RI alihkan pembelian Leopard dari Belanda ke Jerman

JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan penolakan parlemen Belanda terhadap rencana jual murah main battle tank Leopard membuat Kementerian Pertahanan (Kemhan) fokus untuk membeli tank Leopard dari Jerman. 

Sebanyak 100 unit tank akan dibeli untuk modernisasi alutsista TNI AD. "Khusus TNI AD, kita telah putuskan membeli tank berat Leopard dari Jerman dengan pertimbangan memperoleh ke pastian waktu dan target dari volume peralatan militer yang kita perlukan," kata Sjafrie di Jakarta Senin (2/7).

Menurut Sjafrie, rencana membeli tank Leopard dari Belanda dihentikan sehingga fokus kepada proses pengadaan pembelian tank tersebut yang berasal dari Jerman tersebut berjalan lancar. Alokasi anggaran 280 juta dollar AS yang diperlukan diproses berdasarkan alokasi pinjaman luar negeri.

"Saat ini proses dilakukan secara akselerasi dan pararel sehingga dalam waktu satu minggu kita akan segera memperoleh kepastian-kepastian dari aspek pengadaan dan pembiayaan dan tentu saja diikuti oleh aspek pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pencegahan dan penyimpangan pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Itjen Kemhan serta Mabes TNI dan Angkatan," kata dia.

Dia berharap 15 unit tank sudah di berada di Indonesia pada Oktober 2012. Pertimbangan pembelian tank Leopard dari Belanda tidak diteruskan karena faktor kepastian dari waktu yang diperlukan dan juga kepastian proses yang diperlukan.

Nota Kesepahaman
Pemerintah Indonesia dan Australia menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) hibah empat pesawat Hercules tipe C-130 H dari Australia. Australia sudah mendapat persetujuan Amerika Serikat (AS), sebagai produsen pesawat Hercules, untuk menghibahkan ke Indonesia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan), Marsekal Madya TNI Eris Haryanto, dan Panglima Angkatan Bersenjata Australia, David Hurley, menandatangani MoU tentang hibah pesawat tersebut di RAAF Darwin, Australia, Senin (2/7).

Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro, dan Menteri Pertahanan Australia, Stephen Smith, menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman hibah yang dilakukan di depan pesawat Hercules yang akan dihibahkan itu. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Australia, Stephen Smith, mengatakan pemberian hibah produk-produk militer asal AS harus seizin negara tersebut dan pihak AS sudah setuju atas penghibahan pesawat Australia ini kepada Indonesia.

Menteri Purnomo Yusgiantoro mengatakan hibah pesawat Hercules itu dibutuhkan Indonesia, terutama untuk mendukung operasi-operasi militer bukan perang seperti penanganan bencana. "Atas nama pemerintah, saya sangat mengapresiasi hal ini," kata dia.

Sementara itu, Kepala Staf TN AU, Marsekal TNI Imam Sufaat, mengatakan empat pesawat hibah tersebut tidak bisa langsung dibawa pulang karena akan direnovasi terlebih dulu. Perbaikan, termasuk pengecatan dan penggantian suku cadang, untuk pesawat yang dihibahkan membutuhkan dana sekitar 50 juta dollar Australia.

Sebelum bertolak ke Australia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kemarin juga telah dilakukan pertemuan antara Menhan Indonesia dan Australia dalam finalisasi hibah pesawat Hercules C130 tersebut. Menurut SBY, dengan tidak diterbangkannya lagi Fokker 27 maka dalam negeri membutuhkan sarana angkut yang lebih banyak lagi.

Selain yang disebutkan di atas, kerja sama juga dilakukan dalam bidang pendidikan maupun kesehatan. Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, megatakan Komisi I DPR mempertanyakan hibah pesawat Hercules jenis C-130/H dari Australia yang disertai biaya perbaikan 50 juta dollar Ausralia. Dana perbaikan yang dikeluarkan pemerintah terlalu besar.

Pada pertengahan 2011, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) melaporkan rencana hibah Hercules namun memerlukan dana untuk perbaikan. Karena dirasa perlu dan mendesak, Komisi I saat itu menyetujui. Akan tetapi, beberapa bulan kemudian Kemhan melaporkan bahwa Pemerintah Australia membatalkan hibah tersebut. Dan baru pada awal tahun 2012 pemerintah menyampaikan ulang bahwa hibah pesawat dari Australia itu jadi dilaksanakan.