JAKARTA (MI) :
Panglima TNI Jenderal Moeldoko membantah adanya eksodus di tiga desa di
Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Moeldoko berdalih eksodus terjadi
lantaran ada acara keluarga dan hal yang bersifat sementara.
"Jadi bukan situasi yang kejadian yang istimewa. Kebetulan, ada acara keluarga di sebelah, sebentar lagi geser ke kita. Sudah begitu saja," ujar Moeldoko usai menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (16/11/2014).
Moeldoko mengaku bahwa ada ikatan sosial antara masyarakat Nunukan dengan dengan warga Malaysia di perbatasan. Mereka bahkan banyak yang bersaudara. Dengan kondisi itu, Moeldoko meyakini alasan eksodus itu tidak disebabkan ketimpangan ekonomi.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno juga melihat peristiwa di Nunukan bukanlah ancaman. Menurut dia, eksodus itu hanya bersifat sementara.
"Kalau ada acara kegiatan, mereka ya satu rombongan bersama-sama," ujar Tedjo.
Tedjo memaparkan perbatasan Indonesia dengan Malaysia di tiga desa di Nunukan hanyalah berupa patok kayu. Sehingga, warga di sana dengan mudah masuk ke wilayah negeri jiran. Saat ditanya soal ketimpangan ekonomi di daerah Nunukan dengan Malaysia, Tedjo mengakuinya.
"Kita belum ada pembangunan apa-apa, sementara di Malaysia sudah dibangun kebun. Jadi, orang-orang kita bekerja di sana, belanja di sana," ujarnya.
Eksodus
Sebelumnya dikabarkan, ratusan warga di tiga desa, yaitu Desa Labang, Desa Panas, dan Desa Tao Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, melakukan eksodus ke Malaysia.
Mereka berdalih ingin mencari kehidupan yang layak karena selama menetap di Indonesia kesejahteraannya jauh dari harapan. Misalnya, hampir 100 persen kebutuhan pokok warga di wilayah perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong itu bergantung dari Malaysia.
”Sebenarnya eksodus ke Malaysia bukan baru baru ini. Eksodus terjadi sejak konfrontasi tahun 1965 sampai sekarang. Mereka eksodus bukan untuk menjadi warga sana, tapi karena kesulitan ekonomi. Warga perbatasan ini susah untuk mendapat pekerjaan. Karena mereka mendengar informasi dari keluarga mereka di Malaysia mudah mendapat pekerjaan, lama-kelamaan enak hidupnya di sana, akhirnya menetap,” ujar Anggota Komisi II DPRD Nunukan, Lewi, di ruang kerjanya, Rabu (12/11/2014).
Lewi mengatakan, 60 persen warganya lebih memilih tinggal di Malaysia. Selain masalah perekonomian, kemudahan mendapatkan dokumen kependudukan pun menjadi alasan warga di wilayah perbatasan menetap di Malaysia.
”Dari tiga kelompok desa ini, sekitar 60 persen warganya dari tahun 1965 sampai sekarang eksodus ke Malaysia. Ada keluarga di sana juga mempermudah untuk mendapatkan IC (semacam KTP) karena adanya ikatan keluarga. Bahkan orangtua di sana difasilitasi oleh negara untuk mendapat tunjangan. Biaya hidupnya dipenuhi oleh Pemerintah Malaysia,” kata Lewi.
"Jadi bukan situasi yang kejadian yang istimewa. Kebetulan, ada acara keluarga di sebelah, sebentar lagi geser ke kita. Sudah begitu saja," ujar Moeldoko usai menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Bandara Halim Perdanakusuma, Minggu (16/11/2014).
Moeldoko mengaku bahwa ada ikatan sosial antara masyarakat Nunukan dengan dengan warga Malaysia di perbatasan. Mereka bahkan banyak yang bersaudara. Dengan kondisi itu, Moeldoko meyakini alasan eksodus itu tidak disebabkan ketimpangan ekonomi.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno juga melihat peristiwa di Nunukan bukanlah ancaman. Menurut dia, eksodus itu hanya bersifat sementara.
"Kalau ada acara kegiatan, mereka ya satu rombongan bersama-sama," ujar Tedjo.
Tedjo memaparkan perbatasan Indonesia dengan Malaysia di tiga desa di Nunukan hanyalah berupa patok kayu. Sehingga, warga di sana dengan mudah masuk ke wilayah negeri jiran. Saat ditanya soal ketimpangan ekonomi di daerah Nunukan dengan Malaysia, Tedjo mengakuinya.
"Kita belum ada pembangunan apa-apa, sementara di Malaysia sudah dibangun kebun. Jadi, orang-orang kita bekerja di sana, belanja di sana," ujarnya.
Eksodus
Sebelumnya dikabarkan, ratusan warga di tiga desa, yaitu Desa Labang, Desa Panas, dan Desa Tao Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, melakukan eksodus ke Malaysia.
Mereka berdalih ingin mencari kehidupan yang layak karena selama menetap di Indonesia kesejahteraannya jauh dari harapan. Misalnya, hampir 100 persen kebutuhan pokok warga di wilayah perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong itu bergantung dari Malaysia.
”Sebenarnya eksodus ke Malaysia bukan baru baru ini. Eksodus terjadi sejak konfrontasi tahun 1965 sampai sekarang. Mereka eksodus bukan untuk menjadi warga sana, tapi karena kesulitan ekonomi. Warga perbatasan ini susah untuk mendapat pekerjaan. Karena mereka mendengar informasi dari keluarga mereka di Malaysia mudah mendapat pekerjaan, lama-kelamaan enak hidupnya di sana, akhirnya menetap,” ujar Anggota Komisi II DPRD Nunukan, Lewi, di ruang kerjanya, Rabu (12/11/2014).
Lewi mengatakan, 60 persen warganya lebih memilih tinggal di Malaysia. Selain masalah perekonomian, kemudahan mendapatkan dokumen kependudukan pun menjadi alasan warga di wilayah perbatasan menetap di Malaysia.
”Dari tiga kelompok desa ini, sekitar 60 persen warganya dari tahun 1965 sampai sekarang eksodus ke Malaysia. Ada keluarga di sana juga mempermudah untuk mendapatkan IC (semacam KTP) karena adanya ikatan keluarga. Bahkan orangtua di sana difasilitasi oleh negara untuk mendapat tunjangan. Biaya hidupnya dipenuhi oleh Pemerintah Malaysia,” kata Lewi.
Sumber : KOMPAS
Tapi harus tetap kita waspadai dan Pemerintah Baru Harus memperhatikan masyarakat Perbatasan.....
ReplyDelete