2.600 PERSONEL DITURUNKAN UNTUK PENGAMANAN BDF

DENPASAR (MI) :Ribuan tamu negara mulai berdatangan ke Bali dalam rangka menghadiri Bali Democracy Forum (BDF) yang akan dimulai besok, Kamis 8 November 2012. Pengamanan di seluruh Bali, terutama di kawasan Nusa Dua diperketat.

Menurut pantauan VIVAnews di lapangan, hari ini, Rabu 7 November 2012, para tamu negara datang silih berganti dengan kawalan ketat aparat kepolisian. Di jalan-jalan, personel TNI dan Polsi disebar untuk mengurai kemacetan akibat kedatangan para tamu.

Pemeriksaan ketat aparat dilakukan di pintu masuk kawasan BTDC (Bali Tourism Development Corporation), Nusa Dua. Kendaraan bermotor hingga barang bawaan tidak luput dari pemeriksaan. Di pintu masuk utama, tim dari Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) ikut memantau jalannya pengamanan kendaraan.

Menurut Direktur Binmas Polda Bali Kombes Pol I Putu Gde Suastawa, sedikitnya 2.600 personel gabungan TNI/Polri dikerahkan untuk pengamanan forum tahunan ini.

"Untuk pengamanan BDF, kami juga melibatkan petugas pecalang di sekitar wilayah Nusa Dua," kata Suastawa

Diperkirakan, sebanyak 1.246 delegasi dari 73 negara akan menghadiri BDF yang akan dibuka besok oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Forum ini juga dihadiri 12 kepala negara dan 27 menteri negara-negara Asia Pasifik.

"Kepala negara yang memastikan hadir adalah dari negara Australia, China, Singapura, Iran, Afghanistan, Yaman, Korea Selatan, Brunei Darussalam, Timor Leste, Thailand, Myanmar dan Papua Nugini. Australia dan Korea Selatan bertindak selaku Co-chair," kata Direktur Kerja Sama Teknik Kementerian Luar Negeri, Siti Nugraha Mauludiah.

Salah satu kepala negara yang dinantikan kehadirannya adalah Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad yang telah berangkat dari Teheran menuju Bali hari ini. Besok, Ahmadinejad akan menggelar konferensi pers di Hotel Ayodya Resort Bali.

Di antara isu-isu utama yang akan dibahas dalam BDF kali ini adalah masalah keamanan, perdamaian, hak asasi manusia dan perkembangan ekonomi. Pertemuan yang digagas SBY sejak tahun 2008 ini bertujuan untuk mempromosikan demokrasi di negara Asia Pasifik.

Sumber : Vivanews