JAKARTA (MI) :
Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri di Kabinet Kerja untuk membahas soal pengamanan laut di Istana Merdeka, Senin (24/11/2014) malam. Di dalam rapat itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pun mengaku sudah mendapat dukungan langsung dari presiden untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan di wilayah laut Indonesia.
"Saya didukung oleh semua. Itu perintah Pak Presiden," ujar Susi tersenyum lebar usai rapat tersebut digelar.
Bos Susi Air itu mengatakan, presiden mendukung wacana menenggelamkan seluruh kapal pencuri ikan. Sehingga, Presiden juga meminta TNI dan Polri harus mendukung. "Pokoknya TNI dan Polri harus mendukung kami," ucap Susi.
Diberitakan, Presiden Jokowi 'geregetan' atas ulah kapal penjarah hasil laut di Indonesia. Dia menyebut, negara merugi Rp 300 triliun per tahun atas jarahan tersebut. Dia pun meminta keamanan laut untuk bertindak tegas terhadap kapal pencuri hasil laut. "Enggak usah tangkap-tangkap, langsung saja tenggelamkan. Tenggelamkan 10 atau 20 kapal, nanti baru orang mikir," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Meski sempat menimbulkan pro dan kontra, penenggelaman kapal pencuri ikan itu rupanya sudah diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, ayat (1) dan (4). Berikut bunyi dasar hukum tersebut, ayat (1): "Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia".
Adapun, ayat (4) berbunyi, "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup".
Rencana Presiden Joko Widodo
untuk menenggelamkan kapal-kapal ilegal yang masuk dalam teritori laut
Indonesia tampaknya akan mendekati kenyataan. Pada Senin (24/11/2014)
malam ini, semua menteri terkait dikumpulkan untuk mewujudkan rencana
itu. Meski mendapat sorotan dari dunia internasional, pemerintah tak
takut diprotes oleh negara lain.
Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri di Kabinet Kerja untuk membahas soal pengamanan laut di Istana Merdeka, Senin (24/11/2014) malam. Di dalam rapat itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pun mengaku sudah mendapat dukungan langsung dari presiden untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan di wilayah laut Indonesia.
"Saya didukung oleh semua. Itu perintah Pak Presiden," ujar Susi tersenyum lebar usai rapat tersebut digelar.
Bos Susi Air itu mengatakan, presiden mendukung wacana menenggelamkan seluruh kapal pencuri ikan. Sehingga, Presiden juga meminta TNI dan Polri harus mendukung. "Pokoknya TNI dan Polri harus mendukung kami," ucap Susi.
Diberitakan, Presiden Jokowi 'geregetan' atas ulah kapal penjarah hasil laut di Indonesia. Dia menyebut, negara merugi Rp 300 triliun per tahun atas jarahan tersebut. Dia pun meminta keamanan laut untuk bertindak tegas terhadap kapal pencuri hasil laut. "Enggak usah tangkap-tangkap, langsung saja tenggelamkan. Tenggelamkan 10 atau 20 kapal, nanti baru orang mikir," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Meski sempat menimbulkan pro dan kontra, penenggelaman kapal pencuri ikan itu rupanya sudah diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, ayat (1) dan (4). Berikut bunyi dasar hukum tersebut, ayat (1): "Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia".
Adapun, ayat (4) berbunyi, "Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ayat (1) penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup".
Tenggelamkan Kapal, Pemerintah Tak Takut Diprotes Negara Lain
"Sekarang intinya, Presiden menegaskan masalah law enforcement (penegakan hukum). Kalau yang kita lakukan law enforcement maka yang kita lakukan adalah yang benar," ujar Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/11/2014).
Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan dukungannya atas rencana pemerintah untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan. Namun, dia mengingatkan bahwa operasi itu harus dilakukan secara integrasi. Moeldoko mengaku TNI sebenarnya sempat menerapkan penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan.
"Dulu pernah. Nanti kita lakukan karena mungkin tidak terekspos," ucap Moeldoko.
Dia pun mengaku tak gentar hubungan antara Indonesia dan negara tetangga terganggu dengan rencana itu. "Saya kira mereka akan memahaminya," imbuh jenderal bintang empat itu.
Diberitakan, Presiden Jokowi "geregetan" atas ulah kapal penjarah hasil laut di Indonesia. Dia menyebutkan, negara merugi Rp 300 triliun per tahun atas jarahan tersebut. Dia pun meminta keamanan laut untuk bertindak tegas terhadap kapal pencuri hasil laut. "Enggak usah tangkap-tangkap, langsung saja tenggelamkan. Tenggelamkan 10 atau 20 kapal, nanti baru orang mikir," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Sumber : KOMPAS
harus diakui jokowi dan jajaran menterinya lebih jantan dibanding.......yang lain....! semoga aparatnya lbh jantan lagi dan tdk mau kalah dg bu susi...
ReplyDelete