiden Mahmud Abbas bisa segera menandatangani proposal RI. Mahmud Abbas saat ini kata Abdullah masih berada di Prancis.

"Sekarang tinggal masalah teknis," ucapnya.

Ketua delegasi DPR RI yang juga ketua Komisi I Mahfudz. Sidik menambahkan, konsul kehormatan RI di Palestina sebenarnya perpanjangan tangan dari KBRI di Amman, Yordania yang saat ini lingkup tugas diplomatiknya masih meliputi Palestina. Karena itu kewenangannya sangat terbatas, hanya sebagai fungsi komunikasi.

"Tidak punya fungsi protokoler ataupun meengambil kebijakan. Tapi keberadaannya menjadi penting untuk kemudahan pertukaran informasi Indonesia-Palestina," jelas Mahfudz.

Parlemen Palestina: Bangun RS dan Sekolah Cara Terbaik Indonesia Bantu Palestina



Palestine National Council atau parlemen Palestina menyambut baik kedatangan delegasi DPR RI untuk ketiga kalinya. Bantuan langsung yang diberikan masyarakat Indonesia mendapat tempat di hati orang-orang Palestina.

Anggota PNC Zuhair Sandughah mengatakan bantuan langsung dalam bentuk pembangunan rumah sakit seperti yang sudah dibangun di Gaza, ataupun pembangunan sekolah-sekolah dan bidang pertanian adalah jalan terbaik yang bisa dilakukan Indonesia untuk Palestina.

"Bantuan rumah sakit, sekolah, langsung menyentuh pada kebutuhan dasar rakyat Palestina untuk masa depan. Hubungan pemerintah Indonesia dengan otoritas Palestina juga bentuk solidaritas terbaik. Bagi kami itu hal-hal yang terbaik yang bisa dilakukan Indonesia," kata Sandughah dalam pertemuan singkat dengan delegasi DPR RI di kantor PNC-PLO, Amman, Yordania, Jumat (19/9/2014).

Delegasi DPR RI dipimpin Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidik. Anggota delegasi antara lain Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Surahman Hidayat, Syaifullah Tamliha (FPPP), Almuzammil Yusuf (FPKS), Ramadhan Pohan (FPD), Muhammad Najib (FPAN), Hari Kartina (FPD), M Basri Sidehabi (FPG), dan M Syahfan Badri Sampurno (FPKS).

Sandughah memaparkan soal kondisi terkini di Palestina pasca serangan Israel di Gaza. Ribuan bangunan hancur, ribuan hektar lahan pertanian hancur, korban jiwa mencapai ribuan warga, bertambahnya pengungsi Palestina, hingga blokade sehingga tertahannya bantuan yang akan masuk.

"Kita memerlukan untuk mengembalikan kerusakan-kerusakan itu, banyak yang harus diperbaiki, sekolah-sekolah, rumah sakit, lahan pertanian. Ini gambaran situasi di Palestina. Otoritas Palestina Mahmud Abbas ingin mencoba untuk membangkitkan lagi rakyat Gaza, untuk perbaikan kehidupan," katanya.

Sandughah juga mengatakan otoritas Palestina membentuk satu tim terdiri dari faksi-faksi di Palestina untuk melakukan negosiasi kepada pemerintah Mesir agar membuka pintu Rafah.

"Tim ini sudah berjalan," ucapnya.

Sementara ketua delegasi yang juga ketua komisi I DPR Mahfudz Sidik mengatakan kunjungan ini bukan sekadar dukungan solidaritas dan politik.
"Yang kami ingin sampaikan, dukungan pemerintah dan rakyat Indonesia akan teerus berlanjut dan mendukung terus rekonsiliasi berlanjut," pungkas Mahfudz.










Sumber : Detik

Tidak ada komentar:

Posting Komentar