Friday, November 28, 2014

Di Hadapan Jokowi, Panglima TNI Minta Pembentukan 3 Komando Gabungan Wilayah


BOGOR (M) : Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengharapkan Presiden Joko Widodo segera mengesahkan pembentukan tiga komando gabungan wilayah yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ketiga komando gabungan ini tinggal menunggu peraturan presiden untuk bisa diwujudkan. 

"Kami telah melakukan penataan organisasi. Pertama, pembentukan komando gabungan wilayah pertahanan. Kami mengusulkan atas pembentukan 3 komando gabungan pertahanan. Untuk itu, hanya menunggu keputusan Bapak Presiden," ujar Moeldoko di hadapan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jumat (28/11/2014).

Moeldoko menuturkan soliditas TNI saat ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Namun, jenderal bintang empat itu menyoroti khusus perlunya ditekan egoisme sektoral setiap kesatuan. "Semua ego sektoral harus ditekan habis," tukas Moeldoko.

Selain meminta pembentukan tiga komando gabungan wilayah, Moeldoko juga melaporkan bahwa TNI akan segera membentuk Kodam Manado dan Papua, Divisi 3 Kostrad, dan armada tengah untuk TNI Angkatan Laut. Adapun untuk Angkatan Udara, TNI akan menambah satu korps, yakni Korps AU 3.
"Untuk memenuhi doktrin sistem pertahanan negara, maka setiap Kepala Staf Angkatan nanti akan ada Asisten Teritorial, slama ini hanya di Angkatan Darat. Ini pertimbangan signifikan untuk diadakan," papar Moeldoko.

Hari Jokowi mengumpulkan para panglima komando daerah seluruh Indonesia. Jokowi meminta mereka untuk menuangkan kendala yang dihadapi di lapangan. Setelah bertemu para pangdam, Jokowi akan bertemu dengan kepala kejaksaan tinggi pada siang hari.










Sumber : KOMPAS

2 comments:

  1. seharusnya jokowi cpt membentu 3 komando wilayah. 1 komando pusat. dan divisi 3 kostrad lbh baik di simpan di makassar.krn uda ada infrastrukvrnya.yaitu di pakatto. disana uda ada markas kostrad. jg krn sulawesi dekat dngam kalimantan.

    ReplyDelete
  2. ide bagus...tp kudu dikalkulasi dulu sebentar biar hasilnya maknyus.... rakyat kita belum terbiasa dg perubahan mendadak... apalagi aparaturnya, lebih2 DPR-nya

    ReplyDelete