 |
| Project terbaru MBT Turki |
JAKARTA-(MI) :Selasa (18/9) pagi ini, Komisi I DPR dijadwalkan menerima kunjungan kerja delegasi Parlemen Turki, untuk membahas sejumlah persoalan internasional dan kelanjutan upaya peningkatan kerja sama industri pertahanan antar kedua negara.
"Turki, parlemen dan pemerintahannya, sesungguhnya selama ini banyak berharap Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia dan mempunyai pengaruh luas di kawasan ASEAN dan Gerakan Non Blok, banyak memainkan peran dalam penyelesaian masalah internasional yang terjadi saat ini. Seperti isu nuklir Iran dan masalah Palestina," ujar Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq kepadaJurnalparlemen.com
Kata Mahfudz, Turki sejak lama telah membuka diri dan mengajak Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang pertahanan. Namun sayang Pemerintah RI sangat lambat meresponsnya, ketimbang misalnya kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat dan Eropa. Padahal, standar alutusista Turki itu sudah sama dengan yang dimiliki negara-negara NATO.
"Ini sebagaimana juga mereka sampaikanan saat kunjungan kerja kita (Komisi I DPR) ke Turki beberapa lalu dan kunjungan kenegaraan Presiden dan PM Turki ke Indonesia selama beberapa waktu lalu. Mereka berulang kali sudah menyampaikan dan mengajak peningkatan kerja sama pertahanan dengan RI."
Kata Mahfudz, sebelumnya Komisi I DPR juga telah menekankan perlunya pengadaan dan modernisasi alutsista TNI yang bervariasi. Tujuannya, ketika negara yang selama ini menjadi tumpuan atau kiblat alutsista bagi TNI, tiba-tiba mengembargo, Indonesia tidak terpukul. Menurut Mahfudz, sejumlah alutsista berat Turki seperti kapal selam, kapal perang, pesawat tempur, pesawat tanpa awak, dan radar militer, sangat berkualitas baik dan berstandar NATO.
"Mereka (Turki) sudah berulang kali menyatakan siap melakukan transfer teknologi alutsista jika Pemerintah RI mau. Dan, Turki sangat terbuka serta tidak memberikan persyaratan politik untuk kerja sama pengadaan, alih teknologi, dan produksi alutsista dari Turki pada Indonesia tersebut. Sekarang tinggal kitanya, mau tidak meningkatkan kerja sama dengan Turki tersebut, utamanya kerja sama dalam bidang pertahanan tersebut," ujar politisi PKS tersebut.
"Turki, parlemen dan pemerintahannya, sesungguhnya selama ini banyak berharap Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia dan mempunyai pengaruh luas di kawasan ASEAN dan Gerakan Non Blok, banyak memainkan peran dalam penyelesaian masalah internasional yang terjadi saat ini. Seperti isu nuklir Iran dan masalah Palestina," ujar Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq kepadaJurnalparlemen.com
Kata Mahfudz, Turki sejak lama telah membuka diri dan mengajak Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang pertahanan. Namun sayang Pemerintah RI sangat lambat meresponsnya, ketimbang misalnya kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat dan Eropa. Padahal, standar alutusista Turki itu sudah sama dengan yang dimiliki negara-negara NATO.
"Ini sebagaimana juga mereka sampaikanan saat kunjungan kerja kita (Komisi I DPR) ke Turki beberapa lalu dan kunjungan kenegaraan Presiden dan PM Turki ke Indonesia selama beberapa waktu lalu. Mereka berulang kali sudah menyampaikan dan mengajak peningkatan kerja sama pertahanan dengan RI."
Kata Mahfudz, sebelumnya Komisi I DPR juga telah menekankan perlunya pengadaan dan modernisasi alutsista TNI yang bervariasi. Tujuannya, ketika negara yang selama ini menjadi tumpuan atau kiblat alutsista bagi TNI, tiba-tiba mengembargo, Indonesia tidak terpukul. Menurut Mahfudz, sejumlah alutsista berat Turki seperti kapal selam, kapal perang, pesawat tempur, pesawat tanpa awak, dan radar militer, sangat berkualitas baik dan berstandar NATO.
"Mereka (Turki) sudah berulang kali menyatakan siap melakukan transfer teknologi alutsista jika Pemerintah RI mau. Dan, Turki sangat terbuka serta tidak memberikan persyaratan politik untuk kerja sama pengadaan, alih teknologi, dan produksi alutsista dari Turki pada Indonesia tersebut. Sekarang tinggal kitanya, mau tidak meningkatkan kerja sama dengan Turki tersebut, utamanya kerja sama dalam bidang pertahanan tersebut," ujar politisi PKS tersebut.
kalo bisa di per cepat pembuatan nya.tolak bila ada persyaratan yg tidak prlu
ReplyDelete