Jakarta (MI) : Salah satu cara
untuk mewujudkan visi maritim Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi)
adalah dengan memperkuat TNI Angkatan Laut. Peran TNI AL sangat penting
dalam menjaga kawasan laut Indonesia, terutama dalam menjaga pulau-pulau
strategis yang berbatasan dengan negara tetangga.
Pandangan itu disampaikan pengamat militer Susaningtyas NH Kertopati di Jakarta, Kamis (9/10).
Dikatakan, dari 17.499 pulau yang ada di Indonesia, sebanyak 92 pulau
terluar dan 12 pulau di antaranya adalah pulau-pulau strategis yang
tersebar di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga. Pulau-pulau itu
juga digunakan sebagai titik-titik batas terluar (base point)
pengukuran batas wilayah NKRI.
“Untuk bisa mewujudkan visi maritimnya, Jokowi harus memperkuat TNI
AL. Apalagi, pulau terluar merupakan beranda Nusantara yang harus terus
diawasi,” ujar perempuan yang akrab disapa Nuning itu.
Dikatakan, selain menjalankan tugas-tugas militer matra laut, TNI AL
juga harus terus berupaya melakukan langkah-langkah proaktif untuk
meningkatkan ketahanan nasional di wilayah perbatasan sesuai kebijakan
pemerintah. Kebijakan yang dimaksud mengenai upaya menjadikan kawasan
perbatasan negara sebagai beranda, di mana pendekatan pertahanan lebih
mengedepankan aspek prosperity dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan tetap memperhatikan aspek sekuriti.
Untuk itu, politisi Partai Hanura itu berharap agar rencana strategi
(renstra) pertahanan pemerintah mendatang memiliki konsistensi dalam
meningkatkan kemampuan personel (sumber daya manusia) dan alat utama
sistem persenjataan (alutsista).
“Pemenuhan alutsista harus teranggarkan dengan baik dan dengan tata
cara yang dapat diterima semua pihak. Tujuannya agar TNI AL mampu
menghadapi tantangan perkembangan ancaman keamanan laut atau maritim
dalam bentuk apa pun,” tuturnya.
Mantan anggota Komisi I DPR itu menilai, alutsista yang dimiliki TNI
AL saat ini belum memadai untuk mengawal Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan
Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Alutsista TNI belum mampu
mengatasi pencurian ikan (illegal fishing), pembalakan liar (illegal logging), dan aksi perompakan di laut.
“Kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kasal Laksamana
Marsetio bahwa TNI AL, selain melaksanakan tugas TNI matra laut, juga
menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah yuridiksi nasional
sesuai dengan hukum nasional dan international yang telah diratifikasi,”
ujarnya.
Di sisi lain, Nuning juga meminta agar TNI harus meningkatkan
disiplin prajurit, yang harus linier dengan peningkatan kesejahteraan.
“Pengesahan RUU Hukum Disiplin Militer (HDM) menjadi UU beberapa waktu
lalu bisa menjadi panduan bagi pelaksanaan disiplin prajurit yang
komprehensif dan dipatuhi,” tuturnya.
Menurutnya, HUT TNI 5 Oktober lalu dapat menjadi momentum yang baik
untuk merefleksi dan mengintrospeksi diri sekaligus sebagai pembangkit
semangat prajurit. Meski tak bisa berpolitik, ujarnya, prajurit TNI
tetap harus dibekali pendidikan serta pengetahuan tentang politik
negara.
“Tujuannya agar TNI bisa memahami apa dan bagaimana netralitas itu.
TNI juga bisa merasakan pergeseran ancaman terhadap negara, yang kini
tak lagi sebatas ancaman perang tradisional,” tuturnya.
Sumber : Beritasatu
No comments:
Post a Comment