Pangkalan Militer di Natuna, Siap Jaga Wilayah NKRI dari Caplokan Negara Asing

 

MEDAN (MI) : Pemerintah Indonesia tak ingin Natuna dicaplok negara lain, setelah melakukan latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) dan mengubah nama Laut China Selatan jadi Laut Natuna Utara, kali ini pemerintah meresmikan pangkalan militer di Natuna, Selasa (18/12/2018).
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto didampingi KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, dan KSAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna, meresmikan Satuan TNI Terintegrasi Natuna di Pelabuhan Faslabuh TNI AL, Selat Lampa, Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Peresmian Satuan TNI Terintegrasi Natuna  yang juga Pangkalan Militer Terpadu Natuna ini dipublikasikan media terbesar Hong Kong South China Morning Posrt (SCMP) berjudul: Indonesia opens military base on edge of South China Sea to ‘deter security threats’

Melansir situs resmi TNI, tni.mil.id, dalam sambutannya, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa peresmian Satuan TNI Terintegrasi Natuna ini merupakan langkah finalisasi, salah satu program perencanaan strategis jangka menengah, untuk membangun kekuatan TNI yang diharapkan mampu memberikan daya tangkal (detterence effect) terhadap ancaman khususnya di perbatasan.
“Peresmian Satuan TNI Terintegrasi Natuna ini, juga merupakan perwujudan kontinuitas gagasan, dimana perencanaannya melibatkan para Perwira-Perwira TNI lintas generasi, dari Mabes TNI maupun Mabes Angkatan. Pembangunan Satuan TNI Terintegrasi akan terus dilanjutkan di pulau-pulau strategis lainnya sesuai tahapan pembangunan di Renstra berikutnya,” tuturnya.

Panglima TNI menjelaskan bahwa kedepan Satuan TNI Terintegrasi direncanakan akan menjadi bagian dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan yang akan segera dibentuk.

 

 

Satuan TNI Terintegrasi saat ini masih berupa Embrio yang terdiri dari satuan-satuan TNI AD yaitu Batalyon Komposit yang diperkuat oleh Kompi Zeni Tempur, Baterai Rudal Artileri Pertahan Udara dan Baterai Artileri Medan.
Sementara itu, dari Satuan TNI AL selain Pangkalan TNI AL juga terdapat Kompi Komposit Marinir dan fasilitas pelabuhan untuk mendukung operasional Kapal Perang TNI AL, yang beroperasi disekitar perairan Natuna.

Sedangkan Pangkalan Udara TNI AU dilengkapi berbagai fasilitas, seperti Hanggar Integratif dan Hanggar Skuadron Unmanned Aerial Vehicle (UAV) untuk mendukung operasional Pesawat Udara TNI.
“Selain itu juga dilengkapi dengan Mess dan Rumah Sakit Integratif, untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh prajurit TNI di Natuna,” kata Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa Satuan TNI Terintegrasi Natuna masih akan terus berkembang, sesuai peningkatan eskalasi ancaman.

Menurutnya, perencanaan ke depan dimungkinkan untuk menyempurnakan Satuan TNI Terintegrasi menjadi organisasi permanen dan terintegrasi dalam satu komando dan dilengkapi dengan sistem kendali operasi berbasis kemampuan network centric warfare.
Sehari setelah peresmian Pangkalan TNI Terpadu Natuna, Calon presiden petahana Joko Widodo bercerita pengalamannya sebagai Presiden RI beberapa tahun lalu saat harus naik kapal perang ketika ada klaim terkait Pulau Natuna.
"Waktu ada klaim Pulau Natuna itu masuk Laut China Selatan, saya panas, saya bawa kapal perang ke Natuna," kata Jokowi saat berpidato dalam acara Deklarasi Akbar Ulama Madura Bangkalan, Rabu (19/12/2018), di Gedung Serba Guna Rato Ebuh, Bangkalan, Jatim.
Melansir kompas.com, Jokowi mengatakan, saat itu ia ingin menunjukkan Natuna merupakan wilayah teritorial Indonesia.
Terlebih bahwa sekitar 169.000 penduduk yang seluruhnya WNI menempati wilayah tersebut.

 

"Saya sampaikan Natuna itu di daerah teritorial Indonesia. Karena, penduduk Natuna itu 169.000 penduduk Indonesia," ungkapnya.
Ia menekankan, siapa pun yang menentang hal itu, Pemerintah RI siap menghadapinya.

"Kalau mau ajak berantem, ya kita ramai-ramai, kalau ada yang macam-macam," ucapnya.
Sebelumnya pada acara yang sama, Yenny Wahid menilai, Jokowi sebagai sosok yang meskipun kurus, memiliki mental yang sangat kuat.
"Ada seorang laki-laki kurus menaiki kapal perang, kapal itu mengarungi Natuna. Apa yang dilakukan laki-laki itu? Dia mengambil air wudhu di Samudera yang luas. Maknanya apa? Tekad dari pemimpin Indonesia untuk menegakkan teritorial bangsa kita," paparnya.

Bahkan ketika terjadi persengketaan dengan Tiongkok terkait klaim perairan Natuna, ketika negara lain hanya mengirimkan "lawyer" ke pengadilan internasional, kata Yenny, justru berbeda dengan yang dilakukan Jokowi.
"Tapi tidak, laki-laki kurus ini. Dia bermaklumat bahwa Indonesia itu negara berdaulat," kata Yenny.
Melansir SCMP, pangkalan militer ini diperkuat lebih dari 1.000 personel berada di ujung selatan Laut China Selatan yang disengketakan, di mana klaim teritorial China dan beberapa negara lain saling tumpang tindih.
Di militer Indonesia, satu batalion terdiri dari antara 825 hingga 1.000 personel, sementara satu korps terdiri dari sekitar 100 personel.
Foto-foto di Twitter resmi Pusat Informasi TNI, juga menunjukkan upacara peresmian rumah sakit untuk melayani personel militer di pangkalan tersebut.
Pangkalan tersebut  terletak di Selat Lampa di Pulau Natuna Besar—bagian dari Kepulauan Natuna—salah satu daerah terluar Indonesia dan lebih dari 200 kilometer dari pulau Kalimantan.

Indonesia bukan negara penggugat di Laut China Selatan, tetapi Jakarta dan Beijing telah mengalami beberapa pertikaian maritim di daerah yang kaya sumber daya tersebut, termasuk sengketa pada tahun 2016 ketika sebuah kapal patroli Indonesia menangkap kapal ikan China seberat 300 ton.

 

Beberapa jam kemudian, sebuah kapal Penjaga Pantai China menabrak kapal nelayan tersebut, sehingga pihak berwenang Indonesia melepaskannya.
Pada upacara peresmian pangkalan tersebut, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pos terdepan itu dirancang untuk berfungsi sebagai alat pencegah potensi ancaman keamanan, khususnya di daerah perbatasan, menurut juru bicara militer Kolonel Sus Taibur Rahman.
Collin Koh Swee Lean—seorang analis di Sekolah Studi Internasional S Rajaratnam di Singapura—mengatakan bahwa rencana untuk sebuah pusat militer di Kepulauan Natuna telah dibuat selama bertahun-tahun.

“Peristiwa pada bulan Maret 2016 dengan China memberi lebih banyak dorongan untuk rencana tersebut,” kata Koh.
Aaron Connelly—seorang peneliti di International Institute for Strategic Studies-menggambarkan komentar Jokowi “jelas-jelas adalah retorika kampanye”.
Laut China Selatan adalah lokasi bagi beberapa jalur laut tersibuk di dunia, dan China memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei, serta Taiwan.
Meskipun China mengakui kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna, tapi China menegaskan bahwa kedua negara memiliki klaim yang tumpang tindih terhadap hak-hak maritim dan kepentingan di wilayah tersebut yang perlu diselesaikan—klaim yang ditolak oleh Indonesia.
Tahun lalu, pemerintah Indonesia mempresentasikan peta nasional yang diperbarui, di mana zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di utara Kepulauan Natuna berganti nama menjadi Laut Natuna Utara. Itu sebelumnya digambarkan sebagai bagian dari Laut China Selatan.
Pada tahun 2002, Indonesia mengganti nama bagian dari Laut China Selatan yang berada dalam ZEE Indonesia sebagai Laut Natuna, kecuali perairan di utara Kepulauan Natuna. Dengan perubahan nama terbaru itu, Laut China Selatan tidak lagi digunakan untuk wilayah perairan Indonesia.
Sesaat setelah perubahan nama tersebut, China menyatakan menentang langkah itu, dengan mengatakan bahwa itu akan menghasilkan komplikasi dan perluasan perselisihan.
Mengubah nama yang diakui secara internasional juga akan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas, dan tidak kondusif bagi hubungan damai antara Jakarta dan Beijing, katanya.
Namun, Indonesia membalas, bahwa Indonesia memiliki hak untuk memberi nama perairan teritorialnya sendiri, dan bahwa Laut Natuna Utara jatuh ke dalam wilayahnya.

Tetapi walau Indonesia fokus untuk melindungi kepentingannya sendiri di sekitar Kepulauan Natuna, bukan berarti Indonesia ingin menentang China, mengingat minat Jokowi dalam menarik investasi China untuk proyek infrastruktur, menurut laporan oleh lembaga pemikir Australia, The Lowy Institute.
“Terlepas dari retorika Jokowi yang tegas tentang hak-hak maritim, Indonesia telah berusaha memastikan bahwa kampanye melawan penangkapan ikan ilegal tidak menargetkan kapal-kapal China; dan dalam diplomasi regional, pemerintahan Jokowi ingin memastikan untuk tidak menyinggung Beijing,” kata Connelly.

Sumber : TribunMedan