Menlu RI : Aksi Militer Tak Bisa Selesaikan Masalah ISIS

JAKARTA (MI) : Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, mengatakan Indonesia cenderung menggunakan "pendekatan lebih luas" dalam menyelesaikan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Marty Natalegawa menegaskan hal itu menanggapi rencana tindakan militer Amerika Serikat terhadap ISIS berupa pengiriman 475 personil militer ke Irak tetapi tidak akan berperan dalam pertempuran.

"Penyelesaian yang hanya menggunakan upaya kekerasan itu sifatnya tidak akan langgeng dan berpotensi menciptakan masalah-masalah baru di kemudian hari," kata Marty Natalegawa kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Kamis (11/9/2014), di Jakarta.

Menurutnya, Indonesia cenderung mementingkan penyelesaian akar atau sumber permasalahan di Irak dan Suriah ketimbang pendekatan militer semata. "Memerlukan pendekatan yang lebih luas lagi dari hanya semata penggunaan kekuatan atau kekerasan," kata Marty.

Sebelumnya, Amerika Serikat telah melancarkan lebih dari 150 serangan udara melawan kelompok ini di Irak dan memasok senjata bagi tentara Irak dan pejuang Kurdi untuk memerangi ISIS.
Dalam keterangan persnya, Presiden Obama berjanji bahwa Amerika akan memimpin "sebuah koalisi untuk memukul balik" ISIS.

Tidak langgar HAM

Sementara itu, pengamat hubungan internasional yang juga staf pengajar Universitas Pertahanan, Bartarto Bandoro mengatakan, pilihan AS mencari dukungan dunia untuk melawan Daulah Islamiyah merupakan putusan yang tepat.
"Ini pilihan pertama yang tidak memberikan implikasi terlalu buruk kepada AS," kata Bartarto kepada BBC Indonesia.

Bantarto menganggap dukungan AS terhadap rezim yang berkuasa di Irak sangat penting untuk melawan ISIS.  Namun demikian, dia mengatakan, apabila AS melakukan "intervensi langsung" ke Irak dan Suriah, dapat menyebabkan "risiko yang lebih besar."

"Ini bisa memberi implikasi yang sama ketika AS menyerang Irak," ujarnya, menganalisa.
Tentang sikap Indonesia yang cenderung "tidak setuju" dengan sikap AS yang akan melakukan serangan militer terhadap ISIS di Irak dan Suriah, Bartarto mendukungnya.

Menurutnya, Indonesia lebih baik meminta Dewan Keamanan PBB untuk menggelar sidang tentang sepak terjang ISIS di wilayah Irak dan Suriah dengan titik tekan pada pendekatan multilateral.
"Saya kira posisi Indonesia adalah sejauh ini tidak melanggar HAM dan sejauh itu tidak menyebabkan korban di pihak sipil, Indonesia mau-tidak-mau menerima keputusan AS seperti itu," kata Bartarto.










Sumber :  KOMPAS