Jakarta (MI) : Di sela-sela rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta,
kemarin (17/4), yang membahas persiapan Konferensi Asia Afrika, muncul
pernyataan mengejutkan dari Presiden Joko Widodo. Dia tiba-tiba
mengkritik tata kelola global yang kini tidak adil bagi semua negara.
Secara spesifik, kritik presidenlangsung tertuju ke Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB).
Kritik ini terangkai dalam pesannya kepada tim Sekretariat Negara, Staf
Presiden, dan Kementerian Luar Negeri, agar merancang naskah pidato
yang menyinggung keadilan internasional di hadapan peserta KAA.
"Saya
ingin pesan mengenai tatanan baru. Terutama, menurut saya, pesan
mengenai keseimbangan global. Keadilan global yang kita lihat sekarang
ini, United Nations tidak bisa memerankan itu," kata Jokowi.
Selama peringatan 60 tahun KAA, setidaknya Jokowi
akan berpidato dua kali. Pertama adalah pada pembukaan konferensi
tanggal 23 April, disusul kemudian menghadiri napak tilas di Bandung,
pada 24 April.
Dalam catatan merdeka.com, ini pertama kalinya ada kritik terbuka Jokowi terhadap kinerja PBB.
Sebelumnya, presiden ke-7 RI ini sebatas menyindir soal kurang
maksimalnya organisasi internasional itu menyokong kemerdekaan
Palestina.
Sindiran Jokowi itu disampaikan di hadapan Sekretaris
Jenderal PBB Ban Ki-moon pada KTT Asia Timur di Myanmar pada November
2014.
"Kita mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan kita
mengharapkan peran PBB lebih nyata, lebih konkret, dan riil," kata
presiden setelah bertemu Ki-moon.
Hubungan antara pemerintahan
Jokowi dengan PBB tak terlalu mulus enam bulan terakhir. Selain isu
Palestina, Ki-moon pernah mencoba mengingatkan Indonesia agar batal
mengeksekusi mati terpidana mati narkoba.
Melalui juru bicaranya, Ki-moon mengaku telah menghubungi Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi soal isu Bali Nine. Dia mendesak Indonesia agar
mempertimbangkan ulang keputusan menghukum mati warga asing.
mempertimbangkan ulang keputusan menghukum mati warga asing.
" PBB
menentang pelaksanaan hukuman mati dengan alasan apapun. Sekjen meminta
Indonesia mempertimbangkan ulang vonis eksekusi terhadap pelaku
kejahatan narkoba," kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric.
Saat
ada manuver soal hukuman mati itu, Jokowi tidak berkomentar. Pernyataan
keluar dari anak buahnya, semisal, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
"Ini bukan soal apa, tapi tentang perang terhadap narkoba dan
orang-orang bandar di dalam lapas bisa mengatur-atur transaksi narkoba.
Sampai sekarang, kebijakan kami tetap konsisten. Kami tidak akan lemah
karena tekanan," ujarnya.
Selama Indonesia masih menjalankan hukuman mati, kemungkinan akan terus muncul tekanan dari PBB. Lembaga antar negara itu mendesak semua anggota agar tak lagi menerapkan hukuman yang dianggap kejam.
Sudah ada 140 negara yang kini menghapus hukuman mati. Selain Indonesia, negara besar tetap mengadopsi hukuman mati adalah Amerika Serikat, Arab Saudi, dan China.
Sumber : Merdeka
Lah itu usa asu juga masih melaksanakan hukuman mati..?? Berani gak pbb berkoar ke amerika?? PBB is bullshit...! Maju terus nkri..no mercy for drugs dealers...!
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeletePBB jangan banyak terlalu campuri urusan indonesia...penjahat gembong narkoba dibela, tapi ribuan warga negara palestina yg butuh pertolongan dan bantuan kemanusian aja jauh dari komentar dan urusan si ban kimon...alias PBB. Maju terus NKRI
ReplyDelete