Sunday, August 10, 2014

Panglima TNI Ancam Malaysia


DEPOK (MI) : Pemerintah Malaysia tanpa izin membangun mercusuar di perairan Tanjung Datu, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pembangunan secara ilegal di wilayah yang masuk Indonesia tersebut membuat Panglima TNI Jenderal Moeldoko geram.

Meski juga persoalan saling klaim wilayah perariran tersebut diselesaikan lewat jalur diplomasi, Moeldoko mengaku tidak sabar. Pasalnya, dari dua pertemuan antara perwakilan Kemenlu dan delegasi Malaysia, masih belum menemukan kata sepakat. Akhirnya akan dilakukan pertemuan ketiga yang dilakukan perwakilan kedua negara.

Moeldoko menyatakan, jalur perundingan memang harus dihormati. Kendati begitu, TNI juga memiliki pertimbangan untuk menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri lantaran hal itu termasuk persoalan pertahanan yang mengusik kedaulatan NKRI.

"Jadi, kalau pihak Malaysia lama-lama tidak mau bongkar, kami akan membongkar. Begitu kira-kira. Saya sudah berikan penekanan pada tim untuk bekerja dengan cepat dan saya tidak mau berlama-lama," ancam Moeldoko di rumah musisi Iwan Fals di Depok, akhir pekan kemarin.

Sebelumnya, Moeldoko beserta jajaran petinggi TNI melakukan kunjungan ke wilayah perbatasan dengan meninjau langsung mercusuar yang dibangun Malaysia. Dia mengakui, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan persoalan itu melalui jalur perundingan.

Dampaknya, pertemuan ketiga dengan Malaysia sedang diagendakan Kemenlu dalam waktu dekat. Hanya saja, pihaknya enggan menunggu terlalu lama lantaran TNI bisa bergerak sendiri. Pasalnya, bagi TNI sebuah keputusan tidak boleh dibuat dalam waktu lama.

"Tim sudah beri pesan kita ambil langkah tegas, kita tak boleh bermain dengan waktu. Kalau mereka tidak mau bongkar, TNI yang akan membongkarnya sendiri," kata mantan kepala staf Angkatan Darat tersebut.








Sumber :  REPUBLIKA

1 comment:

  1. Saya salut dan bangga dengan panglima TNI. Memang TNI harus punya sikap sendiri terhadap wilayah sengketa yang jelas2 masuk teritorial NKRI. Untuk urusan diplomasi silahkan diurus oleh pemerintah, jgn sampai berlarut2. Jika TNI tidak bersikap tegas dan menunggu hasil diplomasi, bisa2 hilang lagi pulau kita.
    Tapi berbeda jika jelas2 wilayah tersebut masih dalam sengketa, silahkan pemerintah mengurusnya dan TNI hanya memantau saja.
    Jadi menurut saya sikap TNI sudah tepat dan benar, ini perlu ditiru oleh setiap pemimpin nasional (presiden). Tinggal bagaimana kinerja pemerintah disini. Jika sampai kalah lagi dalam hal diplomasi, sepertinya harus dirombak total team diplomasi Indonesia.

    ReplyDelete