Per 1 Januari 2015, Bakamla Komandoi Radar dan Perangkat Lunak Terintegrasi

Jakarta (MI) : Pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Kelautan yang disetujui dan diundang-undangkan pada Sidang Paripurna DPR, 29 September 2014 pukul 22.35.

Badan Keamanan Laut nantinya akan menjadi komando semua stakeholder yang memiliki kewenangan di laut. Bakamla akan mengintegrasikan radar dan perangkat lunak yang dimiliki TNI AL, Kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bea Cukai, Imigrasi, dan stakeholder lain.

"1 Januari 2015, semua radar dan perangkat lunak yang dimiliki stakeholder akan terintegrasi di sini," ujar Sekretaris Pelaksana Harian Bakorkamla Dicky R. Munaf, saat ditemui di kantor Bakorkamla.

Menurut Dicky, pembentukan Bakamla selambat-lambatnya enam bulan ke depan. Hingga kini masih dalam pembahasan persiapan perangkat hukum.

Dalam UU Kelautan dicantumkan pembentukan Bakamla, tepatnya pada pasal 59 ayat 3.

Sumber : Jurnalmaritim