IMPARSIAL: 4 Aspek Yang Harus Dibenahi TNI

Imparsial menyoroti empat aspek dalam tubuh TNI yang harus dibenahi agar tentara Indonesia lebih maju lagi. Sorotan tersebut dibuat berkaitan dengan hari jadi TNI ke-67 yang jatuh setiap 5 Oktober.

Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, mengakui reformasi TNI yang berjalan selama 14 tahun telah membuahkan hasil. Setidaknya, ucap dia, TNI sudah tidak lagi masuk dalam politik, seperti tak ada fraksi ABRI di DPR.

"Kendatipun dalam politik praktis, masih ada anggota TNI mencalonkan diri dalam pilkada," ungkap Poengky, Jumat (5/10).

Capaian itu, menurut Poengky, tidak lantas membuat TNI absen dari sorotan evaluatif. Imparsial, ucap dia, menyoroti empat hal yang harus dijadikan pertimbangan TNI untuk mengevaluasi diri.

Pertama, terang Poengky, TNI seharusnya memfokuskan penambahan anggaran untuk memperkuat AL dan AU. Hal yang perlu jadi pertimbangan, jelas dia, Indonesia adalah negara kepulauan yang memerlukan penguatan militer di laut dan udara. "Artinya, kekuatan militer yang bertumpu di darat sudah tidak relevan lagi," papar Poengky.

Poin kedua, menurut Poengky, adalah adalah melanjutkan pembahasan RUU Revisi UU Peradilan Militer yang berpotensi menjerat aparat TNI pelaku kekerasan. Hal itu, ungkap dia, perlu dilakukan mengingat masih banyak kasus kekerasan oleh aparat tentara yang tidak berujung pada pemberian sanksi atas pelakunya.

Ketiga, papar Poenky, poin yang berkenaan dengan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista). Dia menyatakan, aspek tersebut masih tidak bisa lepas dari permasalahan.

Misalnya, ucap Poenky, ketika pembelian alutsista yang sebelumnya sudah direncanakan, kemudian di tengah jalan diubah. Dugaan keterlibatan rekanan (broker/agen), tutur dia, juga masih sangat kuat. "Hal ini yang justru melemahkan upaya penguatan alutsista," ungkap Poengky.

Terakhir yang tidak kalah penting, tegas Poengky, adalah kesejahteraan prajurit yang masih sangat rendah. Persoalan itu, harus dipikirkan oleh para petinggi militer agar terjadi pemerataan hasil.

"Para petinggi militer juga harus konsisten dan taat pada UU TNI untuk menghentikan bisnis militer agar aparatnya lebih profesional," jelas Poengky.