Saturday, January 25, 2014

Penggunaan retorika "perang" Australia pada RI dikecam


Jakarta (MI) : Penggunaan istilah retorika berupa kata-kata seperti “perang” yang disampaikan Pemerintah Australia kepada Indonesia dalam hal mengamankan wilayah perbatasan menuai kecaman.

Paul Dibb, penulis utama buku putih pertahanan Australia menyayangkan cara penggunaan kata-kata diplomasi yang disampaikan pemerintahan Perdana Menteri Tony Abbott itu.

"Ini disayangkan bahwa pemerintah kita menggunakan kata-kata seperti 'perang' dan orang Indonesia juga berbicara tentang jet mereka yang mencapai wilayah Australia,” kata Dibb kemarin.

”Saya tidak berpikir pernyataan ini sangat membantu. Sudah waktunya bagi kedua belah pihak untuk menggunakan bahasa yang lebih terukur dan diplomatik,” lanjut Dibb, seperti dikutip The Australian, Sabtu (25/1/2014).

Peter Jennings, mantan pejabat senior di Pertahanan Australia, yang sekarang aktif di Australia Strategic Policy Institute, mendesak kedua pemerintah untuk memperbaiki hubungan pertahanan, sebelum mengalami kerusakan yang lebih lanjut. ”Ini tragis,” kata Jennings, menggambarkan situasi hubungan antara Indonesia dan Australia.

Polemik baru ketegangan Australia dan Indonesia sejatinya dipicu tindakan kapal-kapal  Angkatan Laut Australia yang melanggar wilayah perairan Indonesia ketika mengusir perahu para pencari suaka. Australia mengklaim tindakan itu tidak sengaja, meski media Australia pernah menyebut pelanggaran itu terjadi tujuh kali dalam sebulan.

Pelanggaran itu membuat Pemerintah Indonesia gusar. Menkopolkam, Djoko Suyanto, pernah mengatakan, Tony Abbott harus paham dan mengerti apa arti kedaulatan Indonesia yang telah dilanggar.

Komentar Menteri Djoko itu dibalas Abbott ketika berada di Forum Ekonomi Dunia di Swiss, di mana Abbott terang-terangan mengatakan, bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  harus mengerti soal kedaulatan Australia, di mana pasukan Australia berusaha keras mengusir perahu para pencari suaka yang melanggar kedaulatan mereka.





Sumber :  Sindonews

No comments:

Post a Comment