Jakarta (MI) : Fenomena peningkatan gerakan ekstremisme, radikalisme, dan terorisme Negara Islam (IS atau yang dulunya disebut ISIS) tidak hanya mengancam keamanan kawasan Timur Tengah dan Barat, tetapi juga kawasan-kawasan lainnya, termasuk ASEAN.
Indonesia telah secara resmi menolak keberadaan paham IS di Indonesia dan mengkategorikan IS sebagai kelompok teroris.
Oleh karenanya, Indonesia mengajak seluruh negara anggota ASEAN untuk memerangi masuknya paham radikalisme dan ekstrimisme di kawasan melalui upaya pencegahan, pertukaran informasi, dan mendukung program sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dari paham tersebut.
Hal tersebut ditegaskan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu dalam pertemuan ke-9 ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM), saat agenda "Exchange of Views on Regional and International Security and Defence Issues".
Pertemuan ke-9 ADMM ini berlangsung dari tanggal 15 sampai dengan 17 Maret 2015 di Langkawi, Malaysia, bertema “ASEAN: Maintaining Regional Security and Stability for and by the People”.
Pertemuan ini dihadiri oleh para menhan dan delegasi seluruh negara anggota ASEAN serta Sekretaris Jenderal ASEAN Le Luong Minh dan perwakilan Sekretariat ASEAN.
Bertindak sebagai ketua sidang adalah Menhan Malaysia, Dato’ Seri Hishammuddin Tun Hussein yang menjabat sebagai Ketua ADMM tahun 2015.
Berdasarkan siaran pers yang diterima SP dari Kementerian Pertahanan, Rabu (25/3), tujuan pertemuan tersebut adalah untuk membahas, mengkoordinasikan, dan mengambil keputusan serta mengesahkan berbagai inisiatif kerja sama pertahanan dan keamanan di ASEAN.
Selain pembahasan soal ekstremisme, radikalisme, dan terorisme, dibahas pula isu-isu keamanan non-tradisional, seperti kejahatan siber, perompakan di laut, perdagangan manusia, penyakit menular, peredaran obat-obatan terlarang, bencana alam, pemanasan global, dan berbagai bentuk kejahatan lintas negara lainnya.
Indonesia mengkategorikan isu-isu keamanan non-tradisional ini sebagai ancaman nyata yang dihadapi oleh seluruh negara anggota.
Oleh karenanya, semangat kerja sama ASEAN perlu dimantapkan guna menanggulangi berbagai ancaman keamanan tersebut.
Sementara itu, ancaman yang tidak nyata bagi Indonesia adalah perang antar negara yang potensinya sangat kecil terjadi di ASEAN.
Dalam hal bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana (HADR), peran militer tetap dianggap penting untuk mengurangi dampak buruk bencana dan menyelamatkan lebih banyak nyawa.
Mengenai isu ini, Indonesia secara khusus menyampaikan peran dan kontribusinya bagi peningkatan ketahanan regional di bidang HADR, yakni melalui operasi dan latihan bersama.
Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya penguatan kerja sama militer negara-negara di kawasan dalam menjalankan operasi HADR bersama dan optimalisasi peran ASEAN Humanitarian Assistance (AHA) Centre sebagai satu-satunya pusat kendali HADR di kawasan ASEAN.
Mengenai isu Laut China Selatan, forum menekankan pentingnya kebebasan pelayaran dan penerbangan di wilayah LTS; mengajak pihak-pihak yang bersengketa di LTS untuk menahan diri, menghindari penggunaan kekerasan, serta menyelesaikan permasalahan dan sengketa secara damai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
Sumber : Beritasatu
No comments:
Post a Comment