Surabaya (MI) : Ketua MPR RI bersama wakil menteri pertahanan serta Wamenhan melakukan kunjungan kerja ke PT PAL Indonesia Persero. Dalam kunjungannya Wamenhan menegaskan bahwa, “PT PAL selaku industri strategis perkapalan milik negara, dipercaya serta diberi tugas untuk menunjang era kebangkitan industri pertahanan dengan mendukung kebutuhan alat utama sistem persenjataan atau alutsista Tentara Nasional Indonesia baik darat, laut maupun udara.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang industri strategis. Pertahanan merupakan tugas yang harus diemban PT PAL Indonesia Persero dalam mengembangkan industri dalam negeri.
Sebagai penguatan nasionalisme industri dalam negeri. Maka para pemangku kepentingan diantaranya ketua MPR RI, Sidarto Danu Subroto dan wakil mentri pertahanan atau Wamenhan, Sjafri Syamsudin melakukan kunjungan kerja ke PT PAL Indonesia Persero.
Dalam kunjungannya ketua MPR RI bersama Wamenhan meninjau langsung ruang produksi badan kapal perang yang dipesan oleh mabes TNI Angkatan Laut.
Kunjungan MPR RI dan Wamenhan ini juga untuk memastikan bahwa keputusan politik itu dikerjakan oleh pemerintah. Sekarang pemerintah telah ada pada era kebangkitan industri pertahanan. Salah satunya dengan menunjukkan produk-produk industri pertahanan untuk mendukung kebutuhan alutsista Tentara Nasional Indonesia baik darat, laut maupun udara.
PT PAL Indonesia Persero juga berkomitmen untuk berkontribusi besar dalam penguatan nasionalisme melalui kemajuan industri dalam negeri. Melalui hasil karyanya dalam menghubungkan wilayah-wilayah Indonesia. Serta hasil karyanya untuk kepentingan pertahanan maupun kemanusian untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.
Industri Maritim Digalakkan
Untuk meningkatkan nasionalisme industri dalam negeri, Pimpinan MPR bersama Komisi I, Komisi VI, Komisi IX DPR RI mengunjungi PT PAL Indonesia (Persero).
Dalam kunjungan ini juga dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Pemerintah Daerah Jawa Timur.
Ketua MPR Sidarto Danusubroto mengatakan, sebagai negeri maritim, PT PAL memegang peranan sangat penting bagi perekonomian nasional, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Sektor ini mampu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dan dalam perolehan devisa negara melalui kegiatan ekspor berbagai produk hasil industri," ujarnya di sela-sela kunjungannya ke galangan kapal PT PAL, Surabaya, Selasa (15/7/2014).
Selain itu, lanjut Sidarto, PT PAL harus bisa menjadi Lead Integrator (Pemadu Utama) Matra Laut sesuai amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Strategis Pertahanan.
"Dua Calon Presiden sudah kita ketahui berkomitmen untuk memaksimalkan pengembangan maritim di dalam visi misi mereka. Sehingga PT Pal harus sudah siap untuk berpartisipasi," pungkasnya.
Dalam kunjungan ini, Pimpinan MPR didampingi Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin, Direktur Utama PT PAL Muhammad Firmansyah Arifin meninjau produksi Kapal Cepat rudal (KCR) pesanan TNI AL. KCR diproduksi untuk mengamankan maritim Indonesia dari pencuri ikan yang marak terjadi.
Dalam kunjungan ini juga dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Pemerintah Daerah Jawa Timur.
Ketua MPR Sidarto Danusubroto mengatakan, sebagai negeri maritim, PT PAL memegang peranan sangat penting bagi perekonomian nasional, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Sektor ini mampu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dan dalam perolehan devisa negara melalui kegiatan ekspor berbagai produk hasil industri," ujarnya di sela-sela kunjungannya ke galangan kapal PT PAL, Surabaya, Selasa (15/7/2014).
Selain itu, lanjut Sidarto, PT PAL harus bisa menjadi Lead Integrator (Pemadu Utama) Matra Laut sesuai amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Strategis Pertahanan.
"Dua Calon Presiden sudah kita ketahui berkomitmen untuk memaksimalkan pengembangan maritim di dalam visi misi mereka. Sehingga PT Pal harus sudah siap untuk berpartisipasi," pungkasnya.
Dalam kunjungan ini, Pimpinan MPR didampingi Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin, Direktur Utama PT PAL Muhammad Firmansyah Arifin meninjau produksi Kapal Cepat rudal (KCR) pesanan TNI AL. KCR diproduksi untuk mengamankan maritim Indonesia dari pencuri ikan yang marak terjadi.
Harus Ada Political Will Untuk Memajukan Industri Pertahanan
Untuk membangun dan memajukan suatu industri pertahanan dalam negeri harus ada political will yang diberikan oleh pemerintah dan anggota parlemen, baik yang masih menjabat ataupun yang akan menjabat dimasa datang. Karena political willmerupakan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
Demikian ditekankan Ketua MPR Sidarto Danusubroto saat mengunjungi PT PAL Indonesia (Persero), Selasa (15/7) di Surabaya. Kunjungan Ketua MPR yang didampingi Wamenhan selaku Sekretaris Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). bersama Anggota MPR lainnya ke PT PAL Indonesia (Persero) merupakan kunjungan kerja dalam rangka untuk meningkatkan nasionalisme industri dalam negeri.
Menyangkut industri pertahanan khususnya PT PAL, dinilai sebagai asset dengan kemampuan yang luar biasa. PT PAL memegang peranan sangat penting bagi perekonomian nasional, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. PT PAL harus bisa menjadi Lead Integrator (Pemandu Utama) Matra Laut.
"Sektor ini mampu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dan dalam perolehan devisa negara melalui kegiatan ekspor berbagai produk hasil industri," katanya di sela-sela sesi dialog dengan Wamenhan dan anggota Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
Sebagai aset nasional yang luar biasa PT PAL bisa dikembangkan menuju kepada teknologi yang lebih maju. Oleh karena itu dibutuhkan kelengkapan sarana prasarana yang lebih canggih dengan membutuhkan modal. Maka secara otomatis political will juga memiliki peranan sebagai bentuk dorongan dari pada pemerintah dan anggota dewan. Sementara itu Anggota MPR yang juga anggota Komisi VI DPR RI, Lukman Eddy mengatakan jika berbicara soal kedaulatan, pertahanan dan keamanan sama halnya berbicara tentang demokrasi yang mana tidak terdapat hitung-hitungan uang, berapapun harus di bayar. Karena hal tersebut dapat menjawab kebuntuan dalam masalah pencairan anggaran untuk mendukung eksistensi industri pertahanan.
KKIP sebagai bentuk kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh presiden untuk mendukung UU no 16 tahun 2012 diharapkan mampu menjadi instrument yang sangat strategis untuk menjaga pertahanan dan keamanan. Selain itu juga bisa menghidupkan Industri Pertahanan setelah mengalami kesulitan pasca reformasi. Kedepannya KKIP dihimbau memiliki rencana lebih besar lagi untuk membangun Industri pertahanan.
Wakil Menteri Pertahanan mengungkapkan, saat ini industri pertahanan dalam negeri masih berada dalam tahap industri menengah. Menurutnya masih banyak tantangan yang dihadapi agar Indonesia masuk dalam tahap industri pertahanan dengan teknologi tinggi.
Adapun aspek yang masih harus diperbaiki agar industri pertahanan dalam negeri mampu berkembang, di antaranya aspek manajemen di pemerintahan dan perusahaan, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang seharusnya berusia muda di atas 20 tahun tetapi saat ini kebanyakanya masih pekerja usia 40 tahun, infrstruktur produksi serta dukungan modal. Aspek modal dijadikan tantangan utama dalam memelihara hingga membangun industri pertahanan.
No comments:
Post a Comment